04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Politik Oligarki, Keniscayaan dalam Demokrasi


Oleh: Safiatuz Zuhriyah, S.Kom
Aktivis Dakwah Muslimah

Tahun 2020 adalah tahun politik. Di tahun ini, sebanyak 270 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak.
Tidak tanggung-tanggung, perhelatan akbar ini juga melibatkan sekitar 107 juta pemilih.

Meski di tengah pandemi covid-19, KPU tetap melanjutkan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 pada Senin (15/6), lewat pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Tak hanya itu, penyusunan kembali Daftar Pemilih juga dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Termasuk penyampaian kepada PPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan seterusnya telah dilakukan sejak Senin (15/6).

Pilkada yang berulang, selalu menghabiskan anggaran secara fantastis. Kementerian Dalam Negeri mencatat, total anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, ditaksir mencapai Rp 15 triliun. Apalagi bila dilakukan di masa pandemi. Biayanya berpotensi meningkat karena harus memenuhi standar covid-19.

Biaya tersebut belum termasuk anggaran yang disiapkan untuk pengamanan pelaksanaannya. Juga belum termasuk biaya kampanye kandidat, dimana masing-masing pasangan calon bisa menghabiskan dana puluhan milyar. Angka yang fantastis di tengah banyaknya masyarakat yang sedang terpuruk karena wabah.

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat selalu menaruh harapan besar pada setiap perhelatan pilkada, atas nama kesejahteraan. Pergantian pemimpin, diyakini akan mampu mengubah nasib mereka. Masyarakat ingin, dengan pemimpin baru, maka harapan-harapan indah akan menjadi kenyataan. Sekolah gratis, pendidikan terjamin, lapangan pekerjaan semakin banyak, listrik murah, BBM murah, sembako murah, dll.

Namun yang terjadi, jauh panggang dari api. Bukannya pemimpin pro rakyat yang didapat, pilkada ditengarai semakin menguatkan politik oligarki dan politik dinasti.

Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Sedangkan politik dinasti adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah. Tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.

Keniscayaan Demokrasi

Keputusan PDI-P untuk mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wali kota di pemilihan kepala daerah (pilkada) kota solo tahun 2020 menuai beragam reaksi di sejumlah pihak. Hal tersebut dikarenakan PDI-Perjuangan dinilai akan menumbuhkan politik dinasti di dunia politik.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Ujang juga menilai pencalonan keluarga Presiden di pilkada akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, Presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan Gibran mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, finansial, dan lain-lain. (Kompas.com,18/07/20)

Meski begitu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melegalkan ketentuan pencalonan kepala daerah berasal dari keluarga petahana untuk maju sebagai kepala daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Alhasil, banyak pejabat publik yang melahirkan politik dinasti melalui keluarga hingga kerabat mereka. Sebut saja di Tangerang Selatan, Banten, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, maju dalam pemilihan wali kota. Diusung Partai Demokrat, Azizah akan berhadapan dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang diusung Gerindra.

Dengan kehadiran Azizah dan Saraswati, politik dinasti tampaknya belum akan berakhir di Tangerang Selatan. Apalagi, dinasti mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, juga akan meramaikan pilkada Tangsel. Putra Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah (adik Atut), Pilar Saga Ichsan, dikabarkan bakal maju. Begitu pun adik Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diani, Aldrin Ramadian, yang dikabarkan tertarik menggantikan posisi kakaknya.

Contoh di atas, hanyalah sebagian kecil keluarga yang membangun politik dinasti. Menurut akademisi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertema “Partai Politik Dan Kecenderungan Politik Oligarki” di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN, Tangerang Selatan, Rabu (18/12), politik dinasti di Indonesia merupakan satu hal yang memang “direncanakan” untuk terjadi. Jadi tidak tiba-tiba muncul.

Dijelaskan Ambardi, politik dinasti yang ada saat ini memang saling berkaitan dengan fenomena oligarki politik oleh partai-partai politik besar. Munculnya politik dinasti itu bisa memudahkan kartelisasi politik bergerak. Setidaknya dengan dinasti, langkah oligarki partai lebih mudah tercapai.

Faktanya, politik oligarki yg dibangun parpol berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa adalah keniscayaan dalam demokrasi. Sistem demokrasi, meniscayakan pemenang mendapat suara terbanyak. Hal ini bisa diraih dengan dana besar, ketenaran atau pun pengaruh jabatan yg sedang dimiliki.

Teori kedaulatan rakyat dan pembuatan aturan sesuai kehendak rakyat, hanya menjadi jargon untuk menarik simpati publik. Nyatanya, rakyat hanya menjadi pengumpul suara. Perannya penting hanya ketika dilaksanakan pemungutan suara. Namun setelah itu, perannya menjadi hilang karena sudah diwakili oleh para wakil rakyat.

Wakil rakyat, datang dari partai-partai kontestan pemilu. Sedangkan yang berkuasa di partai, adalah para pengurus dan pemilik/pendiri partai itu sendiri. Dalam perkembangannya, partai-partai yang ada dikuasai oleh elit yang mempunyai kekuatan finansial besar. Sementara partai rakyat yang minim modal, akan tersingkir dengan sendirinya melalui mekanisme seleksi alam.
Dari sinilah kemudian muncul oligarki politik di tubuh partai-partai besar.

Walhasil, pemimpin yang dihasilkan oleh mekanisme seperti ini, bukanlah pemimpin yang benar-benar didukung oleh rakyat. Tetapi pemimpin yang memiliki modal besar, baik berupa dana, ketenaran, maupun pengaruh jabatan. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sedang berada dalam lingkaran kekuasaan.

Islam Punya Solusi

Islam menggariskan pemimpin diraih dengan syarat yg ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata umat karena dikenal ketakwaan dan kapasitasnya utk menjalankan seluruh perintah syara’.

Pemimpin negara dalam Islam disebut khalifah. Seorang khalifah bisa diangkat, bila memenuhi syarat-syarat in’iqad. Yaitu syarat-syarat yang menentukan sah dan tidaknya akad khilafah (imâmah). Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka akad khilafah tersebut dinyatakan tidak sah. Ketujuh syarat itu adalah, harus muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan amanat khilafah (kapabel) .

Kedaulatan ada di tangan syariah dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Itulah di antara landasan pemerintahan Islam. Karenanya, seseorang akan dapat menjadi khalifah jika diberi mandat kekuasaan oleh rakyat sebagai pemilik kekuasaan tersebut. Di sinilah diperlukan adanya akad antara rakyat dan calon khalifah untuk menjadi khalifah atas dasar ridha dan pilihan, tanpa intimidasi dan paksaan. Allah Swt. melalui Rasulullah saw. telah menggariskan bahwa akad tersebut adalah baiat.

Baiat terhadap khalifah ada dua jenis: (1) Baiat In‘iqâd, yakni baiat yang menunjukkan legalitas orang yang dibaiat sebagai khalifah, pemilik kekuasaan, berhak ditaati, ditolong, dan diikuti; (2) Baiat ‘Ammah/Baiat Thâ‘ah, yaitu baiat kaum muslim terhadap khalifah terpilih dengan memberikan ketaatan kepadanya.

Sedangkan untuk kepala daerah, mekanisme pengangkatannya adalah melalui penunjukan langsung oleh khilafah sesuai dengan kapabilitasnya. Bukan melalui pilkada.

Namun perlu diketahui, bahwa penunjukan kepala negara terhadap kepala daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat (yang tidak bertentangan dengan syariah). Bisa saja seorang kepala daerah diberhentikan atau diganti jika rakyat daerah tersebut tidak menyukainya atau karena kepala daerah tersebut melakukan pelanggaran. Bila mayoritas Majelis Wilayah, yakni wakil rakyat di daerah, menyuarakan tentang ketidaklayakan seorang kepala daerah, maka hal ini mengharuskan khalifah untuk mencopot kepala daerah tersebut.

Rasulullah pernah memberhentikan ‘Ila’ bin al-Hadrami yang menjadi amil beliau di Bahrain karena utusan Abd Qays mengadukannya. Umar bin Khathab memberhentikan Saad bin Abi Waqash karena pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, penunjukan kepala daerah oleh kepala negara bukan berarti tidak bisa diganggu gugat dan mengenyampingkan aspirasi serta pengaduan rakyat.

Demikianlah Islam memberi solusi tentang pemilihan pemimpin. Dengan mengikuti tata cara Islam, maka akan dihasilkan kepala negara maupun kepala daerah yang sesuai kehendak rakyat dan mumpuni dalam melaksanakan tugasnya.

Jika ingin melenyapkan politik dinasti dan oligarki, maka sudah saatnya kita campakkan sistem demokrasi saat ini juga, dan beralih kepada sistem politik Islam.

About Post Author