29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

DPW PPMI Sulsel Tolak Pembahasan RUU Omnibuslaw Cipker dan RUU HIP

Dalam kunjungan kerja Presiden PPMI Daeng Wahidin di Markas Komando DPW PPMI Sulawesi Selatan di daerah Panakkukang – Makassar, yang dihadiri jajaran pengurus Inti DPW PPMI Sulsel, Rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum DPW PPMI Sulsel Ir. Syamsuar Aryam menyoroti terkait dengan Isu RUU Omnibuslaw dan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang sangat merugikan kepentingan rakyat Indonesia secara Politik, Ekonomi dan Hukum dikemudian hari jika ditetapkan menjadi UU. Selain itu Presiden PPMI menyampaikan Hasil Keputusan Majelis Hakim PN Jakarta Timur Tanggal 23 Juni 2020 tentang Dualisme Kepemimpinan yang akhirnya menetapkan Kepengurusan PPMI Hasil Muktamar V PPMI di Gedung Pencak Silat sebagai Kepengurusan PPMI yang sah yaitu DPP PPMI yang dipimpin oleh Sdr. Wahidin Sebagai Presiden PPMI dan Sdr. Zulkhair sebagai Sekjend DPP PPMI Periode 2017 – 2022 M dan menyatakan Hasil MLB tanggal 29 – 30 Desember 2018 dengan segala konsekwensi hukumnya batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Serikat Pekerja seluruh Indonesia Tidak Butuh Omnibus Law Deregulasi aturan ketenagakerjaan melalui pengesahan UU Cipta Kerja sebenarnya tak mengubah soal paradigma pembaruan hukum neo-liberal yang lebih menitikberatkan kepentingan pasar dan penyelamatan liberalisme dan kapitalisme yang sedang berperang merebut sumber daya alam di Indonesia, berimplikasi terhada[ Akibatnya hak-hak buruh akan semakin tidak dipedulikan seperti terkait besaran pemberian pesangon, kepastian hubungan kerja serta mengancam kebebasan berserikat, jelas Syamsuar

Selain itu Ketum DPW PPMI Sulsel Ir. Syamsuar aryam juga mengomentari terkait kondisi Saat ini Menko Perekonomian yang mengakui jumlah rakyat miskin dan jatuh miskin karena Covid 19 ada sekitar 132,6 juta orang. Pada saat yang tidak terlalu jauh, Jokowi marah besar pada menteri-menterinya yang dianggap tidak bekerja secara extra ordinary, bahkan saking kesalnya pak Jokowi akan gigit mereka yang payah kinerjanya, menurut saya nasib rakyat sama saja, selalu jadi pihak yang paling menderita. Jika RUU Omnibuslaw ini mau ditetapkan sebagai UU hanya untuk menyelamatkan kemudian Investasi UMKM, itu langkah yang keliru karena hanya mengakibatkan pekerja/buruh semakin menderita dan daya beli masyarakat pasti menurun, harusnya UU Kemudahan Investasi dan Perizinan UMKM dibuat tersendiri saja, sehingga tidak perlu mengobok-obok UU Ketenagakerjaan karena bukanlah Serikat pekerja yang menghambat Investasi tapi Korupsi yang merajalela dan mental Inlander para pejabat kitalah yang menghancurkan kondisi perekonomian bangsa Indonesia, Ingat Pekerja itu adalah asset Negara pabrik-pabrik hanya menjadi rumah hantu tak berguna tanpa buruh/pekerja yang menjalankan proses produksi barang dan jasa, tegas Syamsuar

Selain itu RUU. Haluan Ideologi Pancasila bukanlah Kejahatan Biasa melainkan Kejahatan Luar Biasa. Karena Merubah Ideologi Negara Republik Indonesia PANCA SILA menjadi EKA SILA sebagai Ideologi Negara Indonesia menjadi Gotong Royong Adalah Ide kaum Komunis atau PKI partai yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia berdasarkan TAP MPRS No.25 Tahun 1966

Tapi Kenapa Kapolri Tahu Tapi Diam Saja. Apakah Tidak Khawatir POLRI Disebut Melindungi Kelompok Yang Ingin Menguubah Haluan Negara. Apapun Haluan atau ideologi tersebut !? Padahal (Andai Kapolri Belum Tahu), Para Pakar Hukum Sudah Memberikan Informasi Ilmiah Bahwa Perbuatan Para Pelaku Perancang RUU. Adalah Makar sudah menjadi delik pidana bukan delik aduan, Serta MUI Pusat dan Seluruh MUI Provinsipun Sudah Mengeluarkan Maklumat atas RUU. HIP Agar Umat Siaga dan Waspada Dan Minta TNI Segera Bersama – Sama Bergabung Dengan Masyarakat Untuk Melawan “Kebangkitan Neo PKI atau PKI Milenial” Bukankah Ini Maklumat Yang Serius Dan Luar Biasa, Juga Mempunyai Makna MUI Tidak lagi Mempercayai Lembaga POLRI sebagai penegak hukum yang adil dengan semua pihak bukan hanya membela penguasa.

Maka dari itu DPW PPMI Sulawesi Selatan Bersama Gerakan Pengawal Maklumat (GPM) MUI yang terdiri dari berbagai Ormas-ormas Islam akan melakukan aksi siaga yang akan dilaksanakan dengan melakukan longmarch ke Monumen Mandala – Makassar yang dimulai Pukul 08.00 WITA – selesai pada tanggal 5 Juli 2020 dengan tuntutan menolak pembahasan RUU HIP dan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja, jelasnya

About Post Author