25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

DPP PPMI Mendesak Agar Fraksi PPP Menolak Pembahasan RUU HIP dan RUU Omnibuslaw Cipker

Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Mendesak Agar Fraksi PPP Menolak Pembahasan RUU HIP dan RUU Omnibuslaw Cipker

Pengurus Inti DPP PPMI kembali melakukan serangkain upaya komunikasi dengan Fraksi – Fraksi yang ada di DPR RI dalam rangka menggalang kekuatan politik di parlemen untuk menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja yang menjadi sorotan dan banyak menuai protes dari Rakyat Indonesia karena berpotensi dapat merusak Ideologi Bangsa dan Melemahkan Perekonomian Bangsa, diterima oleh Fraksi PPP di Ruang Nusantara I Lt.15 sekitar Pukul 12.30 – 14.00 WIB oleh Bapak Ahmad Baidowi

Presiden PPMI Daeng Wahidin menyatakan bahwa Fraksi PPP perlu mendengarkan aspirasi sekaligus peringatan yang kami sampaikan sebagai salah satu bentuk tabayyun dari rakyat kepada perwakilannya di DPR RI, adapun tambahan alasan penolakan PPMI adalah dengan tidak dimasukkannya 22 Putusan MK dalam Draft RUU OMnibuslaw Cipta Kerja yang tentunya akan semakin melemahkan nasib pekerja dan melemahkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Selama wabah Covid 19 ini berlangsung dengan segala kebijakan pemerintah jokowi lakukan ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa saat ini yang pertumbuhan ekonominya semakin menurun dari target pemerintah, korban Pekerja yang di PHK dan dirumahkan tanpa di upah atau Upahnya dibayar setengahnya karena kondisi keuangan perusahaan yang sedang dalam kesulitan serta sudah banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan khususnya para UKM, sehingga semakin menambah jumlah kemiskinan di Indonesia yang diperkirakan sudah mencapai 170 jt Jiwa. Untuk itu jika pemerintah ingin mengamankan para pengusaha maka harus menyelamatkan dulu para pekerja atau jika pemerintah ingin mengamankan yang kaya maka harus menyelamatkan dulu yang miskin, karena sulit membendung kemarahan orang-orang yang kelaparan, sehingga jika RUU Omnibuslaw Cipta Kerja ini dipaksakan menjadi UU akan semakin memperparah nasib pekerja, jika hanya alasan kemudahan investasi dan perijinan dalam melaksanakan usaha maka dibuatkan UU khusus Investasi tanpa mencampur adukkan dengan cluster-cluster lainnya, tegas Daeng Wahidin

Selain itu Nur Lapong Direktur ForJis sebagai salah satu Pendiri PPMI juga mengingatkan sejarah Pancasila yang sudah final sebagai ideology bangsa dan Negara Indonesia, Pancasila tak perlu lagi diperas-peras menjadi Trisila yang kemudian menjadi Ekasila yang selanjutnya disimpulkan menjadi Gotong Royong, Pendiri bangsa sudah sepakat bahwa Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 itulah yang dipakai hari ini yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, Ungkap Nur Lapong

Ditempat yang sama Fahri Timur, SH. MH sebagai Sekretaris Dewan Penasehat Nasional DPP PPMI kembali mengingatkan bahwa pentingnya komunikasi Partai Politik dengan para ormas dan organisasi serikat pekerja, sebagai salah satu alternative mencari solusi bangsa secara dialogis yang merupakan amanah pancasila Sila Ke 4 Permusyawaratan perwakilan, selain itu DPR RI dapat melakukan pemanggilan kepada Presiden RI untuk dimintai laporan dan pertanggungjawaban atas kondisi nasional hari ini karena kedudukan DPR RI setara dengan Presiden RI dalam konstitusi kita, jelas Fahri Timur.

Hal senada juga disampaikan oleh Jaya Samantha Ketua DPN PPMI sekaligus pendiri PPMI yang memberikan motivasi dengan berapi-api agar partai-partai Islam dapat bersatu dan mendukung perjuangan MUI dalam menolak RUU HIP ini, jangan khawatir dan jangan takut dengan jumlah kursi yang kecil di parlemen, karena partai yang istiqomah akan didukung Ulama dan Umat, Janganlah partai politik ini terlalu takut dalam membela kepentingan rakyat karena kita harus yakin akan bantuan dan pertolongan Allah SWT, ujar Jaya Samantha

Sekjend DPP PPMI juga mengingatkan agar Partai Politik jangan main-main dengan maraknya penolakan masyarakat terhadap RUU Omnibuslaw dan RUU HIP ini karena hal ini menyangkut keyakinan Umat Islam dalam ajaran umat Islam yang anti terhadap paham Komunisme, selain itu Komunisme memiliki jejak sejarah dalam melakukan pengkhianatan terhadap NKRI, tegas Zulkhair.

Selaras dengan tujuan PPMI Muhammad Bakri AR (Ketum DPW PPMI Sultra) menyatakan bahwa dalam Audiens ini kami memberikan satu keyakinan eksistensi perjuangan politik PPP,
PPP yang lahir dari Fusi Partai Islam 5 Januari 1973, yang dalam proses sejarah perjuangan PPP tidak akan menghianati perjuangan rakyat dan perjuangan amanah islam, sebagamana diketahui salah satu perjuangan para Ulama PPP dan kadernya dari basis NU adalah peristiwa pembrontakan G30/S PKI, yang mana para Ulama PPP dan kadernya disaat itu secara langsung ikut memerangi antek-antek G30S/PKI, Oleh karena itu kata Bakri jangankan hanya RUU HIP yang dibahas diatas meja, berjuang pun dengan nyawa taruhannya untuk ikut memerangi antek PKI mereka lakukan, Insya Allah sejarah itu tidak akan terlupa dan terhianati, maka dengan ini saya menaruh harapan dan keyakinan kepada Fraksi PPP di DPR RI ini pasti akan senapas dengan perjuangan PPMI dalam menolak pembahasan RUU HIP di prolegnas nanti, tegas Bakri yang di akhiri dengan Takbir… Allahu Akbar..!!

Alahmdulillah Fraksi PPP di DPR RI komitmen akan memperjuangkan aspirasi dan masukan dari PPMI untuk memperjuangkan agar RUU HIP dan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja tidak menjadi pembahasan di Baleg dan paripurna DPR RI dan menepis segala bentuk informasi Hoax di media sosial yang menyudutkan Partai PPP, yakinlah PPP ini partai Umat dan Ulama, tidak usah khawatir dan meragukan keislaman kami selama ini, Insyaa Allah kami akan memperjuangkan aspirasi Umat Islam dan maklumat MUI sampai tuntas, ujar Ahmad Baidowi.

Adapun Oleh karena itu DPP PPMI menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
1. Bahwa ada 22 Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diakomodir dan dibuatkan aturan pelaksanaannya oleh Pemerintah, namun dalam Draft RUU Omnibuslaw justru masih menggunakan Pasal-pasal yang sudah mendapatkan koreksi dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentunya ini melanggar kode etik pembuatan Undang-undang dan tidak menghargai keputusan Lembaga Mahkamah Konstitusi.
2. Meminta Baleg DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja.
3. Meminta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI untuk mendrop RUU Omnibuslaw dari Prolegnas DPR RI.
4. Bahwa Ideologi Pancasila sudah Final bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan tidak diperlukan turunan Undang – undang.
5. Meminta Baleg DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.
6. Meminta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI untuk mendrop RUU Haluan Ideologi Pancasila dari Prolegnas DPR RI.
7. Meminta kepada DPR RI dan Instansi terkait lainnya untuk dapat mengusut inisiator RUU HIP untuk dapat diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) sebagai Kepengurusan yang sah setelah Daeng Wahidin dkk dimenangkan oleh Putusan PN Jaktim yang diputuskan oleh Majelis hakim PN Jaktim Pada hari selasa Tanggal 23 Juni 2020 yang lalu, bersama Dewan Pendiri PPMI Bang Jaya Samantha, Bang Nur Lapong, Bang Joni Ahyar pencipta Lagu Mars PPMI dan seluruh Jajaran kepengurusan inti DPP PPMI yaitu Presiden PPMI Daeng Wahidin, Sekjend DPP PPMI Drs. Zulkhair, MM, Sekretaris Dewan Penasehat Fahri Timur, SH. MH, Sekum DPW PPMI Jawa Barat Asep Hidayah beserta Jajarannya, Ketua DPW PPMI Sulawesi Tenggara M. Bakrie A. Rahman, Ketua DPW PPMI Kab. Bogor DK. Arief Kusnadi, DPC PPMI Karawang Nurdiansyah, Nanang dan Deni, serta Laskar PPMI Jawa Barat Dana Jaya Cs.

About Post Author