29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

ESM : New Normal yang Abnormal, Bentuk Kegagalan Pemerintah mengatasi Covid 19

Presiden Joko Widodo gencar mewacanakan hidup new normal atau berdamai dengan virus corona di waktu mendatang. Apa yang dimaksud hidup berdamai dengan covid-19 dan bagaimana protokolnya? Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan pelaksanaan protokol tatanan normal baru produk dan aman Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa pesan utama kepada jajarannya. Pertama, yang berkaitan dengan puluhan ribu aparat TNI dan Polri yang diterjunkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota menuju era new normal.
Jokowi meminta agar tatanan new normal yang sudah dipersiapkan Kementerian Kesehatan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar menimbulkan kesadaran pentingnya menjalankan protokol tersebut.

“Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, seperti jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dilarang berkerumun. Kalau itu dilakukan, sosialisasikan secara masif. Saya yakin kurva bisa kita turunkan di beberapa provinsi, Apabila efektif kita akan gelar perluas lagi ke provinsi yang lain,” kata Jokowi di istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Sebelumnya, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita mengungkapkan new normal kehidupan yang akan dijalankan seperti biasa ditambah dengan protokoler kesehatan. New normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin corona.

“Kita harus beradaptasi dengan aktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumuman serta bekerja, bersekolah dari rumah, diharapkan masyarakat akan kembali hidup normal setelah vaksin ditemukan. “Seluruh dunia juga tidak tahu, karena virus ini, untuk vaksinnya belum ditemukan. Jadi, maka dari itu, sampai dengan vaksin belum ditemukan, kita harus bisa selalu berhadapan dengan virus ini,” ujar Wiku seperti dikutip Senin (18/5/2020).

Menyikapi hal ini Advokat Senior sekaligus Ketua Dewan Pendiri PPMI menyatakan bahwa sejak awal terkait penanganan Covid 19, sudah saya kemukakan banyak hal yang kontadiksi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Diawal Isu Covid 19 di Bulan Januari 2020 banyak pejabat yang penuh senda gurau berstatemen di Media social, keseriusan menghadapi Covid 19 ini mulai dianggap serius setelah Arab Saudi menolak kedatanagn rombongan Jamaah Haji asal Indonesia yang akan melaksanakan Ibadah Umroh ke Mekkah dan Madinah dengan alas an bahwa Pemerintah RI tidak jujur dalam memberikan data penanganan Covid 19 demikian kata Pejabat KSA.

Begitu pula dengan pemberlakukan PSBB di Jakarta terkesan tarik ulur antara kepentingan politik Pemerintah Pusat dengan Tugas dan Tanggung Jawab Gubernur DKI dalam mengantisipasi Covid 19 dan Akhirnya Presiden Jokowi menetapkan Covid 19 sebagai Bencana Nasional non alam melalui Keppres No 20 tahun 2020 walaupun dalam perjalanan dan penerapannya menimbulkan banyak polemic di masyarakat, celakanya pemerintah tidak punya cukup dana APBN untuk mengcover kebijakan Karantina Wilayah yang dikemas dengan Istilah PSBB, sehingga hiruk pikuk kebijakan PSBB ini menghancurkan mata rantai produksi barang dan jasa serta jaringan sistem ekonomi nasional bahkan lebih celakanya lagi Umat Islam terperangkap dengan situasi Bunuh diri Tauhid atau hara-kiri Aqidah karena sistem peribadatan pun harus menyesuaikan protap PSBB ini bukan berdasarkan dan Kajian Islam yang tepat melalui Al Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti pelaksanaan Sholat Ied selama Indonesia merdeka baru kali ini pelaksanaan Sholat Ied yang merupakan hari besar umat Islam atau hari kemerdekaan kaum muslimin se dunia yang telah berpuasa 1 bulan lamanya, HARUS DILAKSANAKAN DI RUMAH SAJA. Tentunya ini demoralisasi dan kemunduran Aqidah terstruktur kepada umat Islam yang memanfaatkan Konspirasi Covid 19, ini yang banyak tidak disadari oleh para Ulama dan Aktivis Islam yang ikut-ikutan panik/paranoid seperti Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemda dalam menghadapi Konspirasi Covid 19 ini.

Padahal contoh nyata dapat kita saksikan Daerah Istimewa Aceh dengan penerapan syariat Islam mampu menghadapi Covid 19 ini dengan baik, Jumlah OPD dan PDP tidak banyak dan yang meninggal dunia hanya 1 orang beda dengan daerah-daerah lain yang melakukan himbauan menjurus pelarangan kepada Umat Islam untuk beribadah Sholat Jum’at dan Sholat 5 Waktu di Masjid-masjid. Sekaligus membuktikan secara OST JUBEDIL bahwa kegiatan keagamaan di Masjid-masjid justru membantu menghambat penyebaran Covid 19 karena kegiatan di masjid itu pasti mendoakan, memohon pertolongan dan bantuan dari ALLAH SWT yang menciptakan makhluk Covid 19 ini selain itu, saat ini Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat justru meminta umat Islam untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaannya untuk menolong kondisi Negara-negara yang terdampak Covid 19, kok kita sebagai Negara mayoritas muslim justru sebaliknya menjauhkan umat Islam dari ibadahnya, ini tanda Tanya besar..??

Setelah pertama kali memberlakukan PSBB sejak 7 April 2020 di DKi Jakarta, Pemerintah Pusat sudah tidak cukup kuat menghadapi gejolak ekonomi, politik dan social di Indonesia selama program DIRUMAH SAJA diberlakukan massif melalui media-media social yang mengakibatkan kepanikan, ketakutan dan paranoid di masyarakat padahal tidak sedikit pakar dan ahli virus menyatakan bahwa Covid 19 adalah penyakit flu yang dapat disembuhkan dengan memperkuat dan meningkatkan imunitas masyarakat dengan tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. JANGAN PANIK..!!!

Dengan adanya istilah baru NEW NORMAL menurut ESM ini adalah hal biasa, seharusnya NEW NORMAL ini menjadi NORMAL saja toh dari awal Isu ini muncul, ESM sudah mengingatkan pemerintah dan MUI untuk tidak terlalu gegabah dan tidak menakut-nakuti masyarakat apalagi sampai menganjurkan untuk sementara Masjid-masjid ditutup, bahkan saya sampai membuat surat terbuka buat Raja Salman dan Putera Mahkota Kerajaan Saudi Arabia agar penanganan Konspirasi Covid 19 ini tidak mengganggu system peribadatan Umroh/Haji Umat Islam baik nasional maupun Internasional

Kenapa Pemerintah sekarang dengan wacana dan rencana NEW NORMAL ini, tidak mengevaluasi cacat konstitusi kita sendiri dengan mengembalikan UUD 1945 ke Naskah aslinya dengan mengakomodir Piagam Jakarta sesuai dengan dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 (usia ESM waktu itu baru 4 bulan) sekaligus mempertahankan eksistensi TAPMPRS No. 25 Tahun 1966 tentang PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME yang hari ini mulai diacak-acak atasnama konstitusi melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi usul inisiatif DPR RI dalam prolegnas Tahun 2020 ini.

Perlu diketahui bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan TAPMPRS No.25 Tahun 1966 adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia selama 74 Tahun 8 Bulan telah merdeka, tidak semudah itu menghilangkan garis sejarah bangsa ini karena akan menghadapi perlawanan kuat dari anak cucu bangsa dan Negara Indonesia yaitu Rakyat Indonesia itu sendiri yang tidak ingin sejarah bangsa Indonesia ini dihilangkan begitu saja walaupun mengatasnamakan Konstitusi, apalagi Dekrit Presiden dan TAPMPRS tersebut sangat pro kepada kepentingan umat Islam sebagai kontributor terbesar dalam perjuangan dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Dalam rangka kampanye New Normal ini oleh Presiden Jokowi dan Para Menterinya, sebaiknya jangan tanggung-tanggung atau menca-mencle karena akan membingungkan masyarakat, jadi sebaiknya restart semua komponen dan eleman bangsa ini kearah cita-cita luhur Pancasila dan UUD 1945 hasil kemufakatan para Founding Father’s Bangsa Indonesia yang dibuat oleh Tim 9 BPUPKI sebagai wujud kongkrit dasar dari pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara, dimana Pancasila dan Islam merupakan sebuah Persesuaian bukan kontradiksi yang selama ini diisukan dan dipropagandakan oleh pihak-pihak yang anti Islam, jangan memberangus kepentingan umat Islam sebagai Warga Negara mayoritas Pribumi terbesar di NKRI.

Bahwa keadaan yang jadi tidak Normal atau abnormal kemudian dikemas menjadi Istilah New Normal adalah permainan narasi/literasi/lips service semata dari Pemerintah untuk menutupi kegagagalan pemerintah saat ini dalam menghadapi Konspirasi Covid 19 dan itu karena Ulah Rezim Jokowi sendiri, mulai dari sikap melecehkan covid 19 sejak awal kehadirannya sampai tak becus menanganinya hingga Ribuan orang Indonesia dan Tim Media meninggal dunia karenanya, kini muncul dengan istilah BERDAMAI DENGAN CORONA sangat BERTENTANGAN ISTILAHNYA, MESTINYA JUJUR AKUI REZIM KALAH DENGAN COVID 19 TERUS MENYERAH MINTA DAMAI.

JIKA DEMIKIAN AJARAN ISLAM MEMBERIKAN JALAN YAITU TAUBAT NASIONAL dengan cara membuat pernyataan Resmi Presiden untuk mohon AMPUN KEPADA ALLAH dan MINTA MAAF KEPADA RAKYAT INDONESIA, KEMUDIAN REALISASI DARI NEW NORMAL TERSEBUT ADALAH DENGAN MELAKUKAN PEMECATAN KEPADA MENTERI – MENTERI ATAU PEJABAT TERKAIT SAMPAI KEPADA PARA GUBERNUR YANG MELECEHKAN AJARAN ISLAM DENGAN membuat HIMBAUAM yang menjurus kepada PELARANGAN SOLAT JUM’AT di Masjid DAN Sholat IEDUL FITRI DI RUMAH SAJA, AGAR SADAR UNTUK MENGUNDURKAN DIRI termasuk ulama-ulama jahat dan oknum MUI yang cinta Dunia itu, untuk tidak lagi berada dalam posisinya sekarang dan Atau JOKOWI mengambil inisiatif lain yang lebih pro Rakyat bukan Investor Asing/Aseng.

Jika ini tidak dilakukan oleh JOKOWI maka tunggulah AZAB ALLAH AKAN TIBA seperti dijelaskan dalam Q.S. AT TAUBAH ayat 23 : Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat 24 : Katakanlah: “jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya”. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Ayat 105 : Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat 111 : Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.

Prediksi kedepan ESM kemungkinan besar KRISIS POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL tidak dapat dielakkan lagi yang akan semakin bergejolak dan semakin sulit untuk dikendalikan, sehingga berefek kepada pergantian kekuasaan. Oleh karena itu segeralah SADAR WAHAI PARA PENGUASA, TAKUTLAH HANYA KEPADA ALLAH SESUAI DENGAN SUMPAH JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SAAT DILANTIK OLEH MAHKAMAH AGUNG. Semoga ALLAH SUBHANNAHU WA TA ALA MASIH MAU MENOLONGnya. Aamiin.

Bogor, 28 Mei 2020
Salam Takziem
DR. H. EGGI SUDJANA MASTAL, SH. MS.i
ADVOKAT SENIOR DAN KETUA DEWAN PENDIRI PPMI
Korespondensi Tlp/WA : 0855 1231 959

About Post Author