06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Benarkah Ada Bisnis di Balik Vaksin?

Oleh: RAI Adiatmadja
(Founder Komunitas Menulis Buku Antologi)

Tidak bisa dimungkiri pandemi telah membuat negara-negara di dunia mengerahkan segala cara supaya permasalahan virus Covid-19 segera tuntas dan mendapatkan solusi nyata. Tak terkecuali pemerintah Indonesia yang menggandeng Sinovac, sebuah perusahaan vaksin yang berasal dari Cina. 

Anggota komisi IX DPR, Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mengatakan vaksin corona atau Covid-19 dari Sinovac asal Cina akan melakukan uji tahap klinis ke-III oleh Bio Farma kepada 1.620 relawan yang berusia 18-59 tahun dan berlokasi di enam titik yang ditentukan di Kota Bandung.
Terkait itu, ia meminta kepada pemerintah untuk transparan melakukan uji tahap klinis tersebut. Sebab beberapa bulan sebelumnya, ditemukan vaksin yang diproduksi Cina di bawah standar WHO.
“Ini kan berbahaya, jika digunakan pada anak-anak. Kita harus mengantisipasi hal tersebut agar jangan terjadi di Indonesia,” ucapnya kepada wartawan, Senin (3/8/2020).

Anggota Satuan Tugas Lawan Covid-19 DPR RI Habiburokhman menekankan perlu adanya jaminan halal vaksin corona buatan Sinovac. Ia pun meminta agar pemerintah melibatkan MUI dalam pengembangan vaksin tersebut.
“Kita harus cek semuanya, termasuk kehalalannya. Saya pikir MUI bisa dilibatkan karena merekalah yang paham soal halal atau haramnya, dan itu standar semua jenis obat. Jadi MUI memang bisa dilibatkan dalam pengujian vaksin ini,” ujar Habiburokhman yang merupakan politisi Partai Gerindra ini, dikutip dari Republika.co.id, Kamis (22/7). 

Beberapa alasan Indonesia memilih vaksin dari Sinovac ini di antaranya karena tahap pengembangan vaksin ini berlangsung cepat, Sinovac juga disebutkan sudah berpengalaman dalam pembuatan vaksin, kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa memberi keuntungan.
Dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/7/2020) Sekretaris Perusahaan PT. Bio Farma Bambang Heriyanto mengungkapkan kerja sama tersebut akan menguntungkan Indonesia. Menurutnya, ada proses transfer teknologi yang dilakukan Sinovac kepada Bio Farma. “Jadi, dari teknologi yang diberikan ke kami, walau nanti mulanya downstream baru nanti ke upstream,” ujarnya.

Selain itu juga menurut Bambang, uji klinis akan menginformasikan hal mengenai respons vaksin pada masyarakat. Dengan begitu kecocokan vaksin bisa diketahui dibanding membeli vaksin dari selain Sinovac yang belum teruji.
Kerja sama tersebut dinilai bisa memberi peluang terbukanya lapangan kerja. Menurut pengurus Perhimpunan Alumni dan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (Perhati) Fathan Asaduddin Sembiring, “Industri kesehatan bisa menjadi alternatif penyumbang devisa ke depannya ketika suatu waktu nanti Indonesia sudah menjadi negara service-based economy.” Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Bisnis untuk Bisnis di Balik Vaksin

Negara Tirai Bambu memang menjadi karib di segala bidang sepanjang pemerintahan Jokowi. Bahkan Cina menjadi nama besar dan mendominasi hal-hal yang di impor oleh Indonesia. Dari alat rumah tangga sampai tenaga kerja.
Menurut Saleh Partaonan Daulay–anggota Komisi IX DPR–uji klinis vaksin ini dilakukan dengan pendekatan business to business (B2B), seharusnya government to government (G2G).
Saleh mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pembuatan vaksin dalam  yang diperkirakan tinggal menunggu lima bulan ke depan. Menurutnya jika pemerintah membuat regulasi tentang impor vaksin, justru akan semakin menguntungkan di lahan bisnis. Ini perlu dikritisi karena menyangkut ketahanan nasional di bidang kesehatan.

Di dunia Kapitalis tidak menjadi hal tabu jika hampir di semua sektor kehidupan layak diperdagangkan, menjadi lahan bisnis, tak terkecuali untuk segala hal yang menyangkut urgensi bidang kesehatan. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi hal yang lumrah dikesampingkan, terlebih Indonesia terikat perjanjian internasional. Mengingat pembuatan vaksin mandiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga pemerintah mengambil cara yang pragmatis.

Vaksin yang berkembang di dunia Kapitalis bukan lagi pencarian mendalam tentang obat yang berkualitas, tetapi tentang seberapa besar keuntungan yang akan diraup. Motivasi dan maksimalitas yang terbangun bukan karena alasan tentang pentingnya kewajiban melindungi rakyat, tetapi tentang seberapa menggiurkan laba bisnis yang akan didapat.

Maka kaburlah nilai-nilai mulianya kemanusiaan dan perlindungan, semua akan tergambar dengan murni bahwa bisnis menjadi cita rasa dan ‘gratis’ hanya isapan jempol semata. Masyarakatlah yang menjadi objek utama paling menderita. Pada akhirnya vaksin tak lagi menjadi solusi untuk pandemi, tetapi semakin menambah beratnya beban ekonomi.

Solusi Islam

Dalam sistem Islam yang memiliki jaminan tinggi selain kesejahteraan umat ada hal penting lainnya–yaitu kesehatan. Semua warga diberikan pelayanan dengan adil tidak memandang strata sosial. Fungsi negara sebagai pengurus rakyat yang tentunya harus didukung dengan segala kelengkapan termasuk dana, berbagai fakta kebijakan yang dijalankan dalam pemerintahan Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menunjukkan taraf yang sangat maju.

Pelayanan kesehatan gratis diberikan oleh negara yang dibiayai dati kas Baitul Mal. Kepala negara dalam sistem Islam akan mengatur dengan maksimal sehingga memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan kesehatan.
Selain itu perlu membentuk SDM yang mumpuni bukan sekadar cerdas di bidangnya tetapi memiliki ketakwaan yang utuh terhadap Khalik. Sehingga dibutuhkan kurikulum yang berbasis akidah Islam. Tak akan ada cerita intelektualitas dokter yang tercemari karena berbisnis kotor di bidang kesehatan.

Sistem Islam pun membangun sarana dan prasarana dengan totalitas. Menurut Ketua Institut Internasional Ilmu Kedokteran Islam, Husain F Nagamia MD, rumah sakit yang dibangun dan dikembangkan di dunia berawal dari kejayaan Islam. Di masa Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah, dibangun sebuah sarana kesehatan meskipun belum benar-benar bisa disebut rumah sakit. Di masa Khalifah Harun ar-Rasyid (786 M-809 M) barulah dibangun RS Islam pertama. Beberapa rumah sakit di Baghdad dengan pilihan tempat pembangunan yang diseleksi dengan ide brilian oleh dokter Muslim terkemuka, ar-Razi. Seorang sejarawan yang bernama Djubair pernah mengunjungi Baghdad pada tahun 1184 M, mengatakan bahwa setiap rumah sakit memiliki perlengkapan yang modern dan mempunyai bangunan yang megah. Banyak sekali literatur riwayat dan sejarah yang membuktikan bahwa sistem Islam fokus memberi solusi yang integral di bidang kesehatan selain bidang-bidang lainnya.

Tujuan industri kesehatan Islam dengan Kapitalis tentu saja berbeda dan bertolak belakang. Tak ada nilai-nilai bisnis di dalamnya. Semua murni tertanam untuk memaksimalkan hak-hak rakyat banyak. Label halal sesuai prinsip syariat Islam dan gratis akan mudah dijumpai bahkan dalam prosesnya tidak bertele-tele. Dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Masihkah kita meragukan kegemilangan sistem Islam yang seharusnya kembali terulang? Padahal itulah ruang tepat di mana Islam bisa diterapkan secara menyeluruh. Hanya sistem Islamlah yang sanggup menyejahterakan rakyat secara nyata.

Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author