25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

ONLINE DI DUNIA PENDIDIKAN, OUT OF LINE KEBIJAKAN PEMERINTAH

Oleh : Widya Astorina, S.Kom., M.Pd.
|Praktisi Pendidikan & Member Akademi Menulis Kreatif|

PPMI CENTRE – TULISAN KREATIF | Kegiatan Belajar Mengajar pendidikan formal semua jenjang, baik tingkat dasar, menengah maupun atas harus dilaksanakan secara online untuk menghindari penyebaran serta memutus mata rantai covid-19. Tak terkecuali kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 pun dilaksanakan secara online. Dinas Pendidikan terkait di Kabupaten Bandung mulai merancang mekanisme pelaksanaannya dengan melakukan persiapan, sosialisasi awal hingga mempersiapkan situs web khusus untuk PPDB online, khususnya untuk sekolah tingkat menengah ke atas. Sementara untuk tingkat dasar masih dilaksanakan secara konvensional. Alasan mengapa PPDB tingkat sekolah Dasar masih dilakukan secara konvensional adalah “PPDB SD tidak akan menimbulkan kerumunan orang yang banyak sehingga prosesnya masih menggunakan sistem konvensional” tutur Juhana, Kadisdik Kabupaten Bandung pada Rabu, 13/05/2020. (AyoBandung.com).

Lagi, kebijakan ini membuahkan permasalahan yang tidak sederhana. Bagai buah simalakama, siswa dan orang tua siswa menjadi kebingungan disertai rasa khawatir. Mendaftar secara online, mereka tidak memiliki fasilitas, tidak terjangkau jaringan internet dan permasalahan lainnya. Namun, jika mendaftar secara konvensional, bukan hal mudah mengingat saat ini penyebaran covid-19 masih terus meningkat. Tidak ada jaminan pasti mereka aman berada di luar rumah.

Kebijakan pendaftaran online secara parsial ini tak ayal membuat dahi mengernyit. Pada jenjang menengah pendaftaran online diterapkan, namun penerapan pendaftaran pada jenjang sekolah dasar dilaksanakan secara konvensional. Muncul pertanyaan, apakah calon siswa dan orang tuanya yang akan mendaftar Sekolah Dasar memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dari yang lainnya? Benarkah PPDB SD tidak akan menimbulkan kerumunan orang yang banyak?

Faktanya, secara jumlah saja siswa sekolah dasar jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat menengah pertama. Dilihat dari data pokok siswa pada laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id, jumlah siswa Sekolah Dasar adalah sebanyak 361.786 orang, sementara jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama adalah 135.167 orang. Dilihat dari jumlahnya saja, bagaimana mungkin penerapan pendaftaran secara konvensional pada Sekolah Dasar dapat dikatakan aman? Tanpa berbicara secara jumlah pun, kegiatan pendaftaran sekolah secara konvensional menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua calon siswa Sekolah Dasar ketika keluar dari rumah. Selain itu, calon pendaftar Sekolah Menengah Pertama yang tidak memungkinkan mendaftar secara online, dipersilahkan untuk mendaftar dengan bantuan operator sekolah asal (SD). Ini akan menambah jumlah orang berkerumun dan membahayakan. Kebijakan-kebijakan semacam ini jika memang benar-benar direalisasikan, sungguh kebijakan yang gegabah.

Lantas bagaimana sistem pembelajaran di tahun pelajaran 2020/2021 kedepan? Sementara solusi satu-satunya yang dirasa paling aman adalah sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan kata lain perlu adanya akses jaringan internet yang masih saja terkendala tidak terjangkau secara merata. Kita tahu bahwa betapa sulitnya belajar secara online bagi mereka yang tinggal di pelosok. Hingga memakan korban seorang mahasiswa tewas terjatuh dari menara masjid karena berjuang mencari sinyal hanya untuk mengirimkan tugas kuliahnya (red : regional.kompas.com) dan korban-korban yang lainnya. Di sisi lain, kebijakan ‘guru kunjung’ pun menyisakan sekelumit pertanyaan, bagaimana kebijakan tersebut diberlakukan di tengah pandemi ini? Guru bukanlah manusia super power yang kebal virus. Ini semacam kebijakan coba-coba yang mengorbankan banyak guru sebagai kelinci percobaan. Miris!

Kebijakan-kebijakan semacam ini tidak akan dilakukan oleh seorang pemimpin yang cerdas, pemimpin yang dinyatakan benar-benar “mampu” memimpin, pemimpin yang taat pada aturan Allah SWT. Sebab menjadi seorang pemimpin yang baik di mata Allah SWT tidaklah mudah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist berikut ini, yang artinya :

“Ibn Umar R.A. berkata : saya telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan sorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawab) dari hal yang dipimpinnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist di atas berarti tanggung jawab seorang pemimpin bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Tanggung jawab pemimpin berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Dalam Islam, menjadi seorang pemimpin (imam/khalifah) haruslah memenuhi syarat imaamah, menurut al-Qadhi an-Nabhani diantaranya adalah harus muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, mampu melaksanakan amanat khilafah. Adapun syarat keutamaan menjadi seorang pemimpin yaitu mujtahid, pemberani dan dari suku Quraish.

Dengan demikian, hakikat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan mampu memimpin mereka yang dipimpin. Seperti halnya pemimpin, katakanlah seorang presiden, jika dalam memimpin rakyatnya hanya sekedar “memerintah” saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari keterpurukan, kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut belum bisa dikatakan mampu dan bertanggung jawab. Karena tanggung jawabnya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan pada konglomerat, teman dekat dan para kapitalis.

Pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang menjadi standarisasi di dalam Islam tidak akan membuat kebijakan yang gegabah, kebijakan yang diambil akan mengutamakan kepentingan untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena sejatinya pemimpin suatu negara bertugas hanya untuk melayani dan memastikan kemaslahatan rakyatnya.
WaAllaahu a’lam bishshawaab.

About Post Author