25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Pernyataan Sikap ; PP Syarikat Islam Atas RUU Haluan Ideologi Pancasila

PERNYATAAN SIKAP PIMPINAN PUSAT/LAJNAH TANFIDIZIYAH SYARIKAT ISLAM
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berkedudukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan sistem nilai (value system) yang merupakan kristalisasi atas norma dan nilai-nilai luhur adab dan budaya yang mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terbentuknya Pancasila, sebagai rumusan dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi melalui suatu proses kausamaterialisma karena nilai-nilai yang ada di dalamnya telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

Proses perumusan dilakukan melalui proses perdebatan yang sangat panjang, penghayatan dan take give yang tidak mudah antara para tokoh bangsa, seiring dengan proses tercapainya kesepakatan final. Muncul dan beredarnya Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila yang diinisiasi oleh DPR RI melalui Badan Legislasi,, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam dengan ini menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut :

1. Posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan norma paling tinggi (grund-norm) dan dasar falsafah negara yang ditetapkan atas kesepakatan dari seluruh komponen dan eksponen bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, perumusan Pancasila pada tingkat norma undang-undang dapat menurunkan nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan merendahkan posisi ataupun kedudukan Pancasila sebagai dasar tertinggi dalam kerangka kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

2. Dalam perumusannya oleh para pendiri bangsa hingga sampai pada rumusan dan pemahaman paling akhir sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD-1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sampai pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang disepakati dan tercatat sebagai dokuman autentik kenegaraan yang sah dan terpelihara hingga sekarang, maka dengan hanya melihat dan merujuk Pancasila dari perumusan 1 Juni 1945 telah mendistorsi Pancasila dan sungguh-sungguh mengkhianati kesepakatan para pendiri bangsa yang mewakili seluruh komponen bangsa.

3. Untuk dapat memahami Pancasila secara benar dan utuh, harus dibaca secara lengkap seluruh rangkaian dari latar belakang kelahirannya, seluruh pidato dan pandangan founding fathers – para tokoh bangsa dalam BPUPK, pidato Soekarno 1 Juni 1945, kesepakatan bulat pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pembukaan UUD 1945 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diterima secara bulat oleh DPR-RI pada tanggal 22 Juli 1959.

4. Dalam rangka kehidupan konstitusional yang benar, dalam memahami dan menafsirkan Pancasila harus memerhatikan penafsiran autentik yang telah disepakati bersama seluruh komponen dan kekuatan politik bangsa melalui MPR RI, yaitu sebagaimana termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD-1945) yang ada dan berlaku. Itulah penafsiran tertinggi dan paling autentik pertama dalam memahami Pancasila.

5. Dengan hanya menjadikan keadilan sosial sebagai pokok Pancasila sesungguhnya telah mendistorsi dan menyempitkan makna Pancasila yang terdiri dari lima pokok (dasar). Kelima sila sebagaimana rumusan yang ada semuanya adalah merupakan nilai dasar dan pokok Pancasila, dan kelima sila itu adalah rumusan final yang harus difahami sebagai satu-kesatuan yang saling mengikat. Jika pun hendak mencari pokok Pancasila maka adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa-lah sebagai “causa prima” dari sila-sila Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Terkait dengan pokok pandangan tersebut, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam menyampaikan sikap sebagai berikut :

1. Kami memiliki kekhawatiran dan berbahaya dengan adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila untuk dibahas dan disahkan adalah agenda untuk menghidupkan kembali ajaran komunisme marxisme, terutama dengan mengesampingkan dan tidak merujuk pada Ketetapan MPR RI yang sangat penting dan masih berlaku, yaitu Ketetapan MPRS RI No. XXV/MPRS/1966. Sementara pada sisi lain, seluruh Ketetapan MPR RI lainnya yang masih berlaku dirujuk sebagai dasar penyusunan RUU tersebut.

2. Pembahasan dan pengesahan RUU-HIP dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional karena telah merendahkan kedudukan dan posisi Pancasila dalam tingkat Undang-Undang, padahal Pancasia adalah filosofi dasar bernegara yang berada di atas Undang-Undang dan bahkan di atas Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Substansi yang termuat di dalamnya telah mengubah makna Pancasila sebagaimana yang dikehendaki oleh seluruh komponen bangsa yang diwakili oleh para founding fathers yang telah meletakkan dasar-dasar Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

4. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk melanjutkan pembahasan RUU untuk sekarang ini, di saat sekalian anak bangsa menghadapi bahaya pandemi COVID19, dan tengah membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan berintegritas melalui konstitusi demi mewujudkan marwah kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik, beradab, dan bermartabat.

5. Oleh karena itu kami MENOLAK RUU-HIP dan meminta kepada DPR RI dan Pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tersebut, karena akan sangat membahayakan dan mengganggu kerukunan antara kelompok dalam masyarakat dan menambah beban permasalahan bangsa yang sangat plural dan majemuk.

Demikian, semoga Allah SWT selalu melindungi bangsa Indonesia dengan Rahman dan Rahim-Nya. Fattaqullaha mastatha’tum, Billaahi fie Sabiilil-Haq

Jakarta, 22 Syawal 1441 H/14 Juni 2020

PIMPINAN PUSAT/LAJNAH TANFIDZIYAH SYARIKAT ISLAM

DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H
Ketua Umum

IDHAM HAYAT, S.H.
Sekretaris Jenderal

About Post Author