11/07/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Mencari Keadilan di Sistem Kufur, Merupakan Kemustahilan

Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Setelah kurang lebih tiga tahun dua bulan, dua pelaku kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diadili. Mereka dituntut dengan hukuman 1 tahun penjara.

Kejadian berawal ketika Novel baru pulang dari salat subuh sekitar pukul 05.10 WIB. Tiba-tiba ada dua orang mendekat dan menyiramkan air keras ke arah wajahnya, sehingga mengenai mata sebelah kiri yang mengakibatkan mata Novel cacat permanen. Kejadian ini berlangsung pada bulan April tahun 2017 silam.

Selama 2 tahun kasus tersebut berada dalam kegelapan hingga akhirnya, dua orang penyerang penyiraman air keras ditangkap pada bulan Desember tahun 2019. Namun, Jaksa menuntut mereka dengan hukuman pidana 1 tahun penjara. Apa yang menjadi alasannya?

Seperti yang dilansir oleh detiknews.com, Kamis (11/06/2020), dalam pertimbangan surat tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jaksa menyebut kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut Jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan air keras ke badan Novel.

“Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan, dengan melakukan penyiraman cairan keras ke badan. Namun, mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, mata sebelah kiri dari saksi Novel Baswedan tidak berfungsi, hingga cacat permanen,” ujar Jaksa saat membacakan tuntutan. Terdakwa pun telah meminta maaf pada keluarga Novel, dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya di dalam persidangan,” tambahnya.

Alhasil, kedua terdakwa hanya dituntut Jaksa dengan hukuman 1 tahun penjara. Keduanya dinilai melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peradilan terhadap Novel Baswedan ini dinilai irasional, terkesan hanya sekedar memenangkan kemauan penguasa saja. Memang mencari keadilan dalam sistem demokrasi merupakan kemustahilan. Dimana kasus ini menyempurnakan bukti bahwa semua aspek kekuasaan demokrasi (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) telah menunjukkan kegagalannya dalam memberantas tuntas korupsi dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan.

Peradilan dalam sistem demokrasi saat ini sangat menunjukkan ketidakadilan, karena sistem ini berasal dari produk akal manusia. Sedangkan akal manusia sangatlah terbatas. Hukum yang diciptakan manusia akan cenderung untuk memenuhi hawa nafsu si pembuat hukum tersebut. Maka, hukum yang dihasilkan pun tidak akan memberi solusi, justru melindungi kepentingan kelompoknya saja.

Berbeda dengan Islam, hukum yang berasal dari Allah Swt. Dalam sistem Islam, sanksi (uqubat) di dunia pelaksanaannya adalah tanggung jawab imam (khalifah) atau yang ditunjuk mewakilinya.

Jadi, negaralah yang melaksanakannya. Sanksi di dunia menjadi pencegah orang-orang untuk melakukan tindakan kriminal. Karena sanksi memberikan efek jera. Sekaligus sebagai penebus dosa yakni, menggugurkan sanksi akhirat bagi pelaku kriminal yang telah dikenai sanksi di dunia.

Sebagaimana sabda Nabi saw. “Siapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahala di sisi Allah. Siapa yang melanggarnya, lalu diberi sanksi, maka itu sebagai penebus dosa baginya. Siapa yang melanggarnya tetapi (kesalahan itu) ditutupi oleh Allah, jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuninya, jika ia menghendaki, Dia akan mengazabnya.” (HR. Al- Bukhari)

Bentuk sanksi dalam Islam, digolongkan menjadi empat yaitu : Yaitu, hudud, jinayat, ta’zir dan mukhalafat. Masing-masing memiliki kriteria dan sanksi sendiri.

Terkait kasus Novel Baswedan, yang mengakibatkan cacat permanen maka merupakan tindakan kriminal dengan sanksi jinayat. Jinayat merupakan tindakan pencederaan terhadap jiwa hingga hilangnya nyawa. Sanksi yang akan diberikan adalah hukuman qishash. Namun, jika keluarga korban memaafkan hakim tidak bisa memberikan sanksi dan pelaku diwajibkan membayar diyat. Yaitu, sejumlah harta yang dibayarkan sebagai kompensasi atas pencederaan badan atau timbulnya kematian. Diyat untuk nyawa yaitu 100 unta atau seribu dinar sementara untuk pencederaan badan nilainya disesuaikan dengan kerusakan fungsi organ serta jenis anggota badan yang dicederai, sebagaimana banyak diterangkan oleh hadis.

Semua ini bisa dilaksanakan ketika negara menerapkan Islam secara kafah. Dan kini, saatnya kita kembali pada syariat Islam yang berasal dari Allah Swt. Hanya syariat-Nya yang bisa menjamin keberkahan hidup manusia. Lebih dari itu, penerapan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan adalah wujud ketakwaan yang hakiki kepada Allah Swt.

Wallahu a’lam bishshawaab.