29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Pengangguran Tak Terserap, Akibat Pandemi?

Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd
Praktisi Pendidikan

Pandemi Corona atau COVID-19 diperkirakan menyebabkan capaian penurunan angka pengangguran Indonesia dalam 10 tahun terakhir menjadi berbalik arah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi pada 2021 angka pengangguran bisa menyentuh 12,7 juta orang. Pada 2020 Bapennas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menyentuh 8,1 hingga 9,2% melompat dari posisi 2019 yang berkisar 5,28%. Bappenas menargetkan pada 2021 TPT akan ditahan di kisaran 7,7-9,1%. Sebagai perbandingan, TPT 9,1% pernah dicapai pada 2007 dengan jumlah penganggur 10 juta orang.(tirto.id, 24/6/2020)

Di Kabupaten Sukabumi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada dalam range target 7-9 persen dari tahun 2016 – 2019. Namun, berdasarkan data time series TPT Kabupaten Sukabumi setiap tahun cenderung meningkat, berbanding lurus dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kondisi ini juga berbanding terbalik dengan persentase TPT Jawa Barat yang diklaim terus membaik. Disnakertrans Kabupaten Sukabumi berupaya dalam menangulangi angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi, dengan melakukan pelatihan-pelatihan. (Sukabumiupdate.com, 26/8/2020)

Berbagai masalah ketenagakerjaan yang muncul tidaklah semata-mata disebabkan potret dunia ketenagakerjaan dan pandemi semata. Namun persoalan-persoalan tersebut muncul dan diakibatkan juga oleh berbagai persoalan yang mendasar di bidang politik-pemerintahan, sosial-ekonomi kemasyarakatan, pendidikan dan lain sebagainya. Persoalan tingginya tingkat pengangguran, persoalan ketersediaan lapangan kerja; masalah tingkat upah dan kesejahteraan buruh, tunjangan sosial, persoalan buruh wanita dan pekerja di bawah umur tidaklah terlepas dari kondisi politik pemerintahan dan kondisi sosial ekonomi bangsa.

Akibatnya kebijakan yang keliru di bidang politik dan ekonomi, bangsa Indonesia menghadapi berbagai persoalan ekonomi serius. Salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran. Berbagai kebijakan dan langkah pemerintah tidak mampu mendorong iklim investasi yang sehat di sektor riil, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Sebaliknya pemerintah justru lebih berpihak dan mendorong tumbuhnya sektor non riil seperti sektor perbankan dan keuangan ribawi yang justru berakibat pada masuknya Indonesia pada perangkap krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi. Akibatnya perusahaan-perusahaan di sektor riilpun ikut terganggu bahkan ada yang harus gulung tikar. Pengangguran adalah hal yang semakin tidak terelakan. Tentu saja, hal ini menambah daftar panjang pengangguran di Indonesia.

Dengan bermunculannya berbagi persoalan ketenagakerjaan yang tak kunjung tuntas dan salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran. Menjadi suatu keharusan jika ingin menyelesaikan persoalan tersebut untuk mengkaji lebih dalam apa yang menjadi faktor penyebabnya, baru kemudian mencari solusinya. Dan pada kenyataanya permasalahan ini bukanlah persoalan yang berdiri sendiri.

Permasalahan ini berkaitan dengan sistem yang diterapkan di negeri ini, yaitu sistem kapitalisme-sekulerisme-liberalisme, yang nyatanya dalam sistem ekonomi kapitalisme fokus pada pengembangan sektor ekonomi non riil, yang menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor riil. Akibatnya, hal itu mendorong kebangkrutan perusahan dan PHK serta pengangguran.

Dalam sistem Islam Negara (Khilafah), kepala negara (khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi politik ekonomi Islam. Dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dengan mengaktifkan sektor ekonomi riil (pertanian, Industeri dll).
Rasulullah saw. bersabda:
Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Selain itu, Islam mewajibkan kepada setiap individu laki-laki untuk bekerja. Hal ini pernah dilakukan khalifah Umar ra. ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal.

Saat itu beliau berkata, “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.

Selanjutnya mekanisme sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi kebijakan khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian, kelautan, tambang, ataupun perdagangan.

Negara tidak akan memberi ruang berkembangnya sektor nonriil seperti penerapan kapitalisme. Sebab, sektor nonriill selain haram juga menyebabkan beredarnya kekayaan di seputar orang kaya saja. Dalam iklim investasi dan usaha, khalifah akan menciptakan iklim yang menstimulasi (merangsang )untuk membuka usaha melalui birokrasi sederhana, penghapusan pajak, dan melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.

Itulah mekanisme Islam tatkala diterapkan negara. Pengangguran mudah diatasi dan lapangan kerja tercipta secara adil. Semua hal ini akan terwujud manakala sistem Islam diterapkan dalam institusi negara Khilafah Islamiyah. Semoga menjadi lebih terang benderang bagi kita betapa sempurnanya Islam menyelesaian semua permasalahan manusia, termasuk masalah pengangguran.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author