06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Defisit APBN, Utang, dan Solusi Islam

Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. Selain berdampak pada sektor kesehatan, pandemi Covid-19 juga melumpuhkan sektor ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan banyak dana demi menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan melindungi perekonomian nasional. Untuk memenuhi dana tersebut, salah satunya dilakukan dengan melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 ke level 6,27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Seperti yang dilansir oleh detikfinance.com (28/05/2020), defisit anggaran yang melebar ke 6,27% itu setara Rp 1.028,5 triliun terhadap PDB. Untuk memenuhi itu, pemerintah rencananya akan menerbitkan utang baru sekitat Rp 990,1 triliun. Dirjen pengelolaan pembiayaan dan risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pemenuhan pembiayaan akibat pelebaran defisit masih dalam pembahasan. Menurut dia, pelebaran defisit juga sebagai bentuk dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Sesuai dengan pasal 21 PP PEN, akan ada skema khusus untuk pembiayaan program PEN yang akan diatur dalam bentuk SKB antara pemerintah dan BI (Bank Indonesia). Saat ini skema ini masih terus didiskusikan secara intensif dan jika sudah disepakati pasti akan kita umumkan,” tutur lucky.

Mengenai rencana pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara, telah mendapat persetujuan dari DPR. Dengan menyetujui peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor I tahun 2020, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 menjadi undang-undang (UU).

Di tengah APBN yang masih defisit, utang yang surplus seolah menjadi solusi keuangan saat ini. Meskipun kebijakan pemerintah terkait penerbitan Surat Utang Negara (SUN) disoroti banyak pihak. Pemerintah seperti tutup telinga dengan tetap menerbitkan SUN tersebut.

Begitulah kondisi sebuah negara yang menerapkan sistem keuangan kapitalisme, utang dipandang sebagai solusi dari berbagai masalah yang tengah melanda negeri. Maka jangan heran, jika jumlah utang pemerintah yang terus menggunung tersebut membawa dampak yang cukup berat bagi masyarakat. Akibatnya, untuk membayar utang-utang tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mencekik dan merugikan rakyat. Mulai dari pajak yang semakin tinggi, pengelolaan SDA diberikan pada asing, sampai layanan pendidikan dan kesehatan yang mahal.

Berbeda dengan sistem keuangan Islam. Dimana dalam Islam APBN dikenal dengan istilah Baitul Mal. Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak warga muslim. Sehingga, untuk mengatasi defisit maka negara Islam (khilafah) tidak bertumpu pada utang. Namun, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara dan melakukan penghematan, diantaranya:

  1. Mengelola harta milik negara. Misalnya, menjual atau menyewakan harta milik negara, seperti tanah atau bangunan milik negara.
  2. Melakukan hima pada sebagian harta milik umum. Hima adalah pengkhususan suatu harta kaum muslimin yang dilakukan oleh khalifah untuk keperluan khusus, dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.
  3. Menarik pajak (dharibah) sesuai ketentuan syariat. Pajak hanya dapat ditarik oleh khalifah ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan rakyat.

Inilah sistem Islam dengan solusinya, yang menuntaskan masalah tanpa menjadikan utang sebagai solusi dalam permasalahan ekonomi negara. Sungguh teramat indah, manakala Islam diterapkan dalam bernegara. Sebab dalam Islam negara ditempatkan sebagai riayatus suunil ummah, negara adalah pengurus seluruh urusan umat.

Negara juga sebagai pelindung dan perisai bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, rakyat akan merasa aman dan tersejahterakan. Mari kita bersegera kembali pada sistem Islam yang berasal dari Sang Pencipta yakni, Allah Subhanahu wata’ala.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author