29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Gugatan PHK Atep Mulyana Ketua PPA PPMI PT. FASIC INDONESIA di PHI Bandung sudah mulai Persidangan Awal.

(8/7) BANDUNG – Ketua Umum DPW PPMI Jawa Barat Lili Hambali dan Bidang Advokasi DPW PPMI Jawa Barat Fahmi Dwi Fauzi memenuhi panggilan Perkara Nomor : 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg PHK Ketua Umum PPA PPMI PT. Fasic Indonesia Cianjur di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri IA Bandung di Jl. Surapati no. 47 Bandung.

Ini merupakan jadwal sidang pertama kasus tersebut. Terlihat perwakilan dari PT. Fasic Indonesia pun datang, yaitu Kuasa hukum dan General Manager PT. Fasic Indonesia.

“Alhamdulillah, pihak perusahaan (PT. Pasic) mau datang ke PHI, padahal saya kira sidang pertama ini engga akan hadir.” Ucap Fahmi Bidang Advokasi DPW PPMI Jabar

“Tadi juga persidangan berjalan lancar, ada beberapa berkas yang belum lengkap, tapi bukan masalah tinggal kita lengkapi minggu depan.” Lanjut Fahmi.

Persidangan akan dilanjutkan minggu depan hari Rabu, 15 Juli 2020 dengan jadwal kelengkapan berkas pihak Penggugat dan Tergugat.

Lili Hambali Ketua Umum DPW PPMI Jawa Barat ikut hadir juga dalam persidangan. Pria yang terkenal dengan keramahan nya itu cukup antusias dalam penyelesaian masalah semua anggota PPMI khusus nya wilayah Jabar ditingkat PHI.

“Saya hampir sering ke PHI, banyak kenal kawan baru di sini. Bukan apa-apa, tapi itu semua kan demi anggota” ujar Lili Hambali sambil menyeruput kopi hitam.

Persidangan ini adalah lanjutan dari kasus PHK yang dikeluarkan oleh pihak PT. Fasic Indonesia kepada Sdr. Atep Mulyana Ketua Umum PPA PPMI PT. Fasic Indonesia, sudah pernah dilayangkan Surat Perundingan Bipartit kepada pihak PT. Fasic Indonesia selama 3 (tiga) kali, tapi sangat disayangkan hal tersebut tidak pernah sekalipun digubris oleh pihak PT. Fasic Indonesia.

Sempat diranah Perundingan Tripartit (mediasi) kita bertemu dan berunding,
Tapi manajemen PT. Fasic Indonesia tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk mem PHK Sdr. Atep Mulyana, meskipun sudah disampaikan bahwa “Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan Lembaga Peradilan itu Batal demi Hukum” sesuai UU 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan, apalah daya kita akan tetap maju sampai keluar putusan Pengadilan dan bahkan apabila putusan Pengadilan tidak sesuai harapan kita siap kejar ke MA.” Ujar Fahmi Bidang Advokasi yang sekaligus sebagai Ketua Umum DPC PPMI Kab. Cianjur.

About Post Author