26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Masifnya Peredaran Makanan Haram, Negara Kecolongan

Oleh: Sumiyah Ummi Hanifah (Member AMK Dan Pemerhati Kebijakan Publik)

PPMI CENTRE – TULISAN KREATIF Ditengah-tengah amukan wabah virus corona yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi negara dan bangsa, tiba-tiba masyarakat dibuat kaget dengan muncul kabar menghebohkan mengenai peredaran daging babi yang diserupakan dengan daging sapi.

Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan, penjualan daging babi sebagai daging sapi itu sudah berlangsung selama setahun di Pasar Banjaran, Pasar Baleendah dan Pasar Majalaya. Menurutnya, dari tingkat pengepul daging babi tersebut dijual seharga Rp.60 ribu per kilogram, sedangkan ditingkat pengecer dijual dengan harga Rp.70 ribu per kilogram” ujar Hendra di Mapolresta Bandung, pada senin, 11 Mei 2020 (www.tribunnews.com)

Sementara itu, peristiwa yang sama juga terjadi di Pasar Bengkok, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Menurut Kombes Pol Sugeng Heriyanto, beliau menjelaskan bahwa pihaknya telah menangkap para pedagang nakal tersebut. Para pelaku menggunakan istilah daging impor agar pembeli percaya, bahwa daging yang mereka jual adalah daging sapi yang murah” ujarnya dalam konferensi pers, Senin, 18/5/2020 (www.//.Kompas.com).

Kabar tersebut tentu saja meresahkan masyarakat, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, daging babi termasuk salah satu makanan yang diharamkan secara mutlak, yang jelas-jelas tidak boleh dikonsumsi oleh pemeluknya.

Sebagaimana firman Allah Swt. berikut ini:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
( Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 173 ).

Masyarakat menyayangkan sikap pemerintah yang sering “kecolongan” dan lamban dalam menangani berbagai kasus yang mendera negeri. Seperti yang dialami oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung, yang tidak menemukan adanya peredaran daging babi pada saat melakukan sidak (inspeksi mendadak) di pasar Baleendah, Kabupaten Bandung.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPOM Bandung, Hardaningsih. Beliau mengaku, pihaknya telah memeriksa 30 sample produk makanan, namun tidak mendapatkan adanya daging babi yang dioplos dengan daging sapi, sebagaimana yang ramai diperbincangkan publik. Mereka justru mendapati adanya 13 jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya, yaitu boraks, formalin dan pewarna tekstil Rhodamin B (pikiranrakyat.com, 15/5/2020).

Kabar terungkapnya kasus pengoplosan daging babi dan daging sapi akhir-akhir ini, menjadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyatnya, peristiwa yang terus terulang dari waktu ke waktu. Baik yang dilakukan oleh individu, yakni para pedagang curang, maupun oleh pelaku bisnis berskala nasional. Mereka memanipulasi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi, contohnya seperti kasus yang ditemukan pada beberapa tahun kebelakang. Peristiwa yang sempat menghebohkan masyarakat kala itu, adalah dengan ditemukannya modus pengolahan daging tikus untuk bahan pembuatan bakso, lemak babi untuk campuran pembuatan penyedap rasa, dan lain-lain.

Namun sayangnya, tindakan pengamanan yang dilakukan petugas kepolisian, tidak membuat mereka menjadi jera. Para pedagang curang memulai aksinya ditengah-tengah merosotnya nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat yang menurun, sehingga dapat meraup keuntungan yang besar. Pelaku bisnis nakal tersebut, tidak lagi memperhatikan kerugian yang dialami para konsumen. Padahal, agama Islam melarang memperjual belikan barang (makanan) yang mengandung unsur keharaman.

Sebagaimana hadist berikut ini:
“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan memperjualbelikan arak, bangkai, babi dan patung. Beliau ditanya : Bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena lemak dapat digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit-kulit serta orang-orang menggunakannya untuk lampu? Beliau menjawab : “Tidak, itu haram”.
Sabda Beliau selanjutnya : “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai terhadap mereka, mereka cairkan lemak itu, kemudian mereka jual dan dimakan harganya (H.R. Muttafaq ‘alaih).

Artinya semua jenis makanan yang hukumnya najis, maka haram untuk diperjualbelikan, meskipun keuntungannya menggiurkan. Apabila ditinjau dari segi akad jual beli, penjualan daging babi yang diserupakan dengan daging sapi tersebut hukumnya batal (tidak sah), karena didalamnya mengandung unsur penipuan.

Sebelum musibah pandemi corona hadir di negeri ini, masyarakat sudah kesulitan mencari penghasilan bagi keluarganya, kini dengan munculnya pandemi Covid-19, masyarakat semakin bertambah sulit lagi, sehingga banyak dari mereka yang nekat menabrak aturan (norma) yang ada demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari pihak konsumen sendiri, masih ditemukan sejumlah kecil masyarakat, yang abai terhadap kasus peredaran daging oplosan tersebut. Alasannya karena mereka merasa terbantu dengan adanya penjualan daging yang murah, ditengah harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan halal atau haramnya makanan yang mereka konsumsi. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan. Masyarakat seolah dibiarkan menggadaikan ajaran agamanya, hanya demi memenuhi kebutuhan pangan, yang notabene merupakan tugas negara.

Melihat fakta miris tersebut, tentu kita bertanya-tanya, kemana peran pemerintah dalam mengontrol dan mendistribusikan produk makanan yang layak untuk dikonsumsi oleh warganya?
Apakah keresahan ditengah-tengah masyarakat akan dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi?
Apakah kita akan membiarkan pemerintah berlepas tangan dari tanggung jawabnya dalam mengurus rakyatnya?

Fakta diatas telah membuktikan bahwa negara tidak mampu memberikan jaminan kepada masyarakat, terkait kasus pencegahan peredaran dan perdagangan makanan halal. Seharusnya pemerintah turun tangan dan berupaya mencari solusi tepat agar kebutuhan pokok rakyat, dapat terpenuhi secara layak.
Pemerintah dan para pejabat negara tidak boleh tinggal diam melihat fakta miris yang terjadi dalam masyarakat. Sebab, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Maraknya tindak kejahatan berupa manipulasi dalam dunia perdagangan di negeri ini, tidak lepas dari sistem yang diterapkan, yakni sistem ekonomi-kapitalis. Yang mana sistem ini adalah sistem sekular yang mengkaji alat pemuas kebutuhan manusia dari aspek materi semata, seluruh kajiannya berpedoman pada kaidah pemisahan agama dari kehidupan. Kebijakan sistem kapitalis bersumber dari pemikiran akal manusia, bukan dari Wahyu (petunjuk) Sang Pencipta. Sehingga hanya memprioritaskan pada keuntungan materi semata dan mengabaikan nilai-nilai ruhiyyah dan akhlaqiyah. Salah satu kelemahan sistem kapitalis adalah mereka tidak mengakui dan tidak memerlukan kebutuhan maknawi manusia, seperti nilai-nilai spiritual dan emosional.

Hal ini sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang mengedepankan nilai-nilai spiritual dan ketinggian akhlaq dalam setiap aktivitasnya. Hukum Syara’ (Islam) mengatur manusia dalam meraih nilai-nilai materi yang diperlukannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (primer), bahkan kebutuhan sekundernya sesuai dengan peraturan (hukum) yang sesuai dengan perintah Allah Swt dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Dengan demikian, tidak pantas bagi kita jika menerapkan sistem demokrasi-kapitalisme, yang berlandaskan asas kebebasan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi warga negaranya. Sehingga kasus-kasus penipuan (manipulasi) dalam kehidupan masyarakat, bisa dihindari, sebab setiap individu terikat dengan syari’at Allah.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengganti sistem kapitalis yang rusak ini, dengan sistem Islam (Khilafah) yang akan menerapkan seluruh aturan Islam secara kafah dalam setiap aspek kehidupan. Sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan selalu dalam keridhaan-Nya.
In syaa Allah. Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author