17/01/2021

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Pemblokiran Film JKDN, Bukti Kekalahan Intelektual?

Oleh : Sri Mulyati
Mahasiswi dan Member AMK

Malam yang begitu istimewa dan di tunggu-tunggu bagi umat Islam yaitu saat pergantian tahun baru. Doa-doa senantiasa terpanjat tatkala memasuki waktu magrib. Tepat pada malam tahun baru Hijriah, tidak sedikit umat Islam melakukan berbagai kegiatan yang menghiasi malam itu. Seperti pawai obor, parade tauhid dan kegiatan lainnya. Tidak lupa merancang resolusi yang ingin di capai pada tahun ini. Sebagai upaya untuk membenahi diri dan memaknai hidup.

Walaupun masih di selimuti pandemi, tidak menyulutkan kaula muda untuk berkreasi. Kali ini, ada moment yang di tunggu-tunggu oleh kaum muslimin dalam menyambut tahun baru Islam yaitu pemutaran Film Jejak Khilafah di Nusantara karya Nicko Pandawa sebagai sejarawan muda beserta tim yang membantu pembuatan film dokumenter ini.

Sebagai sejarawan muslim tentunya, ingin memberikan sesuatu yang beda dan segar sesuai dengan tuntutan zaman. Beliau menggarap film dokumenter yang menceritakan sejarah Islam mengenai jejak-jejak Khilafah di Nusantara dengan hasil penelitian beliau.
Namun, sungguh di sayangkan, ketika Film ini di putar secara virtual pada hari kamis, 20 Agustus 2020 yang bertepatan 1 Muharam 1442 H. Tiba-tiba diblokir oleh pemerintah dan menuai polemik di tengah masyarakat yang sedang asik menyaksikan penayangan film tersebut. Hal yang menimbulkan polemik ketika tampilan video tidak tersedia. Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari Pemerintah´, demikianlah isi notifikasi pemblokiran film JKDN. (GALAMEDIANEWS.com, 21/08/2020)

Pemblokiran dilakukan diduga ada kepentingan rezim yang terusik. Mereka tidak rida jika sejarah tentang kekhilafahan yang memiliki hubungan dengan Nusantara tidak dipublikasikan. Upaya penguburan sejarah senantiasa dilakukan secara masif. Penguburan dilakukan baik melalui film ataupun buku-buku di sekolah. Padahal, pemerintah sendiri menyatakan bahwa sejarah kekhilafahan boleh dipelajari sebagai sejarah. Tentu saja hal ini dilakukan atas dasar arahan pemerintah.
Tidak heran jika polemik ini menimbulkan rasa geram terutama Kh.Tengku Zulkarnain selaku Wasekjen MUI dengan lantang menyatakan sikapnya melalui cuitan di Twitter. “Dengan ini saya meminta jawaban resmi dari @jokowi sebagai presiden RI, yai Ma´ruf Amin dan pak @mohmahfudmd, Apa alasan keluhan pemerintah atas video Jejak Khilafah sebagai sejarah?, Apakah ada hukum negara yang dilanggar? NKRI negara hukum, tidak boleh sewenang-wenang”. (GALAMEDIANEWS.com, 21/08/2020)

Desakan KH.Tengku Zulkarnain mengungkapkan bentuk kekecewaan kepada rezim atas upaya penghalangan penayangan sejarah khilafah. Perasaan ini sekaligus rasa yang mewakili seluruh kekecewaan kaum muslimin. Hal ini menandakan adanya kekalahan intelektual, hipokrisi demokrasi dan upaya sistematis negara untuk mengubur sejarah khilafah di Nusantara.
Di tambah adanya komplain dari pakar sejarah yaitu Peter Carey melalui asistennya Chistopher Reinhart. Dia menyanggah bahwa tidak ada bukti pada dokumen-dokumen di Arsip Turki Utsmani yang menunjukkan bahwa negara Islam pertama di Jawa, kesultanan Demak (1475-1518), memiliki kontrak dengan Turki Utsmani melaui kesaksian orang lain yakni Dr.Ismail Hakki (Terkini.id, 21/08/2020)

Dari sini terlihat bahwa pakar sejarah pada sistem demokrasi saat ini berupaya untuk memutus rantai sejarah yang sesungguhnya. Semakin jelas ketika sejarawan ini memberikan sanggahan bukan hasil penelitiannya melainkan Informasi dari temannya. Sungguh sangat merusak citra sebagai seorang sejarawan, terlebih menurut informasi lebih lanjut yang beredar di media sosial dia tidak menonton secara utuh film tersebut.

Namun, tidak dipungkiri upaya pemblokiran ini membuat banyak orang tersadarkan dan ingin mengetahui lebih dalam tentang khilafah. Sehingga derasnya opini khilafah semakin membumi seantero dunia. Menjadi perbincangan yang bergengsi di kalangan para intelektual dan masyarakat umum .

Perlu dipahami pula bahwa sejarah merupakan kejadian masa lampau yang dapat dijadikan pembelajaran dan dijadikan objek pemikiran bukan sumber hukum. Jika sejarah tersebut mengandung nilai-nilai yang berarti di kehidupan selanjutnya. Menyatakan tidak ada hubungan antara Nusantara dengan kekhilafahan merupakan cara berpikir dangkal. Pasalnya, institusi negara yang begitu besar pasti akan menjadi mercusuar peradaban dunia yang diperhitungkan.
Patut diduga cara berpikir inilah ada kaitannya dengan kepentingan para penguasa dan sejawan tersebut bagian dari antek-antek mereka untuk mengubur sejarah yang sesungguhnya. Upaya sistematis ini dialam demokrasi menjadi sah-sah saja.

Namun, sebagai seorang muslim yang beriman dan mengimani hari akhir, bahwa tanpa adanya pengakuan atau adanya pengakuan terhadap Jejak Khilafah di Nusantara dari para sejarawan. Bukan menjadi tolak ukur bahwa khilafah tidak akan kembali. Hal yang terpenting untuk dilakukan saat ini adalah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan kembali penegakkan khilafah.

Karena dengan khilafah penegakkan hukum syariat dalam seluruh aspek kehidupan dapat diterapkan dan akan adanya ukhuwah seluruh kaum muslimin di dunia yang akan terjalin dengan erat dan tidak mudah terpecah belah.

Wallahu a´lam bishshawab