04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Rakyat Menjerit “Disetrum” Tagihan Listrik

Oleh : Sartinah
Pegiat Literasi, Member AMK

Pengguna listrik kini kembali mengurut dada. Rentetan kesulitan di tengah pandemi tampaknya semakin membuat miris. Tak hanya rakyat jelata, yang berharta pun dibuat kalang kabut. Setelah merebaknya Covid-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi yang kian kritis, kini masyarakat lagi-lagi dikejutkan oleh kenaikan tagihan listrik yang mencapai empat kali lipat.

Hal ini tentu saja menimbulkan aroma tak sedap, bahwa PLN menaikkan listrik secara diam-diam. Namun hal ini ditampik oleh PLN. Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi F. Roekman menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif. Penghitungan dilakukan berdasarkan hasil meteran yang juga bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri. Menurutnya lagi, PLN tidak pernah melakukan adjustment terhadap tarif karena itu domainnya pemerintah, dan bukan domain PLN. (cnbcindonesia.com, 6/6/2020)

Penjelasan yang nyaris serupa juga dikemukakan oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril, menurutnya, perhitungan yang dilakukan PLN secara transparan. Karena itu, masyarakat yang tagihannya mengalami kenaikan bukan karena manipulasi atau kenaikan tarif melainkan karena pembatasan sosial. Selama pandemi Covid-19 masyarakat diharuskan melakukan semua aktivitasnya dari rumah. Maka penggunaan listrik secara otomatis bertambah dan menyebabkan kenaikan.

Kegaduhan masyarakat bermula ketika ada sebagian pelanggan pascabayar yang mengalami kenaikan tagihan listrik bulan Juni lebih dari 20 persen. Hal ini pun dibenarkan oleh Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo yang mengatakan, dari total 34,5 juta pelanggan pascabayar, 4,3 juta di antaranya mengalami kenaikan tagihan listrik lebih dari 20 persen. (kompas.com, 7/6/2020)

Demi meredam keresahan di masyarakat, PLN pun telah menyiapkan skema perlindungan lonjakan tagihan untuk mengantisipasi lonjakan drastis yang dialami oleh sebagian konsumen akibat pencatatan rata-rata tagihan menggunakan rekening tiga bulan terakhir. Yaitu lonjakan yang melebihi 20% akan ditagihkan pada bulan Juni sebesar 40% dari selisih lonjakan, dan sisanya dibagi rata tiga bulan pada tagihan berikutnya. (sindonews.com, 7/6/2020)

Sengkarutnya kepengurusan listrik terus menjadi problem tanpa solusi. Baik pemerintah maupun PLN tidak ada yang berniat menciptakan listrik murah, apatah lagi menggratiskannya. Namun miris, sebagai Badan Usaha Milik Negara, PLN seolah tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah. PLN sendiri kini memiliki utang pada bank yang jatuh tempo bulan April sebesar 35 triliun.

Apa mau dikata, di bawah pengasuhan sistem kapitalisme, pelayanan publik telah diserahkan pada pihak ketiga. Padahal, menyediakan energi bagi rakyat merupakan kewajiban langsung dari pemerintah. Dengan statusnya sebagai perusahaan berpelat merah, hingga kini PLN masih memperoleh suntikan dana dari pemerintah. Namun mesti diingat, kedudukan pemerintah yang hanya sebagai regulator tak mungkin terus-terusan menyuntikkan dana pada PLN. Alhasil, opsi lepas tangan negara pun dijalankan, yakni menyerahkan pada swasta untuk mengelolanya.

Opsi tersebut jelas beraroma kental kapitalisme, Yang mana menyerahkan kepengurusan milik umum pada swasta menjadi karakter penguasa kapitalis. Padahal, jika swasta yang berperan mengelola energi, maka sudah bisa dipastikan pengelolaannya seperti barang dagangan. Profit jelas jadi orientasinya. Lihat saja bagaimana batu bara sebagai bahan bakar listrik yang kini sudah dikuasai swasta. Sehingga PLN pun harus membeli dari pihak swasta. Akhirnya, lengkap sudah penguasaan listrik oleh swasta. Di hilir sudah dikuasai kapitalis, di hulu pun lambat laun akan diambil alih swasta.

Begitulah karakter kapitalisme. Sebuah sistem yang tak mengenal aturan kepemilikan umum. Serta tidak membiarkan penguasa benar-benar hadir untuk rakyat. Negara yang hanya berfungsi sebatas regulator, justru kian melanggengkan liberalisasi energi.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan Islam. Dengan kesempurnaannya, Islam memiliki aturan paripurna terhadap semua sektor, tak terkecuali sektor energi. Hanya di bawah sistem Islam, peran negara sebagai pengurus rakyat benar-benar bisa dikembalikan. Termasuk sistem ekonominya yang mampu menciptakan kesejahteraan, serta menyediakan layanan publik secara murah bahkan gratis.

Sektor energi merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Listrik termasuk kategori api yang menjadi milik umat. Maka, haram hukumnya menyerahkan pengelolaanya pada swasta, apalagi menjualnya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.: “Kaum muslimin berserikat pada tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Pengelolaan energi oleh negara atas harta milik umat akan menjadikan rakyat mampu menikmati listrik secara mudah, murah, bahkan gratis. Di samping itu, penguasa benar-benar akan menjalankan fungsinya sebagai raa’in dan junnah secara maksimal. Sebab, pemimpin yang lahir dari sistem Islam menyadari betul konsekuensi sebuah kepemimpinan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari Muslim

Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author