26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Benarkah Sistem Sekuler Melindungi Ulama?

Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Syekh Ali Jaber ditusuk di atas podium, beberapa menit jelang ceramah di masjid Falahuddin Tanjung Karang Barat, Lampung. Di hadapan ratusan hingga ribuan jama’ah. Pelakunya seorang remaja usia 24 tahun. Pisau mengenai lengan sebelah kanan beliau. Akibatnya, enam jahitan di luka bagian dalam, dan empat jahitan di luka bagian luar. Video kejadian penusukan pun viral, dan semua orang bisa membukanya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD angkat bicara terkait penusukan itu. Seperti yang dilansir oleh viva.co.id, Ahad (13/09/2020), Mahfud menginstruksikan agar aparat kepolisian segera mengungkap kasus ini. “Aparat keamanan Lampung supaya segera mengumumkan identitas pelaku, dugaan motif tindakan, dan menjamin bahwa proses hukum akan dilaksanakan secara adil dan terbuka,” kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Minggu 13 September 2020.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini Syekh Ali Jaber adalah ulama yang banyak membantu pemerintah dalam amar makruf nahi munkar dalam kerangka Islam rahmatan lil alamiin, Islam sebagai rahmat dan sumber kedamaian di dunia, Islam wasathiyyah.
“Selama ini beliau selalu berdakwah sekaligus membantu satgas COVID-19 dan BNPB untuk menyadarkan umat agar melakukan salat di rumah pada awal-awal peristiwa Corona,” ungkapnya.
“Jadi Syekh Ali Jaber adalah ulama yang aktif membantu pemerintah yang bahkan pernah berceramah dan berbuka puasa bersama Presiden Joko Widodo, Presiden SBY, dan Pimpinan lembaga negara lainnya,” tambahnya.

Mahfud menegaskan, pelaku penusukan adalah musuh kedamaian dan perusak kebersatuan yang memusuhi ulama. Sehingga harus diadili secara fair dan terbuka, serta dibongkar jaringan-jaringannya yang mungkin ada di belakangnya.
“Pemerintah menjamin kebebasan ulama untuk terus berdakwah amar makruf nahi munkar. Dan saya, menginstruksikan agar semua aparat menjamin keamanan kepada para ulama yang berdakwah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di era COVID-19,” katanya.

Pertanyaannya, benarkah sistem sekuler akan melindungi ulama?

Pernyataan tidak menjadi parameter perlindungan terhadap ulama yang melakukan tugas dakwah. Karena faktanya justru menegaskan, banyak ulama dipersekusi karena mendakwahkan Islam dan mengoreksi praktik kezaliman rezim.

Inilah yang terjadi ketika negara mengadopsi sistem kapitalis sekularis. Dalam hal ini, pemerintah mengatakan akan ada perlindungan pada para ulama, tapi faktanya tidak demikian. Maka, jawabannya adalah sistem sekuler tidak bisa melindungi para ulama.

Jelas sudah, terlalu banyak peran kosong diperankan oleh para penguasa negeri, untuk menutupi ketidakmampuan negara meriayah rakyatnya. Negara diurus dengan cara-cara yang tidak sepatutnya. Inilah watak rezim kapitalis sekularis dengan segala kebijakan yang selalu menyengsarakan rakyat.

Ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Dan sesungguhnya, para ulama itu adalah pewaris para nabi.” (HR. Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)

Mereka adalah sosok yang akan melindungi umat dari berbagai pemikiran berbahaya, seperti sekularis, liberalis, komunis, dan lain-lain.

Karena peran penting itulah, maka ulama bukan hanya membutuhkan perlindungan dari teror/ancaman fisik saat berdakwah. Namun, lebih besar dari itu juga membutuhkan sistem yang kondusif agar dakwahnya bisa menghantarkan masyarakat pada kesadaran untuk Islam kafah. Kebijakan sertifikasi menghalangi terwujudnya itu.

Maka, yang dibutuhkan hari ini adalah realisasi penerapan syariah kafah. Menunda penegakkannya hanya akan semakin menyengsarakan manusia di seluruh dunia. Saatnya menyambut abad khilafah.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author