11/07/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Hentikan Komersialisasi Tes Virus Corona

Merelakan seseorang yang sangat berarti dalam hidup adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Ada perasaan sedih yang teramat dalam dan setiap orang pasti pernah mengalami perasaan kehilangan. Namun sebesar apa rasa kehilangan setiap orang juga berbeda. Begitu pula dengan penyebab seseorang kehilangan.

Terbayang bagaimana kesedihan seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan yang kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp 2,4 juta, padahal kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan. (BBC, 18/6/2020)

“Ibu Ervina ditolak tiga rumah sakit karena biaya rapid dan swab test-nya tidak ada yang menanggung, sehingga di RS terakhir anak dalam kandungannya meninggal,” kata pendamping Ervina, Rabu (17/06/2020)

Asosiasi Rumah Sakit Swasta menjelaskan bahwa adanya biaya tes virus corona karena pihak RS harus membeli alat uji dan reagen sendiri, dan membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam uji tersebut.

Biaya rapid test mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 500.000, sedangkan untuk swab test (alat PCR) antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta (belum termasuk biaya-biaya lain). (Kompas, 19/06/2020).

Biaya tersebut mungkin bagi sebagian orang yang mampu tidak akan menjadi masalah, tapi bagaimana dengan yg ekonominya kurang atau bahkan mereka yg terkena dampak virus ini. Biaya makan bisa terpenuhi saja sudah bersyukur.

Komersialisasi dan Belum Ada HET  Tes Virus Corona

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebutkan, saat ini terjadi “komersialisasi” tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini.

“Banyak RS saat ini yang memanfaatkan seperti aji mumpung dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu akibat dari tidak ada aturan dan kontrol dari pemerintah,” kata Trubus. (BBC, 18/06/2020)

Hal senada juga disampaikan oleh
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan tingginya harga tes Covid-19 dikarenakan pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat tentang mahalnya harga tes seperti rapid test, PCR, dan swab.

“Seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkes, segera menetapkan HET rapid test. Sehingga konsumen tidak menjadi obyek pemerasan dari oknum dan lembaga kesehatan tertentu dengan mahalnya rapid test,” ujar dia. 

Dia mengatakan, masyarakat sebagai konsumen perlu kepastian harga. Selain mengatur HET pemerintah juga perlu mengatur tata niaganya. (Kompas, 21/06/2020).

Jaminan Kesehatan dalam Islam.

Tidak adanya aturan dan kontrol yang jelas dalam pengujian ini menjadi salah satu bukti bahwa saat ini negara hanya berperan sebagai regulator bukan sebagai penanggung jawab (raa’in) terhadap apa yang terjadi pada rakyat.

Hal ini wajar dalam sistem yg memang kapitalis, dimana pemilik modal lah (kapitalis) yg berkuasa, yg berhak dilayani dengan pelayanan yg terbaik.

Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator, yang mengatur agar terjadi keselarasan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pengusaha. Negara berperan mencegah agar tidak terjadi konflik antara rakyat dan pengusaha. Tapi faktanya, yang dimaksud mencegah konflik itu adalah dengan cara negara lebih mengedepankan kepentingan pengusaha (baca: kaum kapitalis/pemilik modal) daripada kepentingan rakyat.

Sangat berbeda dengan sistem Islam yang memang memposisikan negara sebagai penanggung jawab penuh terhadap seluruh rakyatnya. Berusaha memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk didalamnya kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, maka negara akan mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki untuk dikelola oleh negara sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat salah satunya untuk pembiayaan kesehatan tanpa membebankan pada rakyat apalagi rakyat yang tergolong tidak mampu.

Menjadi kewajiban Negara mengadakan rumah sakit, klinik, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan lainnya yang diperlukan oleh kaum muslim dalam terapi pengobatan dan berobat.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. (dalam kedudukan beliau sebagai kepala Negara) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. 

Saat Nabi mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas ra bahwa serombongan orang dari Kabilah Urainah masuk Islam lalu mereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah Saw. selaku kepala negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’.  Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh.

Hal diatas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis dan tanpa diskriminasi.

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki tiga ciri khas. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya, rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh negara.

Maka dalam sistem Islam menjadi sebuah keniscayaan tidak ada komersialisasi tes virus Corona karena Islam menjadikan negara sebagai penanggung jawab terhadap kebutuhan rakyatnya. Islam tidak akan membebankan rakyat dengan mahalnya biaya tes dalam kesehatan.

Oleh : Andri Septiningrum
Ibu Pendidik Generasi