05/07/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Hutang Negara Membengkak, Indonesia Diujung Tanduk

Oleh : Neneng Sriwidianti
Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK

Utang, lagi-lagi utang! Itulah yang pantas disematkan kepada negara ini. Publik kembali dikejutkan oleh rencana pemerintah yang akan menambah Utang Luar Negeri (ULN) dengan jumlah yang bombastis. Sejumlah pengamat mengkhawatirkan rencana ini, karena kalau Indonesia gagal bayar, kedaulatan negara ini akan terancam.

Tahun ini, pemerintah berencana menambah utang baru yang amat besar. Nilainya sangat ambisius yakni mencapai Rp 1.006 triliun. Jumlah itu mencapai tiga kali lipat dari utang setiap tahun, berdasarkan Perpu No 1 Tahun 2020 dan dengan dalih menghadapi wabah corona. “Jika gagal mendapat utang sebesar itu, dan dipastikan APBN Ambyar total. Sementara rencana cetak uang Rp 6.000 triliun dimentahkan oleh Bank Indonesia (BI) artinya rencana ini Ambyar. BI ketakutan,” kata Peneliti AEPI, Salamudin Daeng di Jakarta. (bisnisnews.id,13/5/2020).

Menurut Bank Indonesia, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal 1 2020 sebesar 389,3 miliar dolar AS atau setara Rp 5.796 triliun (kurs Rp 14.890 per dolar AS). Kalau utang ini ditambah, Indonesia benar-benar ada diujung tanduk. Kebangkrutan tinggal menunggu waktu. Ironis memang, negara yang sangat kaya tetapi dicengkeram utang selaput kepala.

Itulah faktanya dalam sistem demokrasi. Negara berhutang kepada negara lain adalah sebuah keniscayaan. Tak terkecuali bagi Indonesia. Ini disebakan cara pandang berpikir yang salah tentang utang. Sehingga telah menjerumuskan negara dalam cengkraman utang luar negeri yang entah sampai kapan bisa bebas.

Utang luar negeri dianggap sebagai pendapatan negara dan dimasukkan ke dalam pos pendapatan negara. Inilah bodohnya negara yang menganut sistem kapitalis. Pinjaman utang dianggap sebagai bentuk kepercayaan luar negeri terhadap pemerintah, sehingga semakin banyak utang semakin tinggi kepercayaan terhadap negeri ini.

Padahal, utang luar negeri sangat berbahaya bagi negara yang berutang. Utang yang menumpuk bisa menjadikan negeri ini kehilangan kedaulatannya dan akan menjadi alat penjajahan ekonomi. Kebijakan negara berpotensi makin jauh dari pemenuhan kemaslahatan rakyat karena dikendalikan oleh kepentingan asing. Semakin besar jumlah utang, jumlah kas negara yang tersedot untuk bayar cicilan utang juga semakin besar. Akibatnya, kapasitas APBN untuk peningkatan kesejahteraan rakyat makin terbatas dan berkurang. Kebutuhan asasi untuk rakyat sedikit-sedikit dikurangi, bahkan ke depannya bisa dihilangkan sama sekali. Rakyat buntung, asing untung.

Seharusnya Indonesia berkaca kepada negara-negara yang bangkrut karena terjerat utang luar negerinya, seperti Yunani, Argentina, Zimbabwe, dan Nauru. Kalau Indonesia tidak segera sadar, maka negeri ini akan mengalami kebangkrutan yang sama dengan negara-negara tersebut.

Islam mempunyai cara pandang yang berbeda terkait utang luar negeri. Negara tidak akan berutang, kecuali untuk perkara-perkara yang penting yang apabila ditangguhkan, dikhawatirkan terjadi kerusakan dan kebinasaan, serta ketika kondisi kas negara kosong. Pada saat seperti itulah negara dapat berhutang. Kemudian rakyat akan ditarik pajak (dharibah) untuk melunasinya dan itu dikenakan bagi orang yang kaya saja. Penarikan dharibah ini dilakukan secara temporer hingga kas negara terpenuhi. Setelah itu tidak ditarik lagi.

Negara akan memaksimalkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sederet pemasukan dalam Islam senantiasa membuat kas negara stabil, melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) baik dari sektor kepemilikan umum maupun kepemilikan negara. Zakat, ghanimah, khusus, fa’i, jizyah, kharj, usyur, infak, sedekah, wakaf adalah contoh pemasukan negara.

Negara betul-betul menjalankan fungsinya sebagai ra’in (pengurus). Ketakwaan pemimpin dan tanggung jawab terhadap amanah yang ada menambah kepengurusan terhadap rakyatnya berjalan dengan baik.

“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus”. (HR Al- Bukhari dan Ahmad)

Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk keluar dari jeratan utang ini kecuali mencampakkan sistem kapitalisme sebagai biang keroknya. Utang luar negeri mengandung bahaya yang sangat besar, bukan hanya mengancam kedaulatan negeri ini tetapi juga mengandung unsur ribawi.

“Jika perzinaan dan riba sudah merajalela di suatu negeri maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan azab Allah atas mereka” (HR Al-Thabrani dan Al-Hakim).

Maka, umat yang besar ini harus terus disadarkan dari tidurnya yang panjang, untuk mencampakkan sistem jahiliyah, dan kembali kepada Islam, al-khilafah, sebelum negara ini betul-betul hancur tak berbekas.

Wallahua’lam bishshawab