25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Konsolidasi Kebangsaan Dalam Menegakkan Ideologi Pancasila Dan Cita-Cita Bangsa, Oleh : Prof. Dr. H. Eggi Sudjana Mastal, S.H., M.S.i.

Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itulah suatu gambaran kalau kondisi bangsa ini sedang sakit. Berbagai permasalahan pelik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan bahkan ideologi menuntut bangsa ini dan notabenenya tentu saja pemerintah sebagai pemegang kendali harus tahu dan mau tahu, harus mendengar dan mau mendengar, harus melihat dan mau melihat kalau pemerintah dalam menangani permasalahan-pelik itu sedang salah jalan dalam mengurai dan menuntaskannya.

Di tengah pandemik Covid-19 dengan masih ketatnya berbagai protokoler kesehatan sehingga membatasi ruang gerak aktivitas dan menurunnya produktivitas berbagai kalangan masyarakat, kita justru disuguhkan oleh tumbuhnya suatu regulasi, rancangan undang-undang (RUU) yang kontroversial dan tentu saja kontra produktif bagi kelangsungan hajat hidup orang banyak dan kokohnya pondasi bangsa ini.

Ketika di satu sisi rakyat masih dihadapkan pada multi dampak yang tidak menguntungkan akibat berbagai kasus penyebaran dan meningkatnya mereka yang terpapar Covid-19, seperti pembatasan ruang kerja, PHK, tutupnya berbagai fasilitas sekolah, kampus, sehingga berbagai proses pembelajaran dan perkuliahan dilaksanakan secara daring atau jarak jauh yang tidak efektif dan bahkan menguras ekonomi rakyat, namun kita malah disuguhkan oleh para legislator (DPR dan Presiden) yang mencoba memaksakan untuk membahas dan menggolkan RUU Minerba, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan RUU HIP menjadi undang-undang (UU). Bahkan RUU bahkan telah disahkan oleh legislatif. Akibatnya, timbul berbagai keresahan dan protes dari berbagai elemen, mulai dari akademisi, mahasiswa, buruh, ormas, sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam suasana pandemik yang serba terbatas, justru para legislator, pemerintah dan anggota DPR tersebut telah bermanuver mengambil kesempatan untuk meloloskan RUU tersebut. Mereka telah menjadi biang gaduh dari hal yang semestinya tidak perlu mereka lakukan. Mereka tak peduli dan bungkam dengan protes dan bahkan enggan menerima partisipasi publik.

Padahal dalam konteks penyusunan RUU, berbagai pandangan, saran, dan kritik masyarakat terhadap RUU merupakan sebuah keharusan dan modal awal untuk kuatnya perjalanan UU di kemudian hari. Kegagalan program-program pemerintah atau kebijakan yang kontroversial dan kontraproduktif akan senantiasa dikemas baik untuk disampaikan ke masyarakat melalui tangan-tangan influencer. Ketika kritik ditujukan kepada program dan kebijakan yang salah tersebut, maka akan serta merta, sudah disiapkan tim BuzzerRp melalui akun-akun bodong yang diberi jalan pembenaran dalam setiap tindak tanduknya untuk membungkam suara kritis bahkan dengan mematikan sedemikian rupa karakter mereka yang mengkritisi tersebut.

Sungguh suatu perkembangan yang sangat tidak kondusif di era reformasi ini, dimana kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di alam demokrasi yang seharusnya mendapat tempat untuk dihormati oleh penguasa, yang telah diperjuangkan dan dilindungi UU harus mundur ke titik nadir demokrasi. Arogansi kekuasaan, tindakan represif aparat yang sudah menjadi alat kekuasaan, telah menjadi bagian dari tumbuhnya sikap otoriter dari rezim yang berkuasa. Namun demikian, fakta umum dan kebenaran objektif, telah memberikan bahwa “Public Trust” atau kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintahan semakin melemah.

Menilik dari kondisional Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja tersebut, maka suatu ikhtiar gerakan untuk memperbaiki bahkan perlawanan terhadap kezaliman suatu kebijakan akan menjadi bagian dari sunatullah, sesuatu yang tak bisa dibendung sepak terjangnya. Berbagai perlawanan yang timbul dan berkembang di masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok akan mencari kanal-kanal untuk saling menguatkan pesan yang ingin disampaikan. Oleh karenanya, agar berbagai pesan strategis dan taktis tersebut tersampaikan dengan baik, maka upaya konsolidasi menjadi satu keharusan untuk dilakukan. Tentunya suatu peta konsolidasi strategis menjadi suatu keniscayaan agar tujuan dan pesan yang dibawa dari suatu pergerakan dapat tersampaikan secara taktis dan praktis.

II. Strategis Taktis dalam Membangun Konsolidasi
Ada suatu pesan strategis dan taktis dalam suatu peta gerakan dan konsolidasi yang akan dilakukan dengan menilik kisah perjuangan Nabi Sulaeman. Dengan berkaca pada kisah kepemimpinan Nabi Sulaeman, sebagai sosok seorang Nabi dan juga merangkap sebagai kepala negara, kita bisa mengambil ibrah (pelajaran) bagaimana kepemimpinan dalam konsolidasi itu bisa sukses :

1. Bahwa gerakan dan konsolidasi itu didasari dan dimulai oleh satu niat luhur dan agung, sehingga pesan-pesan moral akan kuat mendampingi berbagai upaya gerakan dan konsolidasi yang dilakukan. Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (QS An Naml [27]: 30)

2. Adanya kesamaan sikap dan kepentingan yang harus dijaga.

3. Kuatnya disiplin pada gerakan dan konsolidasi yang dilakukan (QS An Naml [27] : 20, 21, 22) Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: “Mengapa aku tidak melihat hud-hud [1094], apakah dia termasuk yang tidak hadir. (QS An Naml [27]: 20)
Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang”. (QS An Naml [27]: 21)
Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba [1095] suatu berita penting yang diyakini. (QS An Naml [27]: 22)

4. Menyampaikan pesan dengan lugas dan tegas Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita [1096] yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. (QS An Naml [27]: 23) Berkata ia (Balqis): “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. (QS An Naml [27]: 29)

5. Memerangi suatu kriminalisasi yang dilakukan kepada para pelopor gerakan dan konsolidasi. Dalam kondisi terkini, kita harus membentengi dan memerangi suatu kriminalisasi yang dilakukan terhadap para ulama, tokoh masyarakat, dan aktivis yang selama ini selalu lantang dan kritis melalui pesan tulisan maupun lisan terhadap kondisi bangsa saat ini, terutama pesan kritis yang berurusan dengan kepentingan negara dan tidak disukai oleh kepentingan negara sehingga lebih sering dianggap musuh.

Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, (QS An Naml [27]: 24)

Agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. (QS An Naml [27]: 25)

Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai ‘Arsy yang besar”. (QS An Naml [27]: 26)

Berkata Sulaiman: “Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orangorang yang berdusta. (QS An Naml [27]: 27)

Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan” (QS An Naml [27]: 28)

III. Mengokohkan Ideologi Pancasila dari Makar Ideologi
Pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menjadi polemik akhir-akhir ini telah menguak tabir indikasi adanya suatu perencanaan jahat secara sistematis dan terselubung terhadap upaya penggantian Pancasila sebagai dasar / ideologi negara. Hal ini ditengarai dari adanya niat kesengajaan untuk:

1) Tidak mencantumkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 sebagai dasar keberlakuan UUD 1945 yang memuat Pancasila Dasar Negara; 4

2) Tidak memuat TAP MPRS No. XXV/1966 yang berisi tentang pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pelarangan penyebaran dan pengembangan ideologi komunisme/marxisme-lenimisme di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya Pasal 107 b, 107 d, dan 107e.

3) Mengubah Pancasila 18 Agustus 1945, dengan mengubah dari Pancasila menjadi Trisila dan kemudian akhirnya menjadi Ekasila sebagaimana mengacu kepada Pancasila 1 Juni 1945.

Upaya tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana perencanaan makar ideologi atau dasar negara. Sebagai istilah hukum, makar secara khusus tidak didefiniskan dengan tegas dalam KUHP. Penjelasan-penjelasan makar merupakan istilah yang dipakai oleh akademisi hukum untuk menterjemahkan aanslag (bahasa Belanda). Kata aanslag diartikan sebagai serangan yang bersifat kuat atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai violent attack, free attack. Dalam KUHP setidaknya terdapat beberapa jenis makar yang sudah diatur, yaitu :

(1) Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP)
(2) Makar terhadapwilayah (Pasal 106 KUHP)
(3) Makar terhadap Pemerintah (Pasal 107 ayat (1) KUHP
(4) Makar terhadap Pancasila Dasar Negara atau dapat disebut Makar

Ideologi (Pasal 107 huruf b, d, dan e UU No. 27 Tahun 1999).

Makar terhadap Dasar / Ideologi Negara secara spesifik ternyata telah diatur dalam Pasal 107 huruf, b, d, dan e, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
(1) Pasal 107 b KUHP Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2) Pasal 107 d KUHP Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(3) Pasal 107 e KUHP, khususnya huruf (b) KUHP Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima betas) tahun:
a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
b. barangsipa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Makar Ideologi merupakan istilah yang dapat dianggap soft attack namun berakibat fatal karena menimbulkan perubahan dahsyat terhadap sendi utama negara. Dasar negara akan tercabut sehingga konstitusi suatu negara dapat berubah hingga membatalkan deklarasi kemerdekaan yang telah dilakukan. Negara menjadi sangat rawan untuk dikudeta oleh pemberontak yang menghendaki adanya perubahan mendasar atas suatu negara sah.

Makar itu dapat dilakukan oleh ideologi yang berbasis pada filsafat materi yang terang-terangan melawan kodrat manusia untuk berlaku fitrah dan sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Secara historis, pengaturan terkait kejahatan (makar) terhadap ideologi negara ini terkait dengan catatatn sejarah bahwa PKI sudah 2 (dua) kali melakukan pemberontakan di Republik Indonesia, yaitu tahun 1948 dan 1965 yang melatarbelakangi lahirnya TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Lenimisme.

Pasca peristiwa tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G30S/PKI, PKI juga bermaksud untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Komunisme, Marxisme, Lenimisme atau yang sejenisnya itu. Dalam perjalanannya TAP MPRS tersebut cukup ampuh untuk mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara.

Terkait dengan eksistensi sebuah ideologi, maka ideologi komunisme faktanya telah terbukti dipakai sebagai inti ideologi organisasi pemberontak, yakni PKI yang mana telah diatur pelarangannya melalui UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pasal 107 KUHP dengan menambahkan sisipan huruf a, b, c, d, e, dan f pada Pasal 107 KUHP tersebut. Beberapa UU tersebut mengatur secara khusus makar terhadap dasar negara Pancasila, sehingga dalam hal ini segala bentuk upaya merubah, mengganti, atau bahkan sekedar mengutak-atik ideologi Pancasila harus dianggap sebagai bentuk upaya kejahatan (makar) terhadap Dasar/Ideologi Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, di balik RUU HIP patut diduga terdapat niat jahat untuk melakukan perubahan atas dasar / ideologi Negara yakni Pancasila menjadi Trisila, yakni Sosio Nasionalisme, Sosio demokrasi, dan Ketuhanan yang Berkebudayaandan hingga Ekasila, yakni gotong royong. Upaya jahat ini tertuang dalam Pasal 7 RUU HIP yang berbunyi:
(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/ demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong. Pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila sejatinya pernah disampaikan Ir. Soekarno, dimana hal ini telh dibahas tuntas / final oleh BPUPKI atau Panitia 9 yang sempat merumuskan Piagam Jakarta, dengan kesimpulan dan fakta bahwa kelima sila tersebut tidak diperas menjadi Trisila hingga Ekasila, gotong 6 royong, namun tetap pada substansinya sebagai Pancasila.

Di sisi lain semua pihak mengklaim bahw Pancasila itu sudah final, tetapi mengapa masih juga ditafsirkan bahkan sengaja mau diperas-peras hingga menjadi Ekasila, gotong royong ? Gotong royong macam apa? Ala komunis, ala liberalis, ala Pancasila yang seperti apa? Yang medekati komunis, yang sekuler ? Pemerasan itu justru semakin menimbulkan kerancuan untuk memahami Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila tidak boleh diperas-peras dan pemerasan itu patut diyakini sebagai sebuah upaya untuk mengganti isi Pancasila hingga mengganti Pancasila itu sendiri. Fakta hukum berikutnya juga mengindikasikan bahwa patut diduga terjadi perencanaan makar Dasar Negara / Ideologi yang dilakukan oleh Pengusung Ideologi Komunisme (PIK) dan oleh karenanya perlu dicurigai telah menjadi “penumpang gelap” dalam penyusunan RUU HIP.

Beberapa indikasi adanya perencanaan oleh penumpang gelap ini dapat diungkap melalui beberapa bukti argumentatif yang secara substantif dapat dibaca dalam RUU HIP, yakni :

a) Cacat Ideologis Politik Hukumnya Politik hukum RUU HIP dapat kita teusuri melalui konsideransnya. Pada konsiderans RUU Ideologi HIP ini tidak mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi dasar peraturan diterbitkannya RUU Ideologi negeri ini, yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan TAP MPRS No. XXV/1966. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai tonggak sejarah keberlakuan UUD 1945 dan Pancasila yang murni dan konsekuen sehingga kita tahu, bahwa Pancasila yang dimaksud HIP ini harus Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat diperas menjadi Trisila apalagi Ekasila.

Adapun TAP MPRS No. XXV/1966 mengatur tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Penyebaran Ideologi Komunisme dan Marxisme-Lenimisme. RUU HIP adalah menyangkut ideologi, maka harus ada sikap tegas terhadap ideologi lain khususnya ideologi komunisme yang dianut oleh PKI yang secara terang-terangan telah beberapa kali melakukan pemberontakan terhadap NKRI, serta UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya Pasal 107 b, 107 d, dan 107 e.

Distorsi Pokok-pokok Pikiran Sila Pancasila Istilah pokok pikiran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pertama kali kita temukan pada Penjelasan UUD 1945. Ada empat pokok pikiran yang kita kenal yang tidak lain adalah lima sila Pancasila yang disebut secara utuh, tidak satu kata yang dianggap sebagi pokok pikiran. Pada Pasal 3 (1) disebutkan tentang Pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila memiliki prinsip dasar yang meliputi:
a. Ketuhanan;
b. Kemanusiaan;
c. Kesatuan;
d. Kerakyatan/demokrasi;
e. Keadilan sosial.

Pokok pikiran HIP ini mendistorsi sila-sila Pancasila karena hanya menyebutkan kata dasarnya. Seharusnya prinsip dasar HIP tetap sila-sila Pancasila yang utuh. Jadi, harus Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa harus demikian ? Karena ada konsep lain ketuhanan, yakni ketuhanan yang berkebudayaan seperti konsep Ir. Soekarno. Juga harus Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa ? karena ada kemanusiaan seperti komunisme (memasung HAM) dan Liberaslime (pengutamaan HAM).

Juga bukan Kesatuan, tetapi Persatuan Indonesia, dan seterusnya. Kita tidak ingin sila yang sudah dasar itu diperas hingga dapat dimaknai secara berbeda. Bahwa untuk lebih detail di dalam memahami sejarah Pancasila, sudi kiranya mari kita perhatikan dan pahami faktor historis/ sejarah yang pernah terjadi di wilayah NKRI mengenai Pancasila itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

Megawati dan PDIP ingin MENGKULTUSKAN Soekarno, sehingga memaksa Pancasila agar kembali pada rumusan Soekarno. Itulah sebabnya mereka ngotot menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Padahal rumusan Pancasila yang ada saat ini adalah Pancasila 18 Agustus 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagaimana ditetapkan oleh Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1950.

Pergeseran Sendi Pokok Pancasila Dalam Pasal 6 (1) HIP disebutkan bahwa sendi Pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Pergeseran sendi ini amat berbahaya bagi corak kehidupan bangsa Indonesia di masa depan. Apakah kita lupa bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat 1 UUD 1945). Apa artinya itu? Artinya sendi pokok negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian pula sendi pokok Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa bukan Keadilan Sosial. Hal ini harus dipertegas mengingat bila digambarkan secara piramidal maka Puncak Pancasila itu bukan keadilan sosial melainkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi esensi, sendi pokok, ruh dari keempat sila lainnya.

Menjadikan keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila dapat menyeret kita ke arah keadilan sosial seperti komunis (ateis) dan kapitalis (sekular). Apakah kita mau mengarahkan kehidupan kita pada konsep keadilan sosial dari kedua ideologi (kapitalis dan komunis) tersebut ? Sungguh di negeri ini banyak sekali yang dapat disebut dengan istilah dan sebutan Penumpang Gelap. Orang-orang liberal, para kapitalis dan sekularis. Bahkan, dengan mengulik RUU HIP sebagaimana di muka, di negeri ini juga terdapat penumpang gelap lainnya, yaitu Pengusung Ideologi Komunis (PKI) yang keberadaannya bagai bergerak di bawah tanah, tidak terlihat namun kenyataannya memang ada.

Sebagai contoh pada tahun 2011 DPP PDIP mengadakan kerjasama dengan PKC (Partai Komunis China) dalam pembinaaan anggotanya. Hal ini seharusnya secra hukum telah melanggar undang-undang Nomor: 27 / 1999 dalam Pasal 107 e juga TAP MPRS No. XXV/1966 yang sampai saat ini masih berlaku. RUU HIP meskipun masih dalam tahap RANCANGAN pada dasarnya pihak / kelompok yang mengusungnya sudah dapat terindikasi melakukan makar ideologi/dasar negara Pancasila.

Hal ini disebabkan delik makar itu merupakan delik formil, suatu delik yang pembuktian unsurnya tidak perlu menunggu selesainya suatu perbuatan pidana atau akibat perbuatannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika mengadili permohonan pengujian atas pasal makar. Sebagaimana diketahui, pasal makar pernah dua kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta makar harus dimaknai sebagai ‘serangan’, sehingga harus dianggap sebagai delik selesai (delik materiil).

Namun, MK menilai argumen itu tidak bisa diterima. MK berpendapat percobaan makar tanpa perlu tujuan makar tercapai yaitu pemerintah yang terguling pun sudah bisa dikenai delik. Sebab apabila kata ‘makar’ begitu saja dimaknai sebagai ‘serangan’, hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan ‘serangan’ 9 dan telah nyata timbul korban.

Demikian bunyi putusan MK yang diketok pada tanggal 31 Januari2018. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan adanya pererncanaan makar terhadap Pancasila sebagai ideologi/dasar negara ? Kita bisa menelusuri dari mana usulan RUU HIP dan siapa konseptor serta siapa saja yang telah menyetujui/mnyepakati substansi RUU HIP sekaligus siapa saja yang setuju agar HIP disepakati sebagai RUU inisiatif DPR. Kalau ditelusuri ke belakang dapat diduga beberapa pihak yang terlibat penyiapan RUU HIP, yaitu :
(1) Pimpinan dan orang-orang dari BPIP,
(2) Pimpinan dan orang-orang dari BALEG DPRRI,
(3) Pimpinan Partai Koalisi, khususnya PDIP,
(4) Seluruh Fraksi DPRRI (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-P Nasdem, F-PKB, F-PAN, F-PPP), kecuali F-PKS dan F-PDemokrat.

Merekalah yang patut bertanggung jawab baik secara moral maupun secara hukum atas dugaan kuat adanya perencanaan makar ideologi / dasar negara. Arogansi Kekuasaan dan Ketidakadilan Hukum Dalam hal ini terdapat suatu persoalan dan pertanyaan (khususnya bagi para aparat penegak hukum), HUKUM (Delik Makar) itu untuk SIAPA ? Hal ini mengingat dalam sistem hukum yang menganut aliran legal positivisme, hukum itu didefinisikan sebagai PERINTAH (Command) dari suatu PENGUASA (Soveringty) yang di back up dengan ANCAMAN (Sanction).

Jadi, berdasarkan konsep demikian maka terkesan hukum atau peraturan hukum itu untuk rakyat bukan untuk penguasa, dimana terbangun pola pikir / mindset tidak mungkin ada penguasa yang akan melakukan makar. Mindset ini yang seharusnya kita luruskan karena makar itu faktanya bukan hanya terhadap penguasa saja tetapi juga terhadap dasar negara atau ideologi.

Mungkinkah penegak hukum kita mengadili sejumlah orang banyak (penguasa) yang terlibat dalam dugaan perencanaan makar terhadap dasar negara / ideologi Pancasila melalui RUU HIP ini ?
Siapa yang berani melaporkan ?
Siapa yang berani melakukan penyelidikan, penyidikan ?
Siapa yang berani melakukan penuntutan ?
Siapa yang berani memeriksa hingga memberikan putusan yang adil terhadap mereka yang terduga melakukan perencanaan makar terhadap Pancasila jika para penegak hukumnya tidak netral bahkan berada dalam belenggu industri hukum ?

Pertanyaan ini sangatlah relevan melihat track record penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari rasa keadilan, bahkan faktanya RUU HIP ini diinisiator oleh para penguasa yang saat ini memegang kekuasaan dan kendali hukum di Indonesia.

Secara teori hukum sejatinya delik makar ini adalah delik biasa , bukan delik aduan. Polri dan atau Kejaksaan dapat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa harus menunggu laporan dari pihak manapun. Pihak yang lain seperti anggota Fraksi Partai Demokrat dan PKS serta penggiat Studi Pancasila, Rumah Pancasila, MUI, dan lain-lain dapat mendorong agar Polri dan atau Kejaksaan menjalankan tugasnya dalam rangka penyelamatan dasar Negara/ideologi Pancasila dari 10 rongrongan pihak yang melakukan pemufakatan jahat untuk menggeser sendi pokok hingga mengganti Pancasila.

Kehendak mengusut kasus ini sangat ditentukan pula oleh Presiden sebagai penanggung jawab pelaksanaan ideologi / dasar negara Pancasila. Apalagi Presidenlah yang berada sebagai atasan langsung BPIP, maka Presiden wajib menginisiasi seger mengeluarkan perintahnya untuk membatalkan RUU HIP atau BPIP tanpa ada alasan apapun atau dengan kata lain tanpa reserve.

Hal ini sebagai bukti bahwa Presiden tidak terlibat dalam perencanaan makar terhadap dasar negara/ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Presiden dapat segera untuk menyudahi persoalan serius bangsa Indonesia saat ini, bukan malah melakukan penundaan terhadap RUU HIP atau BPIP.

Sekali lagi, hal ini sangat penting secara logika hukum bila Presiden tidak juga segera menyudahi / menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan mencabut RUU HIP atau BPIP dari Prolegnas, serta segera memerintahkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang tersebut, yaitu :
1) Pimpinan dan orang-orang dari BPIP,
2) Pimpinan dan orang-orang dari BALEG DPRRI,
3) Pimpinan Partai Koalisi, khususnya PDIP,
4) Seluruh Fraksi DPRRI (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-P Nasdem, F-PKB, FPAN, F-PPP), kecuali F-PKS dan F-PDemokrat.

Bahwa dengan penuh kesadaran yang objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil sudi kiranya perlu diperhatikan aspirasi rakyat sebagai berikut :
1) Bahwa ada ketidakjujuran, ketidakselarasan, dan ketidakadilan dari salah satu partai pengusung/pengusul RUU HIP yang kini berubah untuk RUU BPIP yaitu dari PDIP yang dalam AD / ART nya, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 6 juncto Pasal 10, kemudian ada dalam visi misi Partai tersebut kemudian diperjuangkannya lagi menjadi RUU HIP kemudian mau diubah menjadi RUU BPIP. Pasal 5 ayat (1), Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Pasal 6, Partai adalah :
a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber- Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
Pasal 10, Partai mempunyai tugas:
d. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
g. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;

Visi-Misi PDIP Visi Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah : Partai adalah :
a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu : Pasal 10 Partai mempunyai tugas: d. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai; g. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;

Adapun yang menjadi masalah hukum dan diduga telah terjadi pelanggaran hukum pidana yaitu perbuatan tindak pidana makar terhadap ideologi negara karena di dalam AD / ART tersebut ada tertulis dengan jelas Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila 1 Juni 1945.

1) Padahal secara historis dan yuridis semua orang Indonesia yang mengerti sejarah dan perundang-undangan bahwa Pancasila yang diakui dan disepakati seluruh tokoh bangsa adalah Pancasila yang ada dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan kemudian berdasarkan dekrit tanggal 5 juli 1959 yang menyetakan berlaku kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 yang dijiwai semangat Paiagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.

2) Bahwa berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit 5 Juli 1945 tersebut perlu diingat bahwa Pancasila dan UUD 1945 pernah tidak berlaku selama 10 tahun, yang berlaku saat itu UU RIS satu tahun; dan UUDS 1950 selama 9 tahun. Hal ini suatu fakta hukum yang tak terbantahkan, sehingga berkonsekuensi logis secara hukum yaitu Pancasila yang berlaku adalah Pancasila yang ada dalam Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Fakta historis dan yuridis ini menegaskan bahwa bukankah Pancasila usulan Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang diakui dan disepakati. Persoalan serius hukum berikutnya adalah mengapa Presiden Jokowi pada tahun 2016 mengeluarkan keputusan memperingati hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Hal ini jelas Presiden Jokowi a-historis dan bertentangan dengan fakta hukum tata negara. Kondisional objektif ini harus dinyatakan bahwa Presiden Jokowi telah melanggar hukum.

3) Bahwa hingga detik ini tanggal 18 Agustus 2020 ternyata RUU HIP yang kemudian berubah menjadi RUU BPIP masih dijadikan agenda pembahasan di DPR RI. Oleh karena itu, kondisional objektif ini jelas-jelas melecehkan aspirasi rakyat yang pernah disampaikan melalui MUI sebagai representasi dari kalangan masyarakat Islam di Indonesia.

4) Bahwa dengan tetapnya ada RUU HIP atau BPIP tersebut dalam Prolegnas DPRRI menunjukkan secara asas hukum pidana yaitu asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP menunjukkan telah terjadi makar ideologi negara , karena telah selesai tindak pidana makar yang dilakukannya yaitu sudah berupa atau menjadi RUU. Dengan kondisional objektif ini , mereka yang telah disebutkan sebelumnya (lihat hal. 5) tidak bisa menghindar dari konsekuensi hukum untuk ditangkap dan diperiksa, dalam hal ini oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan aspirasi rakyat tersebut, maka kini rakyat menuntut dengan istilah TRITURA, yaitu :
(1) CABUT RUU HIP YANG HENDAK MENGGANTI PANCASILA 18 AGUSTUS 1945.
(2) USUT TUNTAS INISIATOR RUU HIP.
(3) BUBARKAN PARTAI YANG HENDAK MENGGANTI DASAR NEGARA PANCASILA 18 AGUSTUS 1945.

Dari sekelumit uraian kebangsaan yang telah dikemukakan, maka :
1) Konsolidasi kebangsaan sebagai wadah untuk menyamakan pandangan, persepsi, sikap, dan gerakan merupakan suatu ikhtiar untuk menjaga rel perjalanan bangsa ini agar tak salah arah dalam menetapkan cita-cita dan tujuan luhur bangsa ini. Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum pada Alinea ke-2 Pembukaan UUD 1945, yaitu ‘Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur’ dan Tujuan nasional negara yang tertuang dalam alinea ke-4, yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

2) Kondisional bangsa Indonesia saat ini merupakan negara yang sedang memerlukan pertolongan. Dalam konteks Al-Qur’an dikemukakan, Hai orang-orang mu’min, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS Muhammad [47]: 7) Oleh karenanya, jangan sampai kita punya pendengaran, penglihatan dan hati tidak difungsikan untuk melihat tanda-tanda ayat atau kondisi hari ini, kita harus peduli sama bangsa ini tidak boleh cuek. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah).
Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (QS Al A’raf [7]: 179) 3) Tentu saja akan banyak tantangan dan rintangan dalam suatu perjuangan. Begitupun dengan gerakan dan konsolidasi kebangsaan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk menjaga 14 kesinambungan perjuangan ini, maka dalam gerakan dan konsolidasi yang dilakukan harus tertanam:
1) Sangka baik dan saling percaya dalam menjalani perjuangan.
2) Empati. Tumbuhnya sikap empati, manakala ada di antara anggota yang terzalimi dengan berbagai bentuknya, dari mulai ancaman secara psikis, secara lisan, kriminalisasi, dan bahkan sampai perlakuan mencederai fisik.
3) Kebersamaan sikap dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan.
4) Banyak para pemimpin di dunia yang tidak luput dari pengalaman kehilangan “Trust” atau Kepercayaan. Namun yang membedakan negarawan dan yang bukan negarawan adalah, jika negarawan kehilangan public trust maka dia akan mengundurkan diri, demi menjaga konsekuensi perpecahan bangsanya. Saat ini kita membutuhkan seorang pemimpin yang bisa dan mau mambawa kita ke arah masa depan yang jelas dan peduli kepada masyarakat bukan pemimpin yang tidak peduli kepada masyarakatnya.
5) Menumbuhkan sikap keikhlasan dalam membangun perjuangannya. Dengan daya juangnya, para konsolidasi kebangsaan siap untuk kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Begitu pula harus bisa menghindari sikap yang oportunis, lemah, dan bisa disogok, yang bisa melemahkan daya juangnya. Singkatnya, mestilah ikhlas di dalam membangun perjuangannya.
6) Keikhlasan sebagai refleksi dari suatu kebenaran yang diperjuangkan harus dikokohkan oleh tiga variable, yaitu : Pertama, rela dan mau diatur oleh hukum-hukum Ilahiah. Kedua, siap dan sanggup menerima risiko dalam menegakkan kebenaran. Ketiga,

Istiqomah yang ditandai dengan :
1) optimisme. Di dalam diri orang istiqomah sangat kuat tertanam sikap optimis. Optimis dalam pemahaman lebih lanjut, bahwa seseorang itu mempunyai semangat dan harapan dimensi ke depan yang selalu lebih baik. Oleh karenanya, yang selalu muncul adalah sangka baik terhadap Allah Swt., sehingga dia bisa membangun hidupnya dengan optimis.

2) Keberanian. Dalam perspektif keadilan dan tegaknya hukum, keberanian ini bisa luntur karena dua hal, yaitu mudah disogok dan takut diancam. Kita bisa melihat keadilan tidak tegak di negeri ini karena para penegak hukum kita mudah disogok dan takut diancam. Dengan demikian, orang yang memegang optimisme dengan baik, keberaniannya muncul karena optimisme, sehingga tidak ada satupun yang perlu ditakuti selain Allah Swt.

3) Muthmainnah, tenang dan tentram jiwanya. Ketentraman dalam konteks kejiwaannya diukur dari “track record”, yaitu ketegarannya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Oleh karenanya, melalui tiga variabel keikhlasan tersebut, maka hanya ada satu kata bagi kita : jihad fii sabilillah sehingga syahid menjemput ajalnya.

Wallahu A’lam Bisshowab
Semoga bermanfaat

Wallahu A’lam Bisshowab
Semoga bermanfaat

About Post Author