25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Oleh : Sumiyah Ummi Hanifah (Member AMK Dan Pemerhati Kebijakan Publik)

Nasib masyarakat Indonesia kini tidak ubahnya seperti “layangan putus” yang terbang tak tentu arah. Layangan kecil yang dipermainkan oleh angin kencang, tanpa adanya satu kekuatan yang melindungi mereka. Yaitu figur seorang pemimpin negara yang bertanggung jawab dan amanah. Masyarakat seolah dibiarkan bertarung sendiri, ketika menghadapi musibah besar pandemi virus corona.

Contohnya, terkait dengan kasus merebaknya jumlah warga miskin yang terkena dampak Covid-19, yang tidak sempat tersentuh bantuan pemerintah. Sehingga mereka terpaksa berkeliaran di jalan-jalan untuk mengais rezeki, di tengah masifnya penyebaran virus corona yang setiap saat mengintai mereka. Belum lagi sikap pemerintah yang “keukeuh” tidak mau menerapkan sistem lockdown, dengan alasan ekonomi, tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi semua orang.

Sebab, dengan tetap membuka penerbangan Internasional, dan membiarkan para investor asing datang ke Indonesia, bukankah itu akan membuka pintu penularan virus corona ke tanah air? Faktanya, jumlah pasien yang terpapar virus mematikan ini, dari hari ke hari semakin membumbung tinggi dan tidak terkendali. Kebijakan pemerintah, banyak yang bersifat sementara dan tidak fokus ke sumber permasalahan.

Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang menjadi prioritas pemerintah kita?

Sikap para pejabat negara juga dinilai tidak adil. Salah satu contohnya adalah perilaku tidak simpatik mereka yang dipertontonkan kepada masyarakat umum. Mereka dengan tidak malu-malu menggelar konser musik di tengah-tengah pandemi corona dan disaat umat Islam tengah menjalankan ibadah di Bulan Suci Ramadhan. Meskipun dengan dalih penggalangan dana bagi kemanusiaan, namun tetap saja hal semacam itu menyakiti hati rakyat kecil.

Terlebih, sebelumnya pemerintah juga melakukan kebijakan menutup tempat ibadah (masjid), namun membiarkan pusat-pusat perbelanjaan dan mall-mall tetap beroperasi. Perilaku para pejabat itu secara tidak langsung menurunkan kredibilitas lembaga pemerintah itu sendiri. Kini, masyarakat awam pun dapat menilai seperti apa kinerja pemerintahan kita.

Diantara gelombang kecaman yang terus mengalir kepada pemerintah, tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan adanya wacana baru dari istana.

Pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa pemerintah akan bersiap-siap untuk melonggarkan aktivitas sosial serta ekonomi, dengan skenario “New Normal”.

Wacana yang baru saja dirilis ini, konon bertujuan untuk membangkitkan ekonomi yang saat ini tengah terjungkal akibat pandemi Covid-19. Hasilnya, tidak sedikit masyarakat yang tercengang dengan wacana baru ini.

Pasalnya, belum lama ini baru saja ada “warning” yang datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kepada semua pihak, agar mewaspadai kemungkinan terjadinya lonjakan kasus penyebaran Covid-19 usai Hari Raya Idul Fitri. Sebab, masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Kondisi ini akan semakin mempersulit para petugas medis dalam mengatasi virus ini” kata Wakil ketua Umum PB IDI, dr. Adib Khumaidi. (Republika.co.id, Senin, 25/05/2020).

Berbagai pihak menyatakan sikap yang kurang setuju dengan rencana tersebut, salah satunya datang dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr. Hermawan Saputra. Beliau mengkritik wacana persiapan pemerintah menjalankan kehidupan “new normal”. Menurutnya, belum saatnya pemerintah mengambil langkah-langkah tersebut, karena temuan kasus baru masih terus meningkat, dan belum ada tanda-tanda kurva melandai.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan agenda besar tersebut.
Pertama yaitu jika sudah terjadi perlambatan kasus temuan Covid-19.
Kedua adalah apabila sudah dilakukan optimalisasi PSBB.
Ketiga adalah apabila masyarakat sudah lebih mawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) masing-masing.
Keempat yaitu, apabila pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk New Normal ini.

Beliau menambahkan bahwa puncak pandemi belum dilewati, bahkan kasus cenderung naik. Akibatnya prediksi-prediksi yang mengatakan bahwa puncak pandemi akan terjadi pada awal Juni, akan mundur hingga akhir juni hingga awal Juli (https://m.merdeka.com, Senin, 25/5/2020).

Dampak persiapan New Normal ini, dikhawatirkan akan membuat masyarakat berpandangan kebebasan, merasa telah mendapat “angin segar”, sehingga lupa terhadap ancaman virus corona yang masih mengintai nyawa.
Banyak masyarakat yang belum paham, bahwa yang dimaksud dengan New Normal disini berarti, berperilaku baru dan budaya baru. Baik itu dari sisi masyarakat, maupun negara,” tambahnya.

Pihak pemerintah berdalih, bahwa skenario itu merupakan pedoman yang disiapkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja optimal selama vaksin Corona belum ditemukan, jadi harus tetap waspada, kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji (https://cnbcindonesia.com, Minggu, 24/05/2020).

Inikah yang dimaksud pemerintah agar masyarakat berdamai dengan corona?

Penggiringan opini kepada masyarakat untuk bersahabat dengan corona, dan menganggap virus corona itu seperti istri sendiri?
Sebagaimana ucapan ngawur yang keluar dari lisan salah seorang menteri kabinet Jokowi, beberapa waktu yang lalu. Kini sayup-sayup berhembus kabar, bahwa secara diam-diam pemerintah kita telah menerapkan “Herd Imunity”. Yang mana cara ini termasuk solusi yang tidak manusiawi, sebab cara ini hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, namun berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia.

Dengan adanya skenario New Normal yang dicanangkan pemerintah, timbul ketakutan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini cukup beralasan, pasalnya pemerintah seolah sedang menghadapkan mereka dengan maut. Belum ada test masif di Indonesia, untuk memprediksi berapa banyak sebenarnya jumlah warga yang telah terinfeksi virus corona.

Hal ini diperkuat dengan gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia, yang kurang peduli terhadap kesehatan dan keselamatan dirinya dan orang lain. Semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menormalisasi kondisi ekonomi, tidak dibarengi dengan peningkatan penanganan wabah dari aspek kesehatan.

Fakta yang sesungguhnya adalah skenario “New Normal” hanya mengikuti trend internasional saja. Tanpa mempersiapkan perangkat yang memadai, agar tidak menimbulkan masalah baru.
Dari segi penanganan wabah, pemerintah kita lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibanding keselamatan rakyatnya. Padahal seharusnya kepala negara tidak boleh berlepas tangan terhadap keselamatan nyawa rakyatnya, hanya demi menggenjot laju ekonomi.

Inilah watak pemimpin dzalim yang sangat dimurkai oleh Allah Swt., sebagaimana sabda Rasulullah Saw.
“Manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari-Nya adalah pemimpin yang jahat” (H.R.Tirmidzi)

Para pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi-kapitalisme, akan mengambil kebijakan sesuai kepentingan sang pemilik modal. Siapa lagi kalau bukan asing dan aseng?

Pemimpin yang selalu haus kekuasaan, tidak peduli dengan tanggung jawab dan kewajiban. Kekuasaan yang dilandasi dengan sistem kufur ini, hanya akan menciptakan kerusakan di muka bumi. Saatnya kita buang jauh-jauh sistem yang rusak dan merusak ini, dan diganti dengan sistem Islam (Khilafah).
Sebab, hanya dengan Syari’at Islam yang diterapkan secara menyeluruh, segala permasalahan akan mudah diatasi. Dalam Islam, metode penanggulangan wabah penyakit menular diantaranya adalah:

  1. Mengambil kebijakan untuk mengedukasi secara preventif dan promotif, yakni memahamkan penerapan pola hidup sehat sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
  2. Menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan Menciptakan lingkungan dan sanitasi yang baik.
  3. Membangun ide karantina untuk mencegah terjadinya penularan penyakit ke wilayah lain.
  4. Membentuk pribadi-pribadi yang bertawakal kepada Allah Swt.

Sistem terbaik yang berasal dari Allah Swt. yakni sistem Islam (Khilafah), akan mewujudkan negeri yang diselimuti keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Suatu sistem yang dalam menangani setiap permasalahan, selalu mengambil solusi dari apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-qur’an dan As-sunnah. Bukan semata karena kepentingan segelintir orang, sehingga melakukan kebijakan yang abal-abal.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author