29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho


Oleh: Safiatuz Zuhriyah, S.Kom
Aktivis Dakwah Muslimah

Awal Juni 2020 ini, banyak pelanggan PLN mengeluhkan naiknya tagihan listrik yang diterima. PT PLN (Persero) melaporkan, sudah ada 65.786 yang melakukan pengaduan terkait kenaikan tagihan listrik sampai dengan siang hari ini, Kamis (11/6/2020).

Mengenai protes ini, Executive Vice President Communication & CSR PLN Made Suprateka lewat wawancara dengan tvOne, Senin pagi, 4 Juni 2020 langsung memberikan penjelasan.
Diakui Made, sejak 2017 PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik untuk pelanggan. Meski begitu, pihak PLN tetap maksimal bekerja dan menjamin keandalan jasanya.

Kemungkinan terjadinya lonjakan kenaikan tarif listrik pelanggan kata Made bisa jadi karena kebijakan bekerja dari rumah. Pelanggan yang biasanya kerja di kantor 8 jam, sekarang 24 jam di rumah. Biasanya siang hari tidak ada aktifitas, saat ini harus bekerja dari rumah, otomatis penggunaan bertambah, misalnya untuk laptop dan pendingin ruangan. Jadi penggunaan listriknya juga meningkat, tapi bukan disebabkan adanya kenaikan tarif listrik.

Untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi virus corona, PLN juga telah menjalankan keputusan pemerintah untuk memberikan stimulus berupa pembebasan tagihan rekening listrik pelanggan rumah tangga daya 450VA, pelanggan bisnis dan industry kecil daya 450 VA. Serta potongan tagihan sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi.

Sebelumnya, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril menjelaskan bahwa dalam dua bulan terakhir rekening bulanan sebagian pelanggan PLN yang totalnya sekitar 75 juta dihitung dari rata-rata tiga bulan terakhir pemakaian. Akibatnya pada rekening listrik Juni 2020 terjadi lonjakan tagihan lebih dari 20 persen daripada bulan sebelumnya.

PLN hanya menghitung kenaikan tagihan listrik pada Juni 2020 ini maksimal 40 persen dari bulan sebelumnya. Sementara, sisa tagihan yang belum terbayar atau 60 persen dari lonjakan tagihan akan dibagi rata dalam tiga bulan ke depan. Adapun untuk memantau penggunaan listrik di rumah serta pengaduan dan keluhan, PLN menyediakan layanan komunikasi melalui aplikasi PLN Mobile.

Tentu saja, penjelasan ini tidak serta merta memuaskan pelanggan. Banyak pelanggan mengaku bahwa mereka sudah menghemat penggunaan listrik. Faktanya, tagihan tetap naik. Bahkan di rumah kosong yang tidak berpenghuni sekalipun.

Selama pandemi ini, beban rakyat kian berat. Banyak yang terkena PHK. Ada yang tidak bisa bekerja karena tempat kerjanya tutup, tidak bisa jualan, tidak bisa ngojek, dan lain-lain. Pendapatan pun turun drastis. Di sisi lain, kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Bahkan bisa jadi bertambah seiring dengan naiknya harga kebutuhan pokok dan naiknya kebutuhan akan pulsa internet karena SFH dan WFH. Maka, kenaikan tagihan listrik pasti akan menambah beban rakyat. Seharusnya pemerintah bisa memberi insentif supaya beban masyarakat berkurang.

Liberalisasi Energi, Biang Masalah

Bila ditelisik lebih jauh, tingginya tagihan listrik masyarakat dipengaruhi oleh mahalnya tarif listrik. Adapun besaran tarif yang berlaku saat ini sebagai berikut:

  1. Tarif untuk tegangan rendah sebesar Rp 1.467/kWh
  2. Tarif untuk R-1/900 VA RTM sebesar Rp 1.352/kWh
  3. Tarif untuk tegangan menengah sebesar Rp 1.115/kWh
  4. Tarif untuk tegangan tinggi sebesar Rp 1.997/kWh
    Tarif ini dievaluasi setiap kuartal untuk menyesuaikan dengan laju inflasi.

Salah satu faktor penentu tarif listrik adalah harga keekonomiannya. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk meliberalisasi sektor energi. Dalam Dokumen Blue Print Pengelolaan Energi Tahun 2010-2025 disebutkan bahwa salah satu tantangan pengembangan energi nasional adalah harga energi belum mencapai nilai keekonomiannya. Oleh karena itu, salah satu misi dari Kementerian ESDM adalah mendorong keekonomian harga energi dan mineral. Hal yang sama juga dinyatakan oleh sejumlah lembaga asing yang menjadi rujukan kebijakan ekonomi pemerintah seperti IMF, Bank Dunia, USAID termasuk OECD dalam berbagai dokumennya.

UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa listrik merupakan komoditi yang dapat dikompetisikan dan ditingkatkan harga jualnya dan listrik merupakan cabang usaha yang cukup dikuasai oleh negara dalam konsep perdata.

UU ini telah dibatalkan oleh MK pada 15 Desember 2004 berdasarkan permohonan judicial review yang diajukan oleh BHI, Serikat Pekerja PLN, dan Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKA PLN). Menurut majelis hakim, ketentuan-ketentuan itu merugikan hak konstitusional para pemohon. Sebab, dengan kepemilikan yang hanya terbatas pada konsep perdata, maka negara tidak dapat secara maksimal memanfaatkan listrik demi kesejahteraan rakyat dan meningkatkan hajat hidup orang banyak. “Asumsi bahwa mekanisme pasar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak sebagai akibat dari kompetisi para pelaku usaha, merupakan penyederhanaan masalah yang sangat jauh dari kenyataan,” kata majelis hakim.

Setelah dibatalkan, UU tersebut kemudian diperbarui dengan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, namun dengan semangat yang sama yaitu liberalisasi energi. Menurut pasal 11 ayat (1) UU 30 Tahun 2009, tidak hanya BUMN c.q. PLN saja yang berhak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, namun sekarang BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik juga punya hak yang sama dalam hal melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Tubuh PLN juga diamanatkan untuk di-unbundling. Undbundling adalah kata dalam bahasa Inggris yang artinya terpisah-pisah. Lawan kata dari bundling yang artinya bersatu padu atau tidak terpisah-pisah.

Seperti yang kita ketahui, sebelumnya PLN adalah perusahaan yang menyatukan berbagai proses bisnis yang dilaksanakan. Proses bisnis yang ada di PLN secara rinci dapat di jabarkan menjadi 5, yaitu: pembangkitan, transmisi, distribusi, retail, dan konsumen. Penyatuan ini bertujuan untuk memudahkan proses bisnis yang akan tejadi pada masing-masing bagian. Jika terjadi suatu kesalahan bisa dipantau dan ditelusuri dengan cepat, tepat dan cermat.

Jika PLN di-unbundling dan masing-masing unit dikelola oleh pihak swasta/swasta asing, tentu akan terjadi birokrasi yang sangat panjang dan tidak menyatu lagi dari proses pembangkitan sampai ke konsumen.

Apalagi jika masing-masing telah diswastanisasi. Masing-masing unit akan mengusahakan laba sendiri. Masing-masing unit juga mempunyai pengeluaran secara ekonomi. Lebih parah lagi, masing-masing unit akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan lain-lain. Akan terjadi pajak berlipat ganda sebelum akhirnya sampai kepada konsumen. Secara logika, hal ini akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Seperti yang telah terjadi di Kamerun harga menjadi naik sampai 20 kali lipat. Tentu saja hal ini sangat membebani konsumen.

Dari sini jelas, bahwa UU Ketenagalistrikan tidak akan memberi jaminan bahwa rakyat banyak bisa memperoleh haknya untuk menikmati energi listrik dengan mudah dan murah. Dari hulu ke hilir, paradigma pengelolaannya adalah untuk mencari keuntungan. Pemerintah, dalam hal ini PLN, menempatkan diri sebagai regulator semata. Bukan pihak yang bertanggung jawab mengurusi kebutuhan pokok rakyat akan energi (listrik).

Islam Punya Solusi

Indonesia yang terkenal mayoritas penduduknya beragama Islam, ternyata masih banyak yang belum tahu bahwa Islam punya solusi atas masalah ini. Islam yang diturunkan Allah Swt. melalui Rasulullah Muhammad saw. tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual saja. Selain mengatur tata cara salat, zakat, puasa, dan ibadah haji, Islam juga mengatur segala aspek kehidupan. Termasuk kelistrikan.

Dalam Islam, listrik termasuk ke dalam kepemilikan umum. Listrik yang digunakan sebagai bahan bakar dan penerangan termasuk dalam kategori api atau energi. Rasulullah saw. bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis tersebut menyatakan bahwa kaum muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Semua orang diizinkan untuk beserikat dan memanfaatkannya.

Selain itu, sumber energi pembangkit listrik sebagian besar berasal dari barang tambang, seperti migas dan batubara yang juga termasuk dalam kepemilikan umum. Barang-barang tambang ini tidak boleh dikomersilkan pengelolaan dan hasilnya. Ia harus dikelola oleh kepala negara sesuai dengan pendapatnya, dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Rakyat bisa mendapatkannya dengan gratis atau dengan harga sangat murah.

Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan listrik setiap rakyatnya. Baik yang kaya atau yang miskin. Yang tinggal di kota atau di pedalaman. Islam juga memandang bahwa penguasa adalah raa’in, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab mengurusi semua urusan rakyatnya. Bukan pedagang dengan prinsip untung rugi. Dengan demikian, masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya dengan baik. Tidak akan ada lagi yang tercekik listrik di tengah pandemi.

Terbukti, hanya Islam yang mampu menyelesaikan masalah manusia dengan tuntas. Karena aturannya berasal dari Allah Swt., Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini. Semestinya, setiap muslim merasa rindu, hidup sejahtera dalam naungan Islam.

About Post Author