25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Solusikah, Ganja Jadi Komoditas Obat?

Oleh: Widhy Lutfiah Marha
Pendidik Generasi

Belakangan ini, Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menuai pro kontra masyarakat. Bukan lagi soal kalung antivirus corona, melainkan tanaman ganja yang dinyatakan sebagai obat komoditas binaan.

Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menandatangani aturan tersebut pada 3 Februari 2020.

Kendati demikian, karena banyaknya kecaman dari masyarakat, Kementan pun kembali mencabut penetapan keputusan terkait penggunaan ganja sebagai obat komoditas binaan.

Sebenarnya ini bukan hal yang baru, karena ganja sudah ada dalam daftar binaan seperti tertuang dalam Kepmentan No 51/2006. Pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat, hanya bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan atau ilmu pengetahuan, dan secara legal oleh Undang-undang (UU) Narkotika.

Namun , soal legalitas penanaman ganja masih kontroversi, karena belum ada satu orang petani ganja yang menjadi petani ganja yang legal dan menjadi binaan Kementan.
Izinnya pun harus sesuai prinsip Kepmentan 104/2020 untuk menjadikan ganja sebagai tanaman budidaya obat. Ini sebabnya dicabutnya Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No 104/2020.

Dicabutnya sementara Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No 104/2020 tidak berarti pembatalan kebijakan tersebut. Di adakannya kerjasama edukasi antara Kepmentan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) membuktikan pemerintah serius dengan kebijakan menjadikan ganja sebagai komoditas obat.

Pemerintah yang notabene berasaskan sistem kapitalis melihat peluang yang sangat menggiurkan dengan menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor-import dibidang obat-obatan. Pemerintah melihat negara yang melegalkan ganja sebagai komoditas ekspor ini meraup keuntungan yang sangat banyak. Seperti negara Kanada dan Uruguay.

Nilai perdagangan besar ganja di Kanada pada Juni 2020 adalah CA$ 96,1 juta. Melonjak 106,44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lagi-lagi kebijakan yang nyeleneh yang diambil penguasa demi menghasilkan pundi-pundi rupiah tanpa mengkaji kesejahteraan rakyatnya. Meskipun ganja secara umum barang yang haram dan banyak membawa kerusakan bagi tubuh manusia. Ini menegaskan adanya ketidakmampuan sistem sekuler dalam menghasilkan kebijakan yang menjamin terwujudnya rasa aman dan kemaslahatan fisik bagi seluruh rakyat.

Selama ini para pelaku pengedar narkotika juga tergiur atas bisnis jual beli narkotika yang banyak meraup untung besar. Di samping itu, tanpa budidaya saja keberadaan tanaman ganja sudah sering disalahgunakan. Apalagi jika nanti ganja tersebut dibudidayakan, bukankah akan semakin meningkatkan produksinya? Bukankah nanti akan semakin banyak yang menggunakannya untuk disalahgunakan baik dari sisi kesenangan semata maupun enokomi? Sungguh bahaya jika tanaman ganja ini dibudidayakan.

Dari sisi kesehatan, ganja yang digunakan tanpa disadari oleh indikasi medis dan tidak di bawah pengawasan dokter, dalam hal ini disalahgunakan untuk sebatas kesenangan akan memberikan dampak negatif pada organ dan juga kesehatan penggunanya. Bahkan jika digunakan dalam waktu lama akan mengalami kecanduan. Mulai dari organ paru-paru, penggunaan ganja dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru. Pada organ otak, penggunaan ganja menyebabkan gangguan pada kemampuan berpikir, kehilangan memori, dan menghambat fungsi otak.

Selain itu efek ganja juga bisa menimbulkan halusinasi, delusi, rasa cemas dan serangan panik. Efek ganja juga bisa membuat sistem kekebalan tubuh melemah hingga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kekebalan tubuh yaitu HIV/AIDS.

Dalam hal ini, seharusnya negara hadir untuk mencegah keburukan yang terjadi akibat penyalahgunaan ganja yang termasuk narkotika golongan I. Adanya Kepmentan No 104/2020 jelas bertentangan dengan UU nomor 35 tahun 2009. Seharusnya antar peraturan tidak boleh saling bertentangan, hingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Di sini menegaskan adanya ketidakmampuan sistem sekuler menghasilkan kebijakan yang mampu mewujudkan rasa aman sekaligus kemaslahatan fisik bagi masyarakat.

Dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terwujudnya rasa aman, sehat dan kemaslahatan fisik bagi masyarakatnya. Negara wajib menegaskan bahwa barang atau benda haram tidak boleh dijadikan sebagai komoditas yang semata-mata hanya untuk diambil keuntungannya. Sebab, dalam islam kepemimpinan adalah sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Sehingga aktivitas negara harus berdasar atas keimanannya kepada Sang Pencipta. Standar dalam menentukan kebijakan adalah halal haram berdasar aturan dari Sang Pencipta kehidupan, bukan berdasar hawa nafsu apalagi berdasar keuntungan ekonomi semata. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan bagi para pemimpin, pejabat, dan atau pegawai negara untuk senantiasa mengikatkan dirinya dan aturan bernegaranya dengan aturan yang telah sempurna dari Allah Swt.

Hal itu semua dapat terwujud jika aturan islam ditegakkan secara kafah dalam seluruh aturan kehidupan.

Wallahu a’lam biashshawab.

About Post Author