25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Tolak PHK, Asa Buruh Untuk Sejahtera


Oleh Titis Afri Rahayu (Cirebon)

Di tengah pandemi covid 19, Ratusan buruh yang tergabung dalam Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya menggelar unjuk rasa di Depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrnas) Kabupaten Cirebon, Kamis (9/7/2020). Aksi ini dilakukan dalam upaya mencegah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan pengusaha di PT Tata Karya Rubberindo (TKR) Cirebon terhadap seluruh karyawannya (fajarsatu.com, 9/7/2020).

Dalam pernyataan sikapnya, FSPMI menyatakan bahwa saat merebaknya COVID-19 banyak kaum buruh yang menjadi korban. Sama halnya saat banyak perusahaan dengan alasan pandemi COVID-19 melakukan tindakan atau kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum pekerja atau buruh. Sebagai contoh adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Padahal hal itu sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat 1 yang intinya menyatakan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (jabarpublisher.com, 9/7/2020).

Bak jatuh tertimpa tangga, PHK yang menimpa buruh/tenaga kerja akan menambah beratnya kehidupan buruh dan keluarganya di tengah pandemi covid 19. Hingga bulan Juli, pandemi covid 19 belum usai, bahkan penambahan kasusnya di indonesia sepanjang bulan ini terus mengalami peningkatan. Bagaimana pun, PHK pasti berdampak pada penghasilan yang mereka berikan pada keluarga. Di tengah pandemi mereka harus berjibaku mempertahankan diri dari virus dan pekerjaan.

Hampir semua sektor terdampak pandemi covid 19 ini. Termasuk sektor industri sehingga berdampak pada buruh. data informasi Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi (merdeka.com. 20/5/2020).

Hal yang sama terjadi di dunia internasional, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah 3,3 miliar, atau 2,67 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja.

Maraknya PHK massal yang terjadi adalah bukti lemahnya peran negara dalam melindungi hak-hak rakyatnya termasuk kaum buruh. Padahal di dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.”

Namun jauh panggang dari api, dalam masyarakat kapitalistis, tugas negara lebih pada fungsi regulasi, yakni pengatur kebebasan warga negaranya. Karena itu, sistem ini tidak mengenal tugas negara sebagai “pengurus dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya”. Rakyat yang ingin memenuhi kebutuhannya harus bekerja secara mutlak, baik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan pelengkapnya sehingga prinsip struggle for life benar-benar terjadi. Kondisi ini menyebabkan kesulitan hidup luar biasa, terutama  bagi seorang warga negara yang sudah tidak dapat bekerja atau bekerja dengan gaji sangat minim hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebenarnya, PHK bukanlah problem yang besar kalau kondisi sistem hubungan buruh pengusaha telah seimbang dan adanya jaminan kebutuhan pokok bagi buruh  sebagaimana bagi seluruh rakyat oleh sistem pemerintahan yang menjadikan “pemenuhan kebutuhan dasar rakyat” sebagai asas politik perekonomiannya. Yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam, negaralah yang mengelola sumber kekayaan yang menjadi milik rakyat. Hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Dengan demikian, jaminan sosial bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, akan terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini juga daya beli masyarakat akan sangat kuat dan stabil. Negara juga wajib menyediakan berbagai fasilitas lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan.

Negara pun harus mencegah tindak kezaliman yang dilakukan satu pihak kepada pihak lainnya. Kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak termasuk tindakan kezaliman karena menyalahi akad. Dalam Islam, negara memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat termasuk buruh hingga pengusaha dapat terwujud.

Wallahu’alam

About Post Author