30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Fenomena Oligarki dan Dinasti Politik Keniscayaan Dalam Demokrasi


Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member AMK

Akhir-akhir ini negara +62 sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik ditengah pandemic Covid-19 yang kasusnya masih mengalami peningkatan. Disinyalir dinasti politik ini merupakan satu hal yang memang “direncanakan” untuk terjadi.
Seperti yang dilansir oleh rmolbanten.com, Rabu (18/12/2019), demikian disampaikan akademisi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertema “Partai Politik Dan Kecenderungan Politik Oligarki” di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN, Tangerang Selatan, Rabu (18/12). “Politik dinasti itu tidak tiba-tiba muncul, selain itu yang terjadi di Indonesia adalah kartelisasi (oligarki) politik,” katanya. Dijelaskan Ambardi, politik dinasti dan kartelisasi politik adalah dua hal yang berbeda. “Bedanya antara oligarki dengan dinasti itu, kalau dinasti itu dilakukan pribadi-pribadi. Tapi kalau oligarki itu (dilakukan) partai politik,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin yang berpendapat Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Hal itu terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020. “Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota,” kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (18/7/2020).
Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang meningkat. Tak hanya di level nasional, dinasti politik ini juga terjadi pada tingkat daerah. Secara tidak langsung menuai banyak reaksi di sejumlah pihak, karena dinilai akan menimbulkan kericuhan di dunia politik.
Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melegalkan ketentuan pencalonan kepala daerah berasal dari keluarga petahana untuk maju sebagai kepala daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Alhasil, banyak politikus melahirkan politik dinasti melalui keluarga hingga kerabat mereka.

Berikut deretan politik dinasti calon kepala daerah, yang dilansir oleh akurat.co, Minggu (19/07/2020):
Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Hal ini terjadi setelah Gibran akhirnya resmi maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dari PDI-Perjuangan.
Menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution yang berniat maju di Pilkada Medan hingga kini belum mendapat persetujuan resmi. Dalam pengumuman 45 rekomendasi Pilkada 2020, PDI-P belum merilis siapa yang bakal diusung di Pemilihan wali kota Medan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendukung putri Ma’aruf Amin, Siti Nur Azizah untuk maju ke Pemilihan Kepala Daerah Tangsel 2020. Siti Azizah akan disandingkan dengan salah satu kadernya yakni Ruhamaben.
Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo maju sebagai Calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel). Rahayu digadang-gadang akan diusung oleh Partai PDI-P dan Partai Gerindra.
Pilar Saga Ichsan resmi diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk maju dalam Pilkada 2020 yang akan diadakan serentak pada Desember mendatang. Pilar Saga akan maju mendampingi Benyamin Davnie sebagai calon wakil Wali Kota Tangsel.

Politik oligarki yang dibangun parpol berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa adalah keniscayaan dalam demokrasi. Demokrasi meniscayakan pemenang mendapat suara terbanyak. Bisa diraih dengan dana besar, ketenaran ataupun pengaruh jabatan yang sedang dimiliki. Karenanya politik dinasti adalah salah satu hasil mutlak dari sistem demokrasi. Ini bukan sekedar anomali dari praktik demokrasi, karenanya menolak politik dinasti hanya terjadi bila demokrasi disingkirkan.
Padahal dalam Islam, segala aktivitas diatur secara sempurna. Tidak terkecuali dalam sistem pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang pemimpin diangkat melalui pembai’atan. Bai’at ditetapkan menjadi hukum untuk melegalisasi kekuasaan. Tidak pernah ada sistem pewarisan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan Islam. Karena terpilihnya seorang pemimpin, wajib memenuhi 7 syarat in’iqod sebagai berikut:

  1. Muslim
  2. Laki-laki
  3. Baligh
  4. Berakal
  5. Adil
  6. Merdeka
  7. Mampu

Islam menggariskan pemimpin diraih dengan syarat yang ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata umat karena dikenal ketakwaan dan kapasitasnya untuk menjalankan seluruh perintah syara. Kepemimpinan dalam syariat Islam sangat berat dan penuh tanggungjawab. Seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat adil, berilmu dan berwawasan luas.
Kepemimpinan dalam rangka menerapkan dan menjamin terlaksananya hukum syariat. Serta menjalankan kepemimpinannya sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Sang Pemilik Aturan.

Wallahu’alam bishshawab.

About Post Author