06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

DPP PPMI Mendesak Agar Fraksi PKS Menolak Pembahasan RUU HIP dan RUU Omnibuslaw Cipker

RUU HIP dan RUU Omnibuslaw adalah dua prodak Undang-undang yang berpotensi dapat melemahkan Ideologi dan Perekonomian Bangsa yang tidak dapat dipisahkan satu saama lain kedua-duanya merupakan dua hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diantisipasi oleh rakyat Indonesia jangan sampai menjadi Undang – undang.

Kami datang kesini untuk memastikan keberpihakan PKS kepada kepentingan perjuangan umat dan bangsa Indonesia dalam menghadapi kepetingan kaum-kaum liberalis, kapitalis dan komunis yang beradu kekuatan mencengkram NKRI dan mengabaikan kepentingan umat Islam Indonesia, kami harapkan PKS dapat All out dalam melaksanakan fungsinya di DPR RI karena kedudukan Anggota DPR RI setara dengan Presiden RI dalam konstitusi kita, jelas Bang Eggi Sudjana

Untuk itu DPP PPMI mendesak seluruh Fraksi-fraksi di DPR RI khususnya Fraksi PKS yang hari ini berjibaku menjaga marwah umat Islam utnuk dapat dengan tegas menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja ini, tegas Bang Eggi.

Selain itu Presiden PPMI Daeng Wahidin juga memberikan penjelasan tentang kondisi pekerja Indonesia yang semakin memprihatinkan selama wabah Covid 19 ini berlangsung sampai hari ini yang terus melemahkan kondisi perekonomian kita dan membuat keresahan ditengah-tengah masyarakat yang dapat menganggu jalannya Investasi serta perekonomian bangsa termasuk bagaimana menangani permasalahan-permasalahan para Pekerja yang sudah ter-PHK dan status dirumahkan gara-gara pandemic covid 19, berdasarkan informasi dari Kadin sekitar 12 Juta Pekerja namun data rillnya dilapangan diperkirakan sekitar 15 Juta Pekerja dan akan terus bertambah yang ter-PHK serta yang dirumahkan sampai dua atau tiga bulan kedepan dengan hanya menerima 50% dari upah pokoknya setiap bulan, ini yang akan datang yang tentunya sebuah persoalan besar kita hari ini, ungkap Daeng Wahidin

Belum lagi kondisi korban PHK yang telah mendapatkan pesangon dua bulan yang lalu saat ini Dana Pesangon dari Perusahaan telah habis, sehingga dari hari ke hari jumlah kemiskinan semakin bertambah, belum lagi dana stimulus penanganan Covid 19 yang diperkirakan mencapai 990 trilyun tidak memiliki dampak kepada para pekerja di Indonesia masih banyak pekerja korban PHK dan yang dirumahkan belum kebagian dana BLT atau Bantuan sembako, kondisi pekerja kita benar-benar sangat memprihatinkan. Jika RUU Omnibuslaw di Undangkan maka akan semakin memukul daya beli dan daya tawar kaum pekerja di Indonesia yang berakibat serius terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan untuk itu kami mendesak kepada seluruh Fraksi – fraksi DPR RI khususnya Fraksi PKS demi untuk keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia Stop Pembahasan RUU Omnibuslaw menjadi UU, tegas daeng Wahidin.

Fraksi DPR RI komitmen akan memperjuangkan aspirasi dan masukan dari PPMI dan TPUA untuk memperjuangkan agar RUU HIP dan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja tidak menjadi pembahasan di Baleg dan paripurna DPR RI.

Adapun Oleh karena itu DPP PPMI menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa ada 22 Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diakomodir dan dibuatkan aturan pelaksanaannya oleh Pemerintah, namun dalam Draft RUU Omnibuslaw justru masih menggunakan Pasal-pasal yang sudah mendapatkan koreksi dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentunya ini melanggar kode etik pembuatan Undang-undang dan tidak menghargai keputusan Lembaga Mahkamah Konstitusi.

2. Meminta Baleg DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja.

3. Meminta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI untuk mendrop RUU Omnibuslaw dari Prolegnas DPR RI.

4. Bahwa Ideologi Pancasila sudah Final bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan tidak diperlukan turunan Undang – undang.

5. Meminta Baleg DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

6. Meminta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI untuk mendrop RUU Haluan Ideologi Pancasila dari Prolegnas DPR RI.

7. Meminta kepada DPR RI dan Instansi terkait lainnya untuk dapat mengusut inisiator RUU HIP untuk dapat diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) sebagai Kepengurusan yang sah setelah Daeng Wahidin dkk dimenangkan oleh Putusan PN Jaktim yang diputuskan oleh Majelis hakim PN Jaktim Pada hari selasa Tanggal 23 Juni 2020 yang lalu, bersama Dewan Pendiri PPMI Bang Eggi Sudjana, Bang Jaya Samantha dan seluruh Jajaran kepengurusan inti DPP PPMI yaitu Presiden PPMI Daeng Wahidin, Sekjend DPP PPMI Drs. Zulkhair, MM, Ketua Dewan Penasehat DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, Sekretaris Dewan Penasehat Fahri Timur, SH. MH, Sekretaris Dewan Pertimbangan Nasional Ahmad Bukhori Muslim, Ketua DPW PPMI Jawa Barat Lili Hambali beserta Jajarannya, Ketua DPW PPMI Sulawesi Tenggara M. Bakrie A. Rahman, Sekum DPW PPMI DKI Jakarta M. Hafiz, Ketua DPW PPMI Kab. Bogor DK. Arief Kusnadi, DPC PPMI Karawang Nurdiansyah, Nanang dan Deni, DPC PPMI Purwakarta Subur serta Laskar PPMI Jawa Barat Dana Jaya Cs.

Catatan Ringkas landasan DPP PPMI Terkait Penolakan dan keberatan Pembahasan Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila sebagai berikut di bawah ini :

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berkedudukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan sistem nilai (value system) yang merupakan kristalisasi atas norma dan nilai-nilai luhur adab dan budaya yang mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terbentuknya Pancasila, sebagai rumusan dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi melalui suatu proses kausamaterialisma karena nilai-nilai yang ada di dalamnya telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Proses perumusan dilakukan melalui proses perdebatan yang sangat panjang, penghayatan dan take give yang tidak mudah antara para tokoh bangsa, seiring dengan proses tercapainya kesepakatan final. Muncul dan beredarnya Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila yang diinisiasi oleh DPR RI melalui Badan Legislasi,, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam dengan ini menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut :

1. Posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan norma paling tinggi (grund-norm) dan dasar falsafah negara yang ditetapkan atas kesepakatan dari seluruh komponen dan eksponen bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, perumusan Pancasila pada tingkat norma undang-undang dapat menurunkan nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan merendahkan posisi ataupun kedudukan Pancasila sebagai dasar tertinggi dalam kerangka kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

2. Dalam perumusannya oleh para pendiri bangsa hingga sampai pada rumusan dan pemahaman paling akhir sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD-1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sampai pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang disepakati dan tercatat sebagai dokuman autentik kenegaraan yang sah dan terpelihara hingga sekarang, maka dengan hanya melihat dan merujuk Pancasila dari perumusan 1 Juni 1945 telah mendistorsi Pancasila dan sungguh-sungguh mengkhianati kesepakatan para pendiri bangsa yang mewakili seluruh komponen bangsa.

3. Untuk dapat memahami Pancasila secara benar dan utuh, harus dibaca secara lengkap seluruh rangkaian dari latar belakang kelahirannya, seluruh pidato dan pendangan founding fathers – para tokoh bangsa dalam BPUPK, pidato Soekarno 1 Juni 1945, kesepakatan bulat pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pembukaan UUD 1945 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diterima secara bulat oleh DPR-RI pada tanggal 22 Juli 1959.

4. Dalam rangka kehidupan konstitusional yang benar, dalam memahami dan menafsirkan Pancasila harus memerhatikan penafsiran autentik yang telah disepakati bersama seluruh komponen dan kekuatan politik bangsa melalui MPR RI, yaitu sebagaimana termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD-1945) yang ada dan berlaku. Itulah penafsiran tertinggi dan paling autentik pertama dalam memahami Pancasila.

5. Dengan hanya menjadikan keadilan sosial sebagai pokok Pancasila sesungguhnya telah mendistorsi dan menyempitkan makna Pancasila yang terdiri dari lima pokok (dasar). Kelima sila sebagaimana rumusan yang ada semuanya adalah merupakan nilai dasar dan pokok Pancasila, dan kelima sila itu adalah rumusan final yang harus difahami sebagai satu-kesatuan yang saling mengikat. Jika pun hendak mencari pokok Pancasila maka adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa-lah sebagai “causa prima” dari sila-sila Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Fakta hukum berikutnya juga mengindikasikan bahwa patut diduga terjadi perencanaan Makar Dasar Negara/Ideologi yang dilakukan oleh Pengusung Ideologi Komunisme (PIK) dan oleh karenanya perlu dicurigai telah menjadi “penumpang gelap” dalam penyusunan RUU HIP. Beberapa indikasi adanya perencanaan oleh penumpang gelap ini dapat diungkap melalui beberapa bukti argumentatif yang secara substantif dapat dibaca dalam RUU HIP, berikut ini :

1. Cacat Ideologis Politik Hukumnya
Politik hukum RUU HIP dapat kita telusuri melalui konsideransnya. Pada konsiderans RUU Ideologi ini tidak mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi dasar peraturan diterbitkannya RUU Ideologi negeri ini yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai tonggak sejarah keberlakuan UUD 1945 dan Pancasila yang murni dan konsekuen sehingga kita tahu, bahwa Pancasila yang dimaksud HIP ini tetap harus Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat diperas menjadi TRISILA apalagi EKASILA.

Adapun Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 mengatur tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Penyebaran Ideologi Komunisme dan Marxisme-Leninisme. RUU HIP adalah menyangkut ideologi maka, harus ada sikap tegas terhadap ideologi lain khususnya ideologi Komunisme yang dianut oleh PKI yang secara terang-terangan telah beberapa kali melakukan pemberontakan terhadap NKRI.

2. Distorsi Pokok-pokok Pikiran Sila Pancasila
Istilah pokok pikiran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pertama kali kita temukan pada Penjelasan UUD 1945. Ada empat pokok pikiran yang kita kenal yang tidak lain adalah lima sila Pancasila yang disebut secara utuh, tidak satu kata yang dianggap sebagai pokok pikiran. Pada Pasal 3 (1) disebutkan tentang Pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila memiliki prinsip dasar yang meliputi: a. ketuhanan; b. kemanusiaan; c. kesatuan; d. kerakyatan/demokrasi; dan e. keadilan sosial. Pokok pikiran HIP ini mendistorsi sila-sila Pancasila karena hanya menyebutkan kata dasarnya. Seharusnya prinsip dasar HIP tetap sila-sila Pancasila yang utuh. Jadi harus Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa harus demikian? Karena ada konsep lain ketuhanan, yakni ketuhanan yang berkebudayaan seperti konsep Ir. Soekarno. Juga harus Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Mengapa karena ada kemanusiaan ala komunisme (memasung HAM) dan liberalisme (pengutamaan HAM). Juga bukan kesatuan, tetapi Persatuan Indonesia, dan seterusnya. Kita tidak ingin sila yang sudah dasar itu diperas hingga dapat dimaknai secara berbeda.

3. Pergeseran Sendi Pokok Pancasila
Dalam Pasal 6 (1) HIP disebutkan bahwa Sendi Pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Pergeseran sendi ini amat berbahaya bagi corak kehidupan bangsa Indonesia di masa depan. Apakah kita lupa bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 29 Ayat 1 UUD NRI 1945). Apa artinya itu? Artinya sendi pokok negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula sendi pokok Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa bukan Keadilan Sosial. Hal ini harus dipertegas mengingat bila digambarkan secara piramidal maka puncak Pancasila itu bukan keadilan sosial melainkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi esensi, sendi pokok, ruh dari keempat sila lainnya. Menjadikan keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila dapat menyeret kita ke arah keadilan sosial ala komunis (ateis) dan kapitalis (sekular). Apakah kita mau mengarahkan kehidupan kita pada konsep keadilan sosial kedua ideologi komunis tersebut?

About Post Author