25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Oleh: Ani Ummu Khalisha

Aktivis Muslimah Peduli Negeri

Jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menimbulkan kisruh, banyak orangtua yang terbebani bahkan merasa berat dalam menjalankan prosedur ini. Ditambah dengan kondisi pandemi yang mengharuskan pendaftaran lewat daring.

Dilansir vivanews 28/06/20
Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta PPDB DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang karena kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan Permendikbud no. 44 tahun 2019.

Pihaknya banyak menerima laporan terkait syarat usia tersebut. Imbasnya banyak anak berprestasi dan memiliki nilai akademik yang tinggi tidak mendapatkan sekolah. Hal ini juga berdampak pada psikologis anak, yang menjadi tidak percaya pemerintah karena merasa sia-sia telah belajar keras.

Aksi unjuk rasa juga dilakukan para orangtua di depan kantor gubernur DKI Jakarta pada 23 juni lalu ,memprotes aturan PPDB zonasi di wilayah Jakarta. Protes prioritas penetapan PPDB berdasarkan usia.

Sementara itu Pemprov DKI menegaskan terkait penerimaan berdasarkan usia hanya menjalankan peraturan kemendikbud tentang PPDB. Berdasarkan surat keputusan kepala dinas pendidikan nomor 501 tahun 2020 tentang penetapan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021.
Apabila jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar.
www.kompas.tv (27/06/20)

Kisruh ini selalu terjadi di setiap tahunnya, harusnya pemerintah dapat membuat pelayanan pendidikan yang lebih mudah untuk rakyat. Karena pendidikan merupakan hak dasar semua rakyat.

Pemberlakuan kuota karena terbatasnya kemampuan menyediakan fasilitas pendidikan melahirkan sistem zonasi yang mengorbankan serta menelantarkan hak anak.

Padahal negara bertanggung jawab untuk pendidikan dan penciptaan semua persyaratan proses pendidikan termasuk lembaga-lembaga dan sarana pendidikan. Sekolah, universitas, perpustakaan, laboratorium, dan yang lebih penting guru yang berkualitas. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan pendidikan rakyatnya.

Kisruh PPDB yang terjadi setiap tahun ini merupakan kegagalan negara dalam menjamin layanan pendidikan bagi rakyatnya. Semua ini disebabkan karena diterapkannya sistem pendidikan sekuler oleh pemerintah demokrasi liberal yang menganut ideologi kapitalis. Ideologi kufur ini menempatkan pendidikan sebagai komoditas dagang (bisnis) dan menjadi alat penjajahan kapitalis.

Tidak mampunya negara menyediakan sekolah dengan fasilitas yang cukup akhirnya membuka kesempatan swasta berlomba membangun sekolah, Dikelolanya pendidikan oleh manajemen swasta, bukan oleh negara menyebabkan biaya bagi para murid untuk mengakses pendidikan menjadi lebih tinggi.

Berbeda dengan pemerintah yang menerapkan sistem Islam. Islam mewajibkan khilafah/negara untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warganya sebagai hak dasar. Terlepas dari agama, ras, atau gender mereka.

Hal ini karena Islam memandang bahwa mengajarkan individu tentang apa yang mereka butuhkan untuk kehidupan dasar adalah salah satu kebutuhan penting manusia yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu khilafah wajib menyediakan sekolah dasar, menengah yang cukup serta guru untuk semua warga negara dan membekali mereka dengan semua yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan pendidikan tanpa dipungut biaya.

Khilafah juga akan mendanai studi subjek-subjek pendidikan tinggi yang merupakan keharusan bagi negara sperti sains Islam, kedokteran, teknik, dan pelatihan guru tanpa biaya. Dan berusaha sebisa mungkin untuk membiayai mereka yang mempelajari subjek-subjek non-esensial. Investasi dalam pendidikan akan menjadi prioritas bagi khilafah.

Khilafah menerapkan sistem Islam yang mewajibkan untuk menjadi penjaga dan penjamin hak-hak semua warga negara, sebagaimana Nabi saw bersabda:

“ Imam (penguasa) adalah pemimpin, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar).

Wallahu ‘alam bishawab.

About Post Author