29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Rekomendasi DPD RI Tolak RUU HIP

Telaah dan Rekomendasi Tim Kerja Pimpinan DPD RI Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

Setelah menelaah dan mendengar sejumlah pandangan dan pendapat, baik dari para anggota DPD RI maupun stakeholder di luar DPD RI, maka Tim Kerja Pimpinan DPD RI terkait RUU HIP perlu menyampaikan rekomendasi kepada Ketua DPD RI, untuk dijadikan rujukan sikap politik Lembaga.

1. Pancasila sudah final dengan kelima sila yang saling terkait dan berurutan untuk mewujudkan tujuan hakiki bangsa ini. Sehingga yang diperlukan adalah penanaman dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang sudah final tersebut.

2. Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun, termasuk agama Islam, sehingga Pancasila selayaknya tidak digunakan sebagai antitesa atau sintesa atas agama. Karena para pendiri bangsa ini sudah bersepakat final, bahwa negara ini bukan negara Sekuler, tetapi juga bukan negara yang menganut Teokrasi. Tetapi bangsa ini jelas berketuhanan, seperti tertulis dalam Sila kesatu; Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dulu kita memiliki harapan agar wajah bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang nasionalis-relijius.

3. Ancaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya justru datang dari dua kutub paham di dunia yang kita kenal selama ini, yakni Liberalis-Kapitalisme dan Komunisme. Dimana hari ini Liberalis-Kapitalisme telah berakar dengan sangat kuat justru melalui sebagian produk peraturan perundangan yang lahir di era reformasi.

4. RUU Haluan Ideologi Pancasila yang didalilkan sebagai payung hukum bagi keberadaan BPIP haruslah diubah secara total dan mendasar dengan menghilangkan dan menghapus ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila dalam norma Undang-Undang, karena Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang tidak bisa diletakkan ke dalam Undang-Undang, melainkan ada di UUD NRI 1945. Dimana tertulis dalam Pembukaan (preambule) yang telah disepakati sebagai Konsensus Nasional untuk tidak dapat diubah. Perubahan hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu; Sistem Pemerintahan Negara dan Hubungan Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia.

5. BPIP seperti halnya Badan-Badan yang lain, tentu memerlukan payung hukum yang mengatur tugas peran dan fungsinya dalam melakukan pembinaan atau penguatan nilainilai Pancasila melalui berbagai medium. Dan penting juga untuk diatur kesamaan peran dan fungsi yang salama ini telah dilakukan oleh MPR RI melalui program Sosialisasi Empat Pilar. Oleh karena itu, pada hakekatnya yang diperlukan hanyalah RUU yang mengatur secara teknis dan fraksis tupoksi dari BPIP agar kinerja badan tersebut terukur dan terarah dan sekaligus dapat dievaluasi.

KESIMPULAN:

Atas telaah tersebut di atas, Kami Tim Kerja Pimpinan DPD RI telah sampai pada kesimpulan dimana kami rekomendasikan kepada Ketua DPD RI untuk menindaklajuti dengan sikap Lembaga untuk Menolak Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI tentang Haluan Ideologi Pancasila, dengan merekomendasikan Rancangan UndangUndang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai payung hukum keberadaan Badan tersebut, sepanjang tidak menyinggung dan memberi ruang tafsir atas Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi Konsensus Nasional sejak NKRI berdiri. KETUA TIMJA

Jakarta, 5 Juli 2020
PIMPINAN DPD RI
NONO SAMPONO

Catatan :
PEMBAHASAN RUU HIP DI DPR-RI. 7 Fraksi Menolak Dengan Total 362 Kursi Di Parlemen.
2 Fraksi Yang Tidak Menolak. dengan Total kursi 213 Kursi di Parlemen
Fraksi yang menolak Pembahasan RUU HIP :
1.Fraksi PKS, 50 Kursi: Meminta RUU HIP Dibatalkan Sesuai Aspirasi Rakyat
2.Fraksi PAN, 44 Kursi: Meminta RUU Dibatalkan Dan Dicabut Dari PROLEGNAS
3.Fraksi PKB, 58 Kursi: RUU HIP Salah Kaprah Sehingga Harus Dikoreksi Dan Di Revisi Total
4.Fraksi GERINDRA, 78 Kursi: Meminta RUU HIP Ditinjau Ulang / Dibatalkan
5.Fraksi NASDEM, 59 Kursi: Mengusulkan RUU HIP Tidak Dilanjutkan
6.Fraksi DEMOKRAT, 54 Kursi: Mendorong RUU HIP Dibatalkan Dan Dicabut Dari PROLEGNAS
7.Fraksi PPP, 19 Kursi: Mengusulkan RUU HIP Ditarik Kembali.

Fraksi yang Tidak menolak Pembahasan RUU HIP :
8.Fraksi PDIP, 128 Kursi ; tidak menolak
9.Fraksi Golkar, 85 Kursi ; tidak menolak

Ingat..!!!!
Masih ada Fraksi Balkon (Fraksi Jalanan), Tanpa Kursi yaitu Jutaan Umat Islam Dan Rakyat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA Menolak Tegas Pembahasan RUU HIP dan dicoret dari Prolegnas
ALLAHUAKBAR.. ALLAHUAKBAR.. ALLAHUAKBAR
Bandung, 5 Juli 2020
Salam OST JUBEDIL
ESM : EGGI SUDJANA MASTAL

About Post Author