25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Pandemi Menyebabkan Resesi Ekonomi, Islam Menjadi Solusi

Oleh: Imas Sunengsih,SE

Pandemi Covid-19 menyebabkan goncangan terhadap ekonomi bahkan sudah menjadi resesi global. Bank Dunia melaporkan untuk ekonomi Indonesia bulan Juli 2020, tak ada jaminan bagi ekonomi Indonesia terbebas dari resesi. Terlebih dengan data angka yang terinfeksi Covid-19 semakin meningkat, maka ancaman resesi bagi Indonesia sudah di depan mata. Ancaman tersebut juga sudah sering diingatkan oleh Presiden RI, Joko Widodo kepada para menterinya.

Resesi adalah kondisi ketika Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun.

Resesi sendiri dapat dilihat oleh masyarakat dari beberapa tanda, seperti pendapatan yang menurun, kemiskinan bertambah, penjualan khususnya motor dan mobil anjlok dan sebagainya. Bagi perbankan, bukti resesi adalah meningkatnya angka kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Sedangkan bagi pemerintah, bukti resesi adalah meningkatnya angka Utang Luar Negeri (ULN). (Detik.com, 18/7/2020)

Untuk negara Adidaya seperti Amerika Serikat (AS) sebagaimana dilansir dari Investopedia, AS (negara dengan nilai ekonomi terbesar di dunia) sudah mengalami 33 kali resesi sejak tahun 1854. Sementara sejak tahun 1980, AS sudah mengalami 4 kali resesi termasuk yang terjadi saat krisis finansial di tahun 2008. (CNBCIndonesia.com 18/7/2020)

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Faisal, sejumlah negara yang telah mengalami resesi di tahun ini akan memberi dampak juga bagi perekonomian Indonesia. Permintaan ekspor Indonesia diperkirakan akan menurun demikian juga pada realisasi investasi di Indonesia dalam jangka pendek. Hal ini akan memungkinkan Indonesia alami resesi ekonomi.

Di Indonesia ledakan pengangguran semakin besar di masa pandemi. Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyebutkan sudah sebanyak 3.05 juta orang pekerja di Indonesia yang terdampak (PHK dan dirumahkan) virus corona. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Ida Fauziyah memperkirakan akan ada penambahan pengangguran sebanyak 5,23 juta jiwa apabila virus corona terus meluas. (CNBCIndonesia.com 3/6/2020).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan akan terjadi pertumbuhan tingkat kemiskinan sebesar 10,63 persen akibat pandemi Covid-19. Setidaknya akan ada penambahan jumlah penduduk miskin hingga 4 juta orang jika pemerintah tidak melakukan intervensi melalui program perlindungan social. Sehingga total penduduk miskin diproyeksi akan meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang. (Kompas.com/22/6/2020).

Besarnya pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan sebagai sinyal kuat resesi menjadikan masyarakat harus mempersiapkan diri menghadapinya. Karena itu masyarakat Indonesia diminta melakukan sejumlah persiapan sejak dini.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan bahwa masyarakat harus berhemat mulai dari sekarang untuk menyiapkan dana darurat selama resesi. Masyarakat diharapkan tidak boros dan memprioritaskan pembelanjaan pada kebutuhan pangan dan kebutuhan kesehatan.

Seharusnya pemerintah tidak boleh berlepas tangan dan membiarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi krisis yang terjadi secara global. Pemerintah wajib memberi solusi secara fundamental dan mempersiapkan sejumlah langkah-langkah antisipasi demi menyelamatkan rakyat dari kemiskinan yang kian memprihatinkan.

Evaluasi harus dilakukan pada sistem ekonomi yang digunakan di negeri ini. Berdasarkan konsep ekonomi Kapitalisme, Indonesia hanya memiliki empat sumber pemasukan; pajak, pengeloaan SDA oleh BUMN, hibah (sumbangan) dan utang. Konsep ini akan memposisikan anggaran keuangan negara sangat terbatas. Dan sistem ekonomi kapitalis sangat rentan terhadap krisis.

Terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menghantam laju ekonomi, tentu pemasukan dari pajak akan bermasalah, sebab sejumlah pos penerimaan pajak alami krisis. Padahal pajak menjadi sumber pemasukan terbesar bagi APBN Indonesia.

Sejumlah SDA yang kuasai oleh negara pun minim, sebab prinsip dasar dari ekonomi Kapitalisme adalah kebebasan kepemilikan harta. Sehingga dalam pandangan Kapitalisme, baik individu, swasta maupun asing bebas untuk menguasai kekayaan alam suatu negeri, alhasil sebagian besar SDA negeri ini dikuasai oleh kaum kapitalis.

Hibah dari negara lain tak bisa diharapkan sebab krisis ekonomi dialami secara global. APBN mengalami defisit, dan satu-satunya sumber pemasukan yang diandalkan untuk menutupi defisit menurut ekonomi kapitalisme adalah dengan menambah Utang Luar Negeri (ULN). Padahal kedaulatan negara akan tergadai bila ULN tinggi. Walaupun dalam ujian pandemi, Indonesia bisa tetap dalam keadaan stabil andai pemerintah dan masyarakat mengambil Islam sebagai solusi.

Dalam Islam negara harus konsen menyelesaikan persoalan pandemi dengan melakukan seleksi ketat pada seluruh masyarakat untuk memisahkan rakyat yang sehat dan yang sakit. Kemudian melakukan isolasi terhadap yang sakit dan mengerahkan segenap potensi ilmuan dan pakar kesehatan untuk melakukan riset menciptakan vaksin untuk menyembuhkan yang sakit dengan dukungan total dari negara.

Sementara rakyat yang sehat didorong untuk senantiasa menjaga ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan memastikan tidak ada masyarakat yang melakukan kemaksiatan agar berkah dari Allah Swt turun dari seluruh penjuru langit dan bumi. Sekaligus menyiapkan protokol kesehatan dan mengawasi masyarakat agar menaatinya dan menetapkan sanksi bagi yang melanggarnya.

Pemerintah juga menggunakan ekonomi Islam dalam menjalankan roda perekonomian. Mengembalikan kekayaan rakyat yang jumlahnya melimpah yaitu dari Kekayaan alam,ini harus dikelola oleh negara secara mandiri, bukan dengan privatisasi kepada individu, swasta maupun negara asing. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sedang sisanya menjadi salah satu pos pemasukan keuangan negara untuk membiayai sejumlah layanan yang dibutuhkan rakyat.

Penguasaan SDA oleh negara akan memastikan pemenuhan kebutuhan rakyat akan stabil tanpa harus terpengaruh oleh sirkulasi ekspor-impor yang mungkin akan kolaps di masa pandemi. Demikian pula menghidupkan pos-pos pemasukan lain seperti ghanimah, jizyah, kharaj, fa’i, dan zakat. Termasuk mendorong rakyat untuk aktif bersedekah dengan harta mereka dalam rangka membantu meringankan kesempitan hidup sesama akibat pandemi.

Di tengah kondisi pandemi, persediaan keuangan hanya akan dialokasikan untuk kebutuhan rakyat yang bersifat mendesak, seperti pembiayaan layanan kesehatan, bantuan kebutuhan pokok bagi rakyat, dukungan perangkat pendidikan yang memadai untuk melakukan proses belajar daring secara efektif dan efisien.

Negara tidak boleh mengalokasikan dana pada perkara-perkara yang tidak penting dan tidak masuk dalam alokasi penanganan pandemi.

Demikianlah solusi Islam dalam menghadapi pandemi dan dampak krisis ekonomi. Kejelasan pemasukan dan pengeluaran keuangan negara yang stabil dan kuat itu hanya akan ditemukan dalam sistem khilafah. Di mana khilafah hanya menjadikan hukum-hukum Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap masalah apapun yang dihadapinya. Termasuk kesiapannya menghadapi ancaman resesi akibat pandemi.

Pemerintah dan masyarakat wajib kembali kepada Islam dan meninggalkan solusi-solusi Kapitalisme yang terbukti gagal melepaskan Indonesia termasuk negara-negara di dunia dari ancaman krisis sosial dan ekonomi global.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author