30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Subsidi Kuota dan Kurikulum Darurat Bukan Solusi dalam PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh)


Oleh Maulida Nafeesa M.Si (Pemerhati Pendidikan)

Kurikulum darurat dalam Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ nyatanya tetap memunculkan Learning Loss dan berbagai keluhan dari orangtua peserta didik. Pencapaian pembelajaran secara PJJ memberikan dampak penurunan dibandingkan pembelajaran di kelas.

Orangtua yang menemani anak nya dalam PJJ banyak yang mengeluhkan dari keterbatasan pulsa kuota, jaringan internet, tidak memiliki perangkat android untuk belajar online, minimnya pendidikan orangtua untuk mengajar anaknya di rumah dan ditambah orangtua harus sambil berdagang. Bahkan untuk masyarakat kelas bawah, beban biaya pendidikan dengan PJJ lebih besar dari pendidikan tatap muka di sekolah. Tidak hanya kendala uang namun beban psikologis dirasakan oleh siswa dan orangtua.

Keluhan siswa SD yang di sampaikan dalam tayangan Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab, Rabu(5/08/2020) malam mengatakan bahwa anak-anak merasakan tidak bisa bertemu temannya, kangen gurunya, kalau di rumah kalau salah, langsung di marahin orangtua, diganggu oleh adiknya, tidak bisa konsentrasi belajar saat di rumah serta gangguan jaringan internet yang tiba tiba terputus ketika belajar.

Keluhan yang tidak mendapat solusi membuat orangtua bertindak melakukan apapun demi pendidikan anaknya. Awal bulan Agustus kemarin, seorang ayah di Garut, Jawa barat nekat mencuri telepon seluler demi agar anaknya dapat mengikuti belajar online. Sungguh menyayat hati. Kisah pilu demi pendidikan juga datang dari pulau Batam, dua siswi SMP ketahuan menjalani bisnis esek-esek demi mendapatkan uang Rp. 500.000 merelakan keperawanannya. Mereka beralasan uang digunakan agar bisa mengikuti belajar online karena berasal dari keluarga tidak mampu. Amarahpun kerap dilakukan orangtua pada anak saat PJJ. Senin (14/09/2020) ditemukan jasad seorang anak perempuan yang masih menggunakan pakaian. Jasad anak ini berusia 8 tahun atau kelas 1 SD di pemakaman Lebak Banten. Setelah digali informasi, anak ini dianiaya sampai tak bernyawa oleh ibu kandungnya karena merasa kesal melihat anaknya sulit untuk belajar secara online

Semua keluhan para orangtua, murid, dan guru terus menumpuk dan di lontarkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Menurut pak menteri, kami terima semua keluhan. Situasi ini sangat menantang. Dan saya sangat bersimpati pada kepada orangtua, murid, guru serta kepala sekolah.

Dalam tayangan Mata Najwa, pak menteri mengungkapkan bahwa tidak meinginkan kebijakan belajar online dan terpaksa dilaksanakan karena krisis kesehatan dan resiko besar bagi negara. Pilihannya, masih ada pembelajaran yang tidak optimal dan tidak belajar sama sekali.

Pembelajaran yang tidak optimal juga dirasakan oleh guru. Banyak materi yang harus dipangkas dan waktu pembelajaran yang berkurang dalam kurikulum darurat. Kurikulum negara yang selalu berubah dan belum ditetapkan juga membuat binggung para guru ditambah pembelajaran darurat.

Sudah hampir 6 bulan lebih kedaruratan pendidikan berlangsung, lantas apa yang sudah dipersiapkan oleh pak menteri dalam kurikulum jika PJJ akan terus dilaksanakan sampai tahun depan? Pak menteri menyinggung dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang boleh digunakan untuk membeli pulsa dan kuota internet bukan hanya untuk guru tapi untuk murid yang berarti pulsa orangtua dalam pernyataannya di tayangan Mata Najwa.

Apa penggunaan dana BOS dan memperjuangkan pulsa internet dapat menjadi solusi dalam pembelajaran online? Lihat saja kasus ayah mencuri telepon seluler di Garut dan bisnis esek-esek oleh siswi SMP di Batam. Bisa jadi mereka bukan satu-satunya korban yang terpaksa jual diri. Ada 1.001 pelajar/mahasiswi yang nekat terjun dalam bisnis haram ini karena tuntutan hidup glamor dan alasan terpaksa untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Dampak psikososial juga terjadi pada anak, penganiayaanpun kerapkali dilakukan orangtua yang tak mengerti cara mengajar anak dari rumah. Pada faktanya pendidikan saat ini belum mampu menghasilkan pendidikan yang berkarakter.

Pendidikan berkarakter yang digaungkan dalam kurikulum 2013, faktanya tak mampu membentuk anak cerdas yang berbudi pekerti yang baik hingga kepribadian unggul bahkan terlihat merosot saat kurikulum darurat. Pendidikan di era sistem kapitalis hanya menghasilkan output yang destruktif.

Disaat kondisi penurunan pembelajaran online, pak menteri menyatakan bahwa PJJ dapat memberi kesempatan untuk melakukan berbagai macam efisiensi dengan teknologi, software, aplikasi dan memberikan kesempatan bagi guru-guru, kepala sekolah, dan murid-murid, untuk melakukan berbagai macam Hybrid Model atau School Learning Management System. Pak menteri meyakini bahwa kombinasi model pembelajaran akan terbukti efektif meningkatkan kemampuan dan kompetensi siswa dalam bersaing di dunia global.

Guru Besar FISIPOL Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo menyinggung perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sampai tahun 2019, SDM Indonesia masih didominasi lulusan SD (32%), SMP (22,8%) atau 54% lebih. Berikutnya, lulusan SMA (20,15%), SMK (17,31%), D1-D2-D3 (1,8%), dan S1 ke atas (4,11%).

Pak menteri menjajakan teknologi di dunia pendidikan di balik topeng RI 4.0. Padahal masih ada segolongan masyarakat yang tak mampu menjangkau modernisasi pendidikan RI 4.0, mereka jadi tak memperoleh akses pendidikan.

Indonesia belum memiliki pola dalam sistem pendidikan. Faktanya kurikulum pendidikan cenderung berubah-ubah. Kurikulum 2013 banyak diberlakukan dan mengikuti abad ke-21. Kurikulum 2013 menekankan pada kemampuan berpikir kritis, objektif dan belajar scientific. Inilah yang menjadi kesulitan saat anak-anak tidak bertemu langsung dengan guru. Masih sulit dalam memahami hal demikian yang mungkin masih abstrak bagi mereka. Yang terjadi di rumah, malah justru membuat repot orang tua.

Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Balikpapan, Muhaimin sendiri menuturkan, kurikulum ini lebih banyak memuat pembelajaran secara tematik, memperbanyak soal, dan pendalaman materi. Ia meminta agar kebijakan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan situasi yang ada.

Fokus pendidikan hanya pada nilai di atas kertas dan kuantitas bahan ajar. Pendidikan hanya berakhir pada materi tiada pembentukan karakter, penanaman akidah, akhlak, dan pembinaaan ketaatan pada syariat. Banyak ditemukan anak anak lepas landai dalam penggunaan gawai, orangtua bertambah stres dan repot, guru mencoba seoptimal mungkin dalam mentransfer ilmu namun tidak cukup banyak disambut oleh anak-anak.

Kurikulum hari ini tidak bisa digunakan saat belajar dari rumah. Sebab tidak sesuai kebutuhan. Kurikulum masih berpaku pada transfer materi menihilkan pembentukan kepribadian. Kondisi Pembelajaran jarak jauh saat ini tidak hanya selesai dengan mengatasi subsidi kuota, bantuan gadget dan kurikulum darurat.

Bertolak belakang dengan kurikulum dalam sistem pendidikan islam, landasan dasarnya adalah akidah islam. Tujuan pendidikan dalam islam membentuk kepribadian islam anak didik dengan pola pikir dan pola sikap. Sekolah, guru, orangtua mendidik anak dengan landasan iman dan ketakwaan yang semata menjalankan perintah allah demi meraih ridhonya. Anak didik dipahamkan tsaqafah islam disamping itu juga ilnu terapan seperti sains, kecakapan hidup dll.

Lantas saat pandemi, landasan dan tujuan tersebut tidak boleh lemah. Peran orangtua juga punya andil dalam menjadikan dirinya Faqih Fiddin, sehingga orangtua mampu mendidik tsaqafah islam dan kepribadian. Sedangkan ilmu sains yang mengharuskan tatap muka bisa ditunda. Metode pengajaran pada islam yaitu Talqiyan Fikriyan berupa proses penyampaian guru dan penerimaan oleh siswa atas fakta (ilmu yang disampaikan) yang berhasil mempengaruhi perilaku siswa. Dan saat pandemi tidak boleh mengabaikan metode ini.

Sistem pendidikan islam tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan totalitas oleh negara seperti sistem ekonomi dan sistem politik. Karena sistem ekonomi akan menunjang kebutuhan pendidikan secara penuh. Sistem pendidikan islam akan menjamin segala infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, guru dan murid. Termasuk ketika pandemi dalam penyediaan gawai, laptop, kuota bahkan tidak ada pembebanan biaya SPP yang memberatkan orangtua sehingga pendidikan gratis untuk semua kalangan. Sistem politik juga menjamin sistem pendidikan islam dengan landasan akidah islam tanpa harus dimonopoli dengan sistem pendidikan barat. Dalam sistem pendidikan Barat, agama hanya pelengkap. Kalaupun tak ada agama, tidak masalah. Pendidikan agama bukan menjadi skala prioritas. Apalagi Barat mengakui semua agama benar, sehingga semua bebas memilih agama. Metode sistem pendidikan islam ini jika tidak sejalan dengan sistem sosial, sanksi dll maka tidak akan pernah nyambung dan seperti khayalan belaka.

About Post Author