04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Kegagalan Kapitalis Mengamputasi Hak Pendidikan Di Masa Pandemi

Oleh : Darni Salamah

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tertera pada Pasal 31 Ayat 1 berbunyi : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sementara Pasal 31 Ayat 2 berbunyi : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Tentu kalimat tersebut bukan hanya slogan semata, melainkan janji pemerintah dan juga tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Sudah tanggung jawab pemerintah dalam menyajikan solusi pendidikan yang tepat disaat negara dalam keadan chaos yang diselimuti pandemi. Faktanya, pemerintah menyalahi dan mengkhianati janji UUD 1945 yang telah dibuat dan disepakati. Pelayanan pendidikan ditengah pandemi malah menjadi salah satu hal yang kurang mendapat perhatian, berapa puluh juta anak yang tidak mendapatkan hak pendidikannya selama pandemi?

Alih-alih memberikan beberapa kebijakan, tetapi justru mengundang problematika yang baru dan tidak menyelesaikan masalah.

Pembelajaran daring bahkan belum bisa menjadi solusi mutakhir bagi pelajar miskin di pelosok negeri yang tidak memiliki sarana telekomunikasi bahkan kuota internet, dengan dalih mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi justru mengundang dan menambah angka kebodohan.

Pembelajaran jarak jauh dan ketersediaan jaringan, memaksa puluhan juta pelajar kehilangan haknya untuk belajar.
Tak hanya itu, pembelajaran daring yang dianggap menjadi solusi jitu pemerintah, justru menjadi penyakit baru bagi pelajar. Seperti susah sinyal ataupun kuota yang tidak mencukupi hingga banyak pelajar yang ikut numpang wifi di warung kopi. Hal yang dilakukan pelajar di Jakarta selatan.
(Kompas.com 9/8/2020)

Betapa tidak ketika sekolah dilumpuhkan secara sistematis, tetapi pariwisata dan pusat perbelanjaan malah tetap hidup di tengah pandemi, sehingga membuat pelajar tidak memusatkan diri untuk tetap di rumah dan menjalankan haknya untuk belajar, melainkan justru mengunjungi tempat-tempat rekreasi bahkan tempat nongkrong.
(nasional tempo. Com 18/3/2020)

Bukan peningkatan kebodohan melainkan kemorosotan moral pun mengancam.
Berbagai masalah yang timbul di masa pandemi menyingkap kegagalan pembangunan kapitalis yang begitu jor-joran membangun insfrastruktur tetapi tidak memberi daya dukung dan manfaat secara maksimal bagi pemenuhan kebutuhan rakyat khususnya pelajar dalam sistem pendidikan.

Masa pandemi juga menjadi fase betapa pemerintah abai terhadap kualitas pendidikan rakyat. Seharusnya pemerintah yang mengemban amanah sebagai penguasa bisa mengurangi beban rakyat tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

Islam adalah Solusi

Di dalam sistem Islam tidak hanya fasilitas kesehatan yang dijamin oleh negara. Sistem pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap rakyat. Sejatinya pendidikan adalah salah satu fitrah esensial bagi peradaban dan agen transformasi tata nilai.Oleh sebab itu, pendidkan adalah aset umat yang perlu dijaga eksistensinya.

Masalah pembiayaan dalam sistem Islam justru mendapat perhatian yang besar bagi para penyelenggara pendidikan. Sehingga sistem pendidikan di zaman khilafah selalu menjadi prioritas yang paling diutamakan. Seperti halnya Nizham Al-mulk perdana mentteri (wazir) dari irak yang selalu mengeluarkan anggaran belanja negara untuk mebiayai pendidikan sebanyak 100 triliun atau 6000 dinar untuk setiap madrasah yang tersebar.

Jika dibandingkan dengan negara yang berkembang hanya mengeluarkan dana kurang dari 10% bahkan kurang dari 5% dari anggaran negara.
Bahkan sistem pendanaan pendidikan lebih maju di zaman para khalifah terdahulu. Ketika sistem Islam berjaya bahkan kesejahteraan guru sangat diperhatikan. Sejarah mencatat bagaimana pada masa khalifah Umar bin Khattab gaji pengajar adalah 15 dinar/ bulan atau sekitar Rp. 36.350.250. Bahkan di zaman Salahudin Alayyubi gaji seorang pengajar madrasah gaji guru sekitar 11 -40 dinar atau setara dengan 25.656.850 ampai Rp. 96. 934.000.

Jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di sistem demokrasi tentu memiliki perbedaan yang begitu jauh jika dibandingkan dengan masa kini.

Hal tersebut dikarenakan akidah menjadi sumber tujuan dalam sistem pendidikan Islam berbeda dengan sistem kapitalis yang lebih mengedepankan materi ketimbang sumber daya manusia yang berkualitas.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author