30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Rakyat Jadi Korban Perbudakan, Bukti Negara Abai

Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Kasus dengan praktik eksploitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan China, Long Xin 629 belum lama ini terus bergulir. Kejadian tersebut mengakibatkan meninggal dan dilarungnya 4 orang ABK asal Indonesia. Tidak hanya itu, sebanyak 14 ABK meminta perlindungan hukum saat berlabuh di Busan, Korea Selatan.

Dilansir oleh Gatra.com, Sabtu (09/05/2020), Menteri Luar Negeri Retno Musadi, dalam konferensi virtual mengatakan, Kementerian Indonesia sudah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemenlu China untuk mengklarifikasi pelarungan terhadap ABK tersebut. Namun, pihak Kemenlu China bersikukuh pelarungan terhadap ABK Indonesia dilakukan sesuai ketentuan kelautan internasional. “Kemenlu RRT menjelaskan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktik kelautan internasional untuk menjaga kesehatan awak kapal sesuai ketentuan ILO”, ucap Retno. Tak hanya itu Kemenlu China juga menyampaikan ABK yang meninggal di kapal dan dibuang ke laut sudah memperoleh persetujuan dari pihak keluarga, tertanggal 30 Maret 2020 dan sepakat menerima kompensasi dari kapal Tian Yu 8.

Namun demikian, berbeda dengan yang dilansir oleh merdeka.com, Jumat (08/05/2020), keluarga dua orang ABK asal Sumatera Selatan yang meninggal di atas kapal ikan berbendera China dan jenazahnya dilarung ke laut, mengaku kaget dengan pemberitaan beberapa hari terakhir yang menyebut jenazah kedua ABK itu dilarung ke laut. Sebab fakta ini bertolak belakang dengan informasi perusahaan yang menyebut pemakaman kedua jenazah secara Islam.

Kasus tersebut menunjukkan perbudakan modern yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Para ABK Indonesia sering mendapatkan perlakuan yang tidak layak bahkan kerap kali mengalami tindakan kekerasan. Sedangkan terhadap ABK China, mereka diperlakukan baik dan istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa awak asal Indonesia dipandang rendah bahkan nyawa pun tidak ada nilainya.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mendesak pemerintah untuk tegas dalam membongkar kotak pandora praktik pelanggaran HAM berupa tindakan perbudakan atau eksploitasi di atas kapal asing.

Sungguh pilu nasib para anak negeri. Di tengah pandemi mereka kena PHK, sedangkan para TKA justru dengan mudahnya memperoleh kerja. Upaya untuk kerja di luar negeri pun, malah berbuah nelangsa menjadi korban perbudakan penuh derita. Kasus ABK ini membuktikan betapa murahnya harga tenaga kerja Indonesia di mata asing dan merupakan fakta perbudakan modern yang menimpa rakyat. Serta menandakan minimnya lapangan kerja bagi pekerja Indonesia.

Dalam kapitalisme, perbudakan modern masih akan terus berpeluang terjadi. Sebab bagaimana pun akan berlaku teori mengambil untung sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Meskipun payung hukum ada namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan, serta belum mampu menjaga hak-hak rakyat yang bekerja kepada asing. Inilah fakta bahwa kapitalisme belum bisa menjawab solusi atas berbagai macam persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, serta bagaimana mengatasi kemiskinan, juga dalam hal menjamin kesejahteraan rakyat.

Bagaimana solusinya? Islam jawabannya. Dalam Islam tenaga kerja tidak akan diperbudak. Apa yang menjadi kewajiban negara akan ditunaikan dan apa yang menjadi hak warga negara akan diberikan. Sebab, Islam melarang perbudakan, sebagaimana Rasulullah saw. yang secara bertahap mampu menghapuskan perbudakan.

Kontrak kerja di dalam Islam dikenal dengan ijarah. Untuk mengontrak pekerja harus ditentukan terlebih dahulu apa jenis pekerjaannya, berapa lama waktu untuk bekerja, berapa upahnya, serta tenaga kerja akan digunakan untuk apa saja. Sehingga, para pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan di luar kapasitasnya. Segala sesuatunya dijelaskan hingga detail dan tidak menyalahi akad atau kesepakatan kerja. Begitulah Islam mengatur segala sesuatunya dengan sangat rinci, sehingga tidak ada kezaliman yang dirasakan oleh para pekerja. Islam juga melarang menahan atau menangguhkan gaji para pekerja. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah, Shahih). Maksud hadis ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, atau jika telah ada kesepakatan/akad pemberian gaji setiap waktu yang telah ditentukan, maka harus segera diberikan tanpa ditunda.

Sungguh teramat indah, manakala Islam diterapkan dalam bernegara. Sebab dalam Islam negara ditempatkan sebagai riayatus suunil ummah, negara adalah pengurus seluruh urusan umat. Negara juga sebagai pelindung dan perisai bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, rakyat akan merasa aman dan tersejahterakan.

Sementara kapitalisme ibarat regulator bagi pemangku kepentingan. Hanya mampu mengatur dengan kebijakan dan aturan tapi tidak mampu melindungi serta menjamin kehidupan rakyatnya. Saatnya mengganti sistem yang telah rusak saat ini, dengan sistem Islam yang paripurna. Sebab berasal dari Allah Swt., sebagai Pencipta dan Pengatur alam semesta.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author