11/07/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Kejahatan Yang dilakukan Kepala Negara Adalah Kejahatan Negara

Kejahatan Yang dilakukan Kepala Negara Adalah Kejahatan Negara (indikasi State Crime ?)

Pemerintah ( Presiden RI ) memerlukan Perppu untuk menghantam dan bumi hanguskan HTI dan “termasuk” FPI ? Lalu Perpu disahkan menjadi UU.RI.

Namun Presiden dan Pembantunya yang diberikan mandat Selaku Penguasa Penegakan Hukum, dengan mata kepala sendiri mengetahui, melihat, mengalami dan mendengar sendiri lahir RUU. HIP yang menentang Konstitusi Dasar UUD 1945 Dan Melanggar Konstitusi lainnya (TAP. MPR dan UU.RI No. 27 Tahun 1999.) lalu faktanya diam saja ? Malah Presiden berstatemen : “Pemerintah Tidak Tahu Menahu”. Jika seorang Presiden tidak menahu terkait pembahasan RUU HIP apalagi hal ini menyangkut Ideologi Bangsa yang sangat fundamentalis sebuah Negara, untuk apa jadi Presiden dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada Rakyat, Bangsa dan Negara..??

Maka secara hukum pendiaman oleh Presiden selaku Kepala Negara Tertinggi Dan Sebagai Kepala Penyelenggaraan Pemerintahan Tertinggi Dan Polri selaku Penguasa Penegakan Hukum RI. (Sebagai Alat Pemerintah Bukan Sebagai Alat Penguasa). Patut Diduga Telah Turut Serta Secara Bersama- sama menyalahi Bahkan Melanggar Hukum Positif.

Presiden dan Kapolri bisa dianggap melakukan pembiaran Ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Ideologi Falsafah Pancasila Harga Mati di Obok – Obok oleh sekelompok elite politik partai. Apalagi diketahui Jokowi selaku Pribadi yang memangku jabatan Presiden RI adalah Kader Partai PDIP.

Serta di duga kuat PDIP tidak dapat menyangkal dengan dalil dan dalih apapun karena telah banyak tersebar bukti – bukti kuat sebagai pemrakarsa pengkerdilan Pancasila menjadi Tri Sila dan Eka Sila. Lalu menjadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan yakni Bermakna Sebagai Gotong Royong hal ini diatur dalam AD ART PDIP

Maka Hak Hukum Masyarakat Bangsa Yang Berdaulat Menurut UUD. 1945, sah untuk digunakan melalui cara – cara merujuk proses yang diatur oleh konstitusi dalam hal untuk meminta pertanggung jawaban Kepala Negara atas Pendiaman terhadap Paham Atau Ajaran metode mirip ajaran Komunisme yang dilarang untuk menggantikan Ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pendapat Hukum Tim Pembela Ulama & Aktifis (TPUA).

Ketum : Prof DR. H. EGGI SUJANA MASTAL, SH., MSi.

Sekjen : Damai Hari Lubis, SH.MH