25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Pers Release Oleh TIM PEMBELA ULAMA dan AKTIVIS ( T P U A ) 22 Juni 2020. Disampaikan kepada MUI

PERS RELEASE

Oleh TIM PEMBELA ULAMA dan AKTIVIS ( T P U A ) tanggal 22 Juni 2020.

Disampaikan kepada MUI ( MAJELIS ULAMA INDONESIA )

Dugaan Tindak Pidana Perencanaan Makar Terhadap Dasar / Ideologi Negara dibalik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang menjadi polemik akhir-akhir ini telah menguak tabir indikasi adanya suatu perencanaan jahat secara sistematis dan terselubung terhadap upaya penggantian Pancasila sebagai dasar / ideologi negara. Hal ini ditengarai dari adanya niat kesengajaan untuk :
(1) tidak mencantumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai dasar keberlakuan UUD 1945 yang memuat Pancasila Dasar Negara;
(2) tidak memuat Tap MPRS No. XXV/1966 yang berisi tentang Pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pelarangan pengenyebaran dan pengembangan ideologi komunisme/marxisme-leninisme di seluruh wilayah NKRI;
(3) upaya memeras Pancasila menjadi Trisila hingga Ekasila.

Dalam hal ini, menjadi pertanyaan serius apakah upaya tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana perencanaan makar Ideologi atau Dasar Negara?. Sebagai istilah hukum, makar secara khusus tidak didefinisikan dengan tegas dalam KUHP. Penjelasan-penjelasan makar merupakan istilah yang dipakai oleh akademisi hukum untuk menterjemahkan aanslag (bahasa Belanda). Kata aanslag diartikan sebagai serangan yang bersifat kuat atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai violent attack, fierce attack. Dalam KUHP setidaknya terdapat beberapa jenis makar yang sudah diatur, yaitu:
(1) Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP)
(2) Makar terhadap wilayah (Pasal 106 KUHP)
(3) Makar terhadap Pemerintah (Pasal 107 ayat (1) KUHP)
(4) Makar terhadap Pancasila Dasar Negara atau dapat disebut Makar Ideologi (Pasal 107 huruf b, d dan e KUHP).

Makar terhadap Dasar / Ideologi Negara secara spesifik ternyata telah diatur dalam Pasal 107 huruf b, d dan e KUHP, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pasal 107 b KUHP

Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(2) Pasal 107 d KUHP

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisinc-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(3) Pasal 107 e, khususnya huruf (b) KUHP

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) :

a. barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau

b. barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Makar ideologi merupakan istilah yang dapat dianggap soft attack namun berakibat fatal karena menimbulkan perubahan dahsyat terhadap sendi utama negara. Dasar negara akan tercerabut sehingga konstitusi suatu negara dapat berubah hingga membatalkan deklarasi kemerdekaan yang telah dilakukan. Negara menjadi sangat rawan untuk dikudeta oleh pemberontak yang menghendaki adanya perubahan mendasar atas suatu negara sah. Makar itu dapat dilakukan oleh ideologi yang berbasis pada filsafat materi yang terang-terangan melawan kodrat manusia untuk berlaku fitrah dan sesuai dengan pertimbangan akal sehat.

Secara historis, pengaturan terkait kejahatan (makar) terhadap ideologi Negara ini terkait dengan catatan sejarah bahwa Partai Komunis Indonesia sudah dua (2) kali melakukan pemberontakan di Republik Indonesia yaitu Tahun 1948 dan 1965 yang melatarbelakangi lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pasca peristiwa tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G 30 S, PKI juga bermaksud untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Komunisme, Marxisme, Leninisme atau yang sejenisnya itu. Dalam perjalanannya TAP MPRS tersebut cukup ampuh untuk mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara. Terkait dengan eksistensi sebuah Ideologi, maka ideologi komunisme faktanya telah terbukti dipakai sebagai inti ideologi organisasi pemberontak, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mana telah diatur pelarangannya melalui UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pasal 107 KUHP dengan menambahkan sisipan huruf a, b, c, d, e, dan f pada Pasal 107 KUHP tersebut. Beberapa pasal UU tersebut mengatur secara khusus makar terhadap Dasar Negara Pancasila, sehingga dalam hal ini segala bentuk upaya merubah, mengganti atau bahkan sekedar mengutak-atik Ideologi Pancasila harus dianggap sebagai bentuk upaya kejahatan (makar) terhadap Dasar / Ideologi Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibalik RUU HIP patut diduga terdapat niat jahat untuk melakukan perubahan atas Dasar / Ideologi Negara yakni Pancasila menjadi Trisila, yakni Sosio nasionalisme, Sosio demokrasi dan Ketuhanan yang berkebudayaan dan hingga Ekasila, yakni Gotong Royong. Upaya jahat ini tertuang dalam Pasal 7 RUU HIP yang berbunyi:

(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/ demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

(2) Ciri Pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

Pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila sejatinya pernah disampaikan Ir. Soekarno, yang mana hal ini telah dibahas tuntas / final oleh BPUPKI dan Panitia 9 yang sempat merumuskan Piagam Jakarta, dengan kesimpulan dan fakta bahwa kelima sila tersebut tidak diperas menjadi Trisila hingga Ekasila, gotong royong namun tetap pada substansinya sebagai Pancasila. Disisi lain semua pihak mengklaim bahwa Pancasila itu sudah final, tetapi mengapa masih juga ditafsirkan bahkan sengaja mau diperas-peras hingga menjadi Ekasila, gotong royong? Gotong royong macam apa? Ala komunis, ala liberalis, ala Pancasila yang seperti apa? Yang mendekati komunis, yang sekuler? Pemerasan itu justru semakin menimbulkan kerancuan untuk memahami Pancasila. Oleh karena itu Pancasila tidak boleh diperas-peras dan pemerasan itu patut diyakini sebagai sebuah upaya untuk mengganti isi Pancasila hingga mengganti Pancasila itu sendiri.

Fakta hukum berikutnya juga mengindikasikan bahwa patut diduga terjadi perencanaan Makar Dasar Negara/Ideologi yang dilakukan oleh Pengusung Ideologi Komunisme (PIK) dan oleh karenanya perlu dicurigai telah menjadi “penumpang gelap” dalam penyusunan RUU HIP. Beberapa indikasi adanya perencanaan oleh penumpang gelap ini dapat diungkap melalui beberapa bukti argumentatif yang secara substantif dapat dibaca dalam RUU HIP, berikut ini:

1. Cacat Ideologis Politik Hukumnya

Politik hukum RUU HIP dapat kita telusuri melalui konsideransnya. Pada konsiderans RUU Ideologi ini tidak mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi dasar peraturan diterbitkannya RUU Ideologi negeri ini yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai tonggak sejarah keberlakuan UUD 1945 dan Pancasila yang murni dan konsekuen sehingga kita tahu, bahwa Pancasila yang dimaksud HIP ini tetap harus Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat diperas menjadi TRISILA apalagi EKASILA.

Adapun Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 mengatur tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Penyebaran Ideologi Komunisme dan Marxisme-Leninisme. RUU HIP adalah menyangkut ideologi maka, harus ada sikap tegas terhadap ideologi lain khususnya ideologi Komunisme yang dianut oleh PKI yang secara terang-terangan telah beberapa kali melakukan pemberontakan terhadap NKRI.

2. Distorsi Pokok-pokok Pikiran Sila Pancasila

Istilah pokok pikiran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pertama kali kita temukan pada Penjelasan UUD 1945. Ada empat pokok pikiran yang kita kenal yang tidak lain adalah lima sila Pancasila yang disebut secara utuh, tidak satu kata yang dianggap sebagai pokok pikiran. Pada Pasal 3 (1) disebutkan tentang Pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila memiliki prinsip dasar yang meliputi: a. ketuhanan; b. kemanusiaan; c. kesatuan; d. kerakyatan/demokrasi; dan e. keadilan sosial. Pokok pikiran HIP ini mendistorsi sila-sila Pancasila karena hanya menyebutkan kata dasarnya. Seharusnya prinsip dasar HIP tetap sila-sila Pancasila yang utuh. Jadi harus Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa harus demikian? Karena ada konsep lain ketuhanan, yakni ketuhanan yang berkebudayaan seperti konsep Ir. Soekarno. Juga harus Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Mengapa karena ada kemanusiaan ala komunisme (memasung HAM) dan liberalisme (pengutamaan HAM). Juga bukan kesatuan, tetapi Persatuan Indonesia, dan seterusnya. Kita tidak ingin sila yang sudah dasar itu diperas hingga dapat dimaknai secara berbeda.

3. Pergeseran Sendi Pokok Pancasila

Dalam Pasal 6 (1) HIP disebutkan bahwa Sendi Pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Pergeseran sendi ini amat berbahaya bagi corak kehidupan bangsa Indonesia di masa depan. Apakah kita lupa bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 29 Ayat 1 UUD NRI 1945). Apa artinya itu? Artinya sendi pokok negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula sendi pokok Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa bukan Keadilan Sosial. Hal ini harus dipertegas mengingat bila digambarkan secara piramidal maka puncak Pancasila itu bukan keadilan sosial melainkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi esensi, sendi pokok, ruh dari keempat sila lainnya. Menjadikan keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila dapat menyeret kita ke arah keadilan sosial ala komunis (ateis) dan kapitalis (sekular). Apakah kita mau mengarahkan kehidupan kita pada konsep keadilan sosial kedua ideologi komunis tersebut?

Sungguh di negeri ini banyak sekali yang dapat disebut dengan istilah dan sebutan Penumpang Gelap. Orang-orang Liberal, para Kapitalis dan Sekuleris. Bahkan, dengan mengulik RUU HIP sebagaimana di muka, di negeri ini juga terdapat Penumpang Gelap lainnya yaitu Pengusung Ideologi Komunis (PIK) yang keberadaannya bagai bergerak di bawah tanah, tidak terlihat namun kenyataannya memang ada. Sebagai contoh pada tahun 2011 DPP PDIP mengadakan kerjasama demgan PKC (Partai Komunis China) dalam pembinaan anggotanya. Hal ini seharusnya secara hukum telah melanggar Undang-Undang Nomor : 27 / 1999 dalam Pasal 107 e juga TAP MPRS XXV/1966 yang sampai saat ini masih berlaku.

RUU HIP meskipun masih dalam tahap RANCANGAN pada dasarnya pihak / kelompok yang mengusungnya sudah dapat terindikasi melakukan makar ideologi/dasar negara Pancasila. Hal ini disebabkan delik makar itu merupakan delik formil, suatu delik yang pembuktian unsurnya tidak perlu menunggu selesainya suatu perbuatan pidana atau akibat perbuatannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika mengadili permohonan pengujian atas pasal makar. Sebagaimana diketahui, pasal makar pernah dua kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta makar harus dimaknai sebagai ‘serangan’, sehingga harus dianggap sebagai delik selesai (delik materiil). Namun, MK menilai argumen itu tidak bisa diterima. MK berpendapat percobaan makar tanpa perlu tujuan makar tercapai yaitu pemerintah yang tergulingpun sudah bisa dikenai delik. Sebab apabila kata ‘makar’ begitu saja dimaknai sebagai ‘serangan’, hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan ‘serangan’ dan telah nyata timbul korban. Demikian bunyi putusan MK yang diketok pada 31 Januari 2018.

Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan adanya perencanaan makar terhadap Pancasila sebagai ideologi/dasar negara? Kita bisa menelusuri dari mana usulan RUU HIP dan siapa konseptor serta siapa saja yang telah menyetujui/menyepakati substansi RUU HIP sekaligus siapa saja yang setuju agar HIP disepakati sebagai RUU Inisiatif DPR. Kalau ditelusuri ke belakang dapat diduga beberapa pihak yang terlibat penyiapan RUU HIP, yaitu:

(1) BPIP
(2) BALEG DPRRI
(3) Pimpinan Partai Koalisi, khususnya PDIP
(4) Seluruh Fraksi DPRRI kecuali PKS dan Demokrat (Fraksi-Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP).

Merekalah yang patut bertanggung jawab baik secara moral maupun secara hukum atas dugaan kuat adanya perencanaan makar ideologi/dasar negara.

Dalam hal ini terdapat suatu persoalan dan pertanyaan (khususnya bagi para aparat penegak hukum), HUKUM (DELIK MAKAR) itu untuk SIAPA?. Hal ini mengingat dalam sistem hukum yang menganut aliran legal positivisme, hukum itu didefinisikan sebagai PERINTAH (Command) dari suatu PENGUASA (soverignty) yang di-back up dengan ANCAMAN (Sanction). Jadi, berdasarkan konsep demikian maka terkesan hukum atau peraturan hukum itu untuk rakyat bukan untuk penguasa, dimana terbangun pola pikir / mindset tidak mungkin ada penguasa yang akan melakukan makar. Mindset ini yang seharusnya kita luruskan karena makar itu faktanya bukan hanya terhadap penguasa saja tetapi juga terhadap dasar negara atau ideologi.

Mungkinkah penegak hukum kita mengadili sejumlah orang banyak (penguasa) yang terlibat dalam dugaan perencanaan makar terhadap dasar negara/ideologi Pancasila melalui RUU HIP ini? Siapa yang berani melaporkan? Siapa yang berani melakukan penyelidikan, penyidikan? Siapa yang berani melakukan penuntutan? Siapa yang berani memeriksa hingga memberikan putusan yang adil terhadap mereka yang terduga melakukan perencanaan makar terhadap Pancasila jika para penegak hukumnya tidak netral bahkan berada dalam belenggu industri hukum?. Pertanyaan ini sangatlah relevan melihat track record penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari rasa keadilan, bahkan faktanya RUU HIP ini di inisiator oleh para penguasa yang saat ini memegang kekuasaan dan kendali hukum di Indonesia.

Secara teori hukum sejatinya delik makar ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Polri dan atau Kejaksaan dapat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa harus menunggu laporan dari pihak mana pun. Pihak yang lain seperti anggota fraksi Partai Demokrat dan PKS serta penggiat Studi Pancasila, Rumah Pancasila, MUI dan lain-lain dapat mendorong agar Polri dan atau Kejaksaan menjalankan tugasnya dalam rangka penyelamatan Dasar Negara/Ideologi Pancasila dari rongrongan pihak yang melakukan permufakatan jahat untuk menggeser sendi pokok hingga mengganti Pancasila.

Kehendak mengusut kasus ini sangat ditentukan pula oleh Presiden sebagai penanggungjawab pelaksanaan ideologi/dasar negara Pancasila. Apalagi Presidenlah yang berada sebagai atasan langsung BPIP, maka Presiden wajib menginisiasi penyelidikan kasus ini sebagai bukti bahwa Presiden tidak terlibat dalam perencanaan makar terhadap dasar negara/ideologi Pancasila. Presiden dapat menginisiasi pembentukan TIM PENCARI FAKTA atas dugaan adanya Perencanaan Makar terhadap Pancasila Dasar Negara/ideologi. Para Ketua Partai Politik yang tidak terlibat dalam pengusungan RUU HIP pun dapat mendorong agar kepolisian, kejaksaan dan Presiden bahu membahu mengatasi kasus ini sesegera mungkin.

Pers release ini tidak dimaksudkan untuk memperkeruh keadaan negeri yang masih silang sengkarut dalam hukum dan penegakannya, namun sebagai bentuk partisipasi publik dan sarana agar masyarakat dapat memahami kasus ini secara jernih. Kita tidak berharap sebagian rakyat melakukan tindakan kekerasan dalam penyelesaian dugaan adanya perencanaan makar terhadap dasar negara/ideologi negara Pancasila. Due process of law harus kita utamakan dibandingkan penyelesaian secara bar-bar atau penggunaan kekuasaan.

Kita buktikan bahwa kita tetap ingin menjadikan Pancasila sebagai bingkai penyelesaian kasus ini, baik secara hukum dan politik maupun secara moral. Oleh karenanya cara terbaik untuk menyudavi polemik ini adalah dengan cara :
(1) DPR dan Pemerintah segera bertemu dan memutuskan secara tegas bahwa RUU HIP DIBATALKAN TANPA RESERVE.
(2) Di samping itu semua yang terlibat dalam perumusan RUU HIP harus minta maaf secara terbuka kepada seluruh bangsa Indonesia sebagai bentuk penyesalan atas kesalahannya mendistorsi Pancasila dalam RUU HIP.

Namun demikian apabila kedua langkah tersebut tidak juga dilakukan, maka Presiden dapat segera membentuk TIM PENCARI FAKTA untuk memastikan ada tidaknya mens rea serta terpenuhinya unsur-unsur delik makar yang dilakukan oleh para pengusung RUU HIP yang mendistorsi teks dan konteks Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, Dasar Negara dan Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara. Disisi lain organisasi masyarakat yang selama ini selalu meneriakan Pancasila sudah final seperti misalnya Nahdlatul Ulama (NU), Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan HMI ( HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM ) serta Ormas-Ormas Islam lainnya yang peduli tegaknya Ajaran Islam maupun aparat penegak hukum seharusnya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menyikapi hal ini demi melindungi falsafah bangsa Indonesia dan menjaga kesatuan Negara Indonesia. Hal mana dapat dilakukan dengan membuat laporan atau pengaduan, adapun aparat penegak hukum Polisi yang TRIBRATA , MENGAYOMI MELINDUNGI dan MELAYANI RAKYAT , seharusnya sejatinya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan mengingat hal ini merupakan delik formil tanpa harus menunggu adanya laporan maka aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas hal ini.

Salam Juang, Jakarta, 22 Juni 2020
TIM PEMBELA ULAMA dan AKTIVIS

Prof. Dr.H.EGGI SUDJANA.SH.M.Si.
Ketua Umum

DAMAI HARI LUBIS S.H. M.H
Sekertaris Jendral

Dikutip dari artikel Prof. Pierre Suteki yang berjudul “DISTORSI PANCASILA DALAM RUU HIP: Adakah Indikasi Perencanaan Makar Terhadap Dasar Negara/Ideologi?”, dan artikel Eggi Sudjana yang berjudul “DUGAAN TINDAK PIDANA MAKAR SETIDAKNYA PERCOBAAN dan atau TELAH MENGADAKAN HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN PARTAI KOMUNIS CHINA ( PKC ) : RUU HIP apakah termasuk kejahatan terhadap dasar negara?”.

About Post Author