06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Kepentingan Ekonomi, Abaikan Hak Pekerja

Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih menuai banyak penolakan, salah satu penolakan datang dari Serikat Pekerja PT. PLN (Persero). Seperti yang dilansir oleh kumparan.com, Kamis (09/07/2020), Ketua Umum DPP SP PT PLN Persero M. Abrar Alib mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menimbulkan terjadinya liberalisasi dalam tata kelola listrik di Indonesia. Sebab, RUU Cipta Kerja disebut klaster ketenagakerjaan yang menghilangkan fungsi legislasi DPR dalam melakukan pengawasan. Padahal fungsi legislatif menyangkut hal interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk memastikan pemerintah tidak seenaknya mengatur listrik.

“Listrik adalah aset strategis bangsa. Listrik bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga pertahanan,” ungkap Abrar dalam konferensi pers virtual, Kamis (9/7).

Senada, kata Bidang Kampanye dan Jaringan YLBHI Arip Yogiawan mengatakan, masyarakat sipil juga dengan tegas menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan beberapa alasan diantaranya:

Pertama, penyusunan RUU cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, dan minim partisipasi masyarakat sipil.

Kedua, RUU tersebut dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat.

Ketiga, membuat celah korupsi melebar.

Keempat, perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat.

Kelima, adanya potensi PHK masal dan memburuknya kondisi kerja, dan lain sebagainya.

Disisi lain para pengusaha dan beberapa tokoh pemerintah berharap RUU ini segera disahkan, karena akan membawa angin segar bagi mereka dengan masuknya investasi asing dan kemudahan-kemudahan bagi para pengusaha dalam rangka menggenjot peningkatan perekonomian di Indonesia.

“Ditargetkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja selesai Agustus 2020,” kata anggota Komisi I DPR Willy Aditya dalam diskusi virtual croschek bertajuk ‘Percepatan Digitalisasi Penyiaran’. (medcom.id, Minggu,12/07/2020)

Adanya revisi Omnibus Law yang dipaksakan segera selesai tidak akan menjadi solusi bagi para pekerja dan pengusaha, sebetulnya pencegahan pun bisa segera dilakukan, mengingat ada kebutuhan mendesak untuk memastikan iklim kondusif investasi demi penciptaan lapangan kerja masal. Adanya penolakan dari serikat pekerja, salah satunya seperti yang disebutkan diatas. Karena dilihat dari mekanisme penyusunan revisinya saja sudah nampak arogansi pengusaha yang tuntutannya dominan dalam revisi RUU tersebut. Sementara, serikat pekerja mengkhawatirkan makin rendahnya pembelaan terhadap pekerja.

Kaum pekerja dan umat ini membutuhkan riayah ketenagakerjaan Islam yang akan meminimalisasi terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha serta yang akan memberikan solusi paripurna atas problem ketenagakerjaan.

Lantas bagaimana solusinya? Islam jawabannya. Dalam Islam tenagakerja tidak akan dizalimi. Apa yang menjadi kewajiban negara akan ditunaikan dan apa yang menjadi hak warga negara akan diberikan.

Untuk masalah kontrak kerja misalnya, didalam Islam dikenal dengan ijarah. Untuk mengontrak pekerja harus ditentukan terlebih dahulu apa jenis pekerjaannya, berapa lama waktu untuk bekerja, berapa upahnya, serta tenagakerja akan digunakan untuk apa saja. Sehingga, para pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan di luar kapasitasnya. Segala sesuatunya dijelaskan hingga detail dan tidak menyalahi akad atau kesepakatan kerja.

Sedangkan terkait bidang ekonomi, kebijakan pemimpin Islam (Khalifah) akan meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor riil, seperti di bidang kelautan, pertanian, tambang ataupun perdagangan.

Begitulah Islam mengatur segala sesuatunya dengan sangat rinci, sehingga tidak ada kezaliman yang dirasakan oleh para pekerja. Islam juga melarang menahan atau menangguhkan gaji para pekerja.

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah, Shahih).

Maksud hadis ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, atau jika telah ada kesepakatan/akad pemberian gaji setiap waktu yang telah ditentukan, maka harus segera diberikan tanpa ditunda.

Sungguh teramat indah, manakala Islam diterapkan dalam bernegara. Sebab dalam Islam negara ditempatkan sebagai riayatus suunil ummah, negara adalah pengurus seluruh urusan umat. Negara juga sebagai pelindung dan perisai bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, rakyat akan merasa aman dan tersejahterakan.

Semetara kapitalisme ibarat regulator bagi pemangku kepentingan. Hanya mampu mengatur dengan kebijakan dan aturan tapi tidak mampu melindungi serta menjamin kehidupan rakyatnya. Seperti saat ini.

Saatnya mengganti sistem yang telah rusak saat ini, dengan sistem Islam yang paripurna. Sistem yang berasal dari Allah Swt., selaku Pencipta dan Pengatur alam semesta.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author