04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Dugaan Union Busting di PT. BUMA, LBH PPMI Pra-Peradilankan Kajari Berau Kalimantan Timur

Hanya karena konsisten melakukan pembelaan kepada anggota Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di PT. BUMA perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Berau – Kaltim, Bapak Emel Jalung Ketua PPA PPMI ditahan dengan Pasal Karet (355 Ayat 1 KUHPidana khususnya tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan).

Bapak Emel Tanjung adalah Ketua Serikat Pekerja PPA PPMI PT. Buma yang dikenal sangat vocal melakukan pembelaan kepada anggotanya yang hak-haknya banyak dirampas oleh Perusahaan PT. BUMA salah satunya ketika Perusahaan PT. BUMA merubah perjanjian kerja secara sepihak sehingga merugikan buruh dan tidak sesuai dengan undang-undang, Perubahan sepihak yang dimaksud di antaranya berkaitan dengan gaji dan upah lembur yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, para buruh yang protes, dianggap melawan perusahaan dan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak,” Jelas Selamat salah satu Tim LBH PPMI Kuasa Hukum Bapak Emel Tanjung

Padahal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah di Uji Materi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Terhadap Ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHPidana, sehingga Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelas Arshanty Handayani, S.H Direktur LBH PPMI yang turun langsung menangani perkara ini mendaftarkan Gugatan Pra Peradilan di PN Tanjung Regeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Berdasarkan Surat Panggilan Nomor Spg/157-a/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, Sdr. Emel Tanjung tiba-tiba dipanggil sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana diantaranya terhadap pasal “Perbuatan Tidak Menyenangkan”. Demikian pula halnya Surat Panggilan Nomor spg/08/IX/2020/RESKRIM, tegas disebutkan bahwa Sdr. Emel Tanjung dipanggil sebagai TERSANGKA atas tindak pidana yang diantaranya adalah “Perbuatan Tidak Menyenangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHPidana. Meskipun Sdr. Emel Tanjung tidak pernah mendapatkan salinan Surat Perintah Penyidikan dan atau SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, namun pihak dari Kepolisian Sektor Sambaliung tersebut menjadi referensi meyakinkan bahwasanya Sdr. Emel Tanjung ditahan berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana khususnya tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, tentu saja hal ini bertentangan dengan PUTUSAN MK tersebut diatas, ungkap Arshanty

Dugaan kami ini adalah bentuk Pemberangusan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), hasil kolaborasi antara oknum-oknum Penyidik Polsek Sambaliung, Kejaksaan Negeri Berau dan Pihak Manajemen PT. BUMA untuk membungkam perlawanan PPA PPMI PT. BUMA yang dipimpin oleh Sdr. Emel Tanjung yang terus melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan yang merugikan Anggota PPMI dan karyawan PT. BUMA.

Kita akan lawan dan kawal terus kasus Ketua PPA PPMI PT. BUMA ini sampai tuntas, DPP PPMI bersama LBH PPMI akan konsisten serta berkomitmen melawan segala bentuk Praktek-praktek pemberangusan serikat pekerja baik langsung maupun tak langsung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan Anti terhadap Serikat Pekerja PPMI, yang merupakan Hak Dasar daripada Pekerja yang sudah diatur oleh Konstitusi kita, selain itu kasus ini sudah kami laporkan juga ke Presiden PPMI Daeng Wahidin untuk menindaklanjuti Gugatan Praperadilan ini ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Tegas Bu Arshanty Kepada PPMI Media Center

About Post Author