04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Politik Identitas bagi Seorang Muslim, Keniscayaan?

Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd
Praktisi Pendidikan

Pernyataan Puan Maharani, Petinggi PDI Perjuangan (PDI-P), terhadap Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berbuntut panjang. Bakal calon Gubernur Sumbar yang direkomendasikan PDI-P dalam Pilkada Gubernur Sumbar 2020, Mulyadi – Ali Mukhni diberitakan mengembalikan surat dukungan dari partai tersebut. (aceh.tribunnews.com, 7/9/20).

Pasangan Mulyadi-Ali Mukhni, mengaku mengembalikan surat dukungan dari PDI-P akibat pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani soal “semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila”. Mulyadi menganggap pernyataan Puan secara khusus menyudutkan masyarakat Sumbar. Pengamat politik menilai memang ucapan Puan bisa mempengaruhi perolehan suara. (news.detik.com, 6/9/20).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Ilham Aldelino Azre berpendapat, PDI-P harus mengubah strategi politik apabila mau meraup suara di Sumatera Barat. Ilham mengatakan, ketokohan Soekarno tidak bisa “dijual” di Sumbar. Bila menelisik sejarah di masa lalu, Sumbar merupakan basis Masyumi, yang saat itu merupakan partai politik Islam terbesar. Masyumi diketahui sempat dilarang oleh Soekarno karena diduga mendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Ada faktor historis yang tidak diterima masyarakat Sumbar (tentang) ideologi Soekarno. (fotokita.grid.id, 8/9/20)

Pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) ikut mengomentari soal pernyataan kontroversial Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, yang meminta masyarakat Sumatera Barat untuk mendukung Pancasila. Menurut UAS, akan ada hikmah dari polemik yang terlanjur menggelinding tersebut. Dalam pernyataannya di acara Indonesia Lawyers Club, UAS mengatakan bahwa salah satu hikmah dari kontroversi tersebut adalah membuat generasi muda asal Minangkabau mulai mempelajari sejarah untuk lebih memahami tanah leluhur mereka. (tagar.id, 10/9/20)

Menurut Guru Besar Sejarah Universitas Andalas Gusti Asnan, sejak era reformasi, PDI-P memang hanya sedikit memperoleh kursi legislatif di Sumatera Barat. Gusti juga mengatakan, dari faktor sejarah, realita politik di Sumatera Barat dulunya menjadi basis Masyumi dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang sering berseberangan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), dan menjadi cikal bakal lahirnya PDI-P. Kemudian, sejarah penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh pemerintahan Presiden Soekarno juga menjadi alasan.

PRRI merupakan hasil pergolakan sejumlah tokoh di daerah dengan pemerintahan Soekarno yang memprotes tentang kebijakan pusat karena dianggap tidak memberikan wewenang kuat kepada daerah. Kemudian, Soekarno melakukan operasi militer karena menganggapnya sebagai separatisme. Saat itu, banyak tokoh-tokoh Sumatera Barat yang ditangkap oleh Soekarno.
Operasi militer terhadap PRRI menjadi awal perpecahan dan berdampak teramat besar pada Sumbar, pada orang Minangkabau. Meninggalkan luka yang dalam dan fatal yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan. (www.bbc.com, 8/9/20)

Selain itu, ditangkap pula tokoh Islam asal Sumatera Barat, Buya Hamka, oleh pemerintahan Soekarno membuat sosok presiden pertama itu semakin tak disenangi di mata masyarakat Sumbar. Hamka yang dikenal sebagai ulama kharismatik ditangkap atas tuduhan subversif oleh rezim Soekarno.
Pernyataan petinggi partai penguasa yang menyerang loyalitas masyarakat Sumbar terhadap model negara saat ini, mengindikasikan ketakutan partainya oleh politik identitas.

Dalam beberapa kasus Pilkada, faktor Islam memang menjadi pendongkrak kemenangan partai kontestan Pilkada. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa meski dalam sistem demokrasi yang “mengharamkan” Islam menjadi penentu, namun kerinduan umat terhadap Islam tidak dapat ditutupi ataupun dialihkan. Umat Islam sudah mulai merindukan kepemimpinan Islam.
Keberpihakan seorang muslim kepada Islam merupakan keniscayaan, tidak bisa dianggap sebagai politik identitas yang konotasinya negatif, bahkan dianggap berbahaya bagi negara.

Bagi seorang muslim tujuannya adalah menggapai ridha Allah di mana hidup dan matinya untuk Islam. Salahsatunya ketika berpolitik dalam memilih pemimpin akan cenderung Islam yang diutamakan. Tentu hal tersebut adalah sesuatu yang harus diapresiasi dan dihargai oleh negara karena merupakan bentuk ketakwaan seorang muslim.

Hal ini jangan sampai negara menghalangi ketakwaan warganya, apalagi dibenturkan dengan isu intoleran dan SARA. Hal terebut akan sangat menyakiti hati umat. Terlebih negara mengklaim menjamin kebebasan berpolitik warga negaranya.

Berbicara soal memilih pemimpin, dalam setiap proses pemilihan pemimpin pasti melibatkan rakyat untuk memilih pemimpinnya, tak terkecuali Islam. Dalam Islam, pemimpin dipilih oleh rakyat. Hanya saja kedaulatan dan kekuasaan dalam Islam tidak sama dengan demokrasi. Kedaulatan dalam Islam yakni hak untuk membuat hukum ada di tangan Allah bukan rakyat. Sementara kekuasaan ada di tangan rakyat. Namun, kekuasaan dalam Islam tidak mengenal pembagian kekuasaan (separating of power) seperti dalam sistem negara demokrasi saat ini yang diperkenalkan oleh Monstesque.

Meski demikian bukan berarti pemimpin (khalifah) bisa bertindak otoriter dan zalim. Mengapa? Karena khalifah menerapkan hukum Allah bukan hukum buatannya sendiri. Hukum Allah adalah yang paling sempurna, adil, dan tidak memihak satu kelompok tertentu saja di masyarakat.

Selain itu, seorang pemimpin (khalifah) dalam Islam mengemban tugas bukan untuk menjalankan kehendak rakyat. Sebab akad antara rakyat dengan khalifah bukan akad ijarah (upah), melainkan akan untuk memerintah rakyat dengan hukum Allah. Karena itu, selama khalifah tidak melakukan penyimpangan terhadap hukum Allah, maka dia tidak boleh diberhentikan.

Bahkan, kalaupun melakukan penyimpangan dan harus diberhentikan, maka yang berhak memberhentikan bukanlah rakyat, tetapi Mahkamah Mazhalim.
Karena itu, sekalipun rakyat mempunyai representasi, baik dalam Majelis Wilayah maupun Majelis Umat, tetapi mereka tetap tidak mempunyai hak untuk memberhentikan khalifah. Selain itu, representasi rakyat ini juga tidak mempunyai hak legislasi seperti dalam sistem demokrasi. Representasi rakyat ini berupa hak bermusyawarah dan mengoreksi pemimpin (check and balance).
Begitulah Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan aturan memilih pemimpin dan bernegara.

Islam memiliki metode untuk menyejahterakan rakyat, di samping mengajarkan konsep sabar ketika menghadapi kesulitan. Islam memiliki metode bagaimana pendidikan dapat diperoleh secara mudah bahkan gratis, di samping menetapkan kewajiban menuntut ilmu bagi pemeluknya. Semua diatur secara sempurna oleh Islam. Hal ini telah disampaikan Allah Swt dalam al -Qur’an surat al -Maidah : 3 yang artinya:

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu sebagai agama bagimu.”

Maka berpolitik dengan berpihak kepada Islam bagi seorang muslim bukan sekedar hak, tetapi keniscayaan dan sikap seperti ini harus dihormati oleh negara.

Wallahu’alam bishshawab

About Post Author