23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

PPMI dan FSPASI, Meminta kepada DPR RI mencabut RUU Omnibuslaw dari Prolegnas DPR RI

Kontroversial terkait RUU Omnibuslaw ini makin mencuat dan menjadi konflik kepentingan antara rakyat Indonesia denga Pemerintah dan Legislatif, pasalnya Pemerintah dan DPR RI tanggal 3 Oktober 2020 telah menyetujui RUU Omnibuslaw 3 Oktober 2020.
Ada 7 Point Kesepakatan Jahat Baleg DPR RI Dengan Pemerintah Soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja :
1. UMK bersyarat dan UMSK dihapus.
2. Pengurangan nilai pesangon dari 32 (tiga puluh dua) bulan upah menjadi 25 (dua puluh lima) bulan Upah.
3. Pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau Karyawan Kontrak yang tidak memiliki batas waktu.
4. Status pekerja Outsourcing diberlakukan seumur hidup dan tanpa batasan jenis pekerjaan.
5. Waktu kerja yang eksploitatif.
6. Hak cuti hilang dan hak upah atas cuti juga hilang. Cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti panjang dipastikan hilang.
7. Karena Karyawan Kontrak (PKWT) dan pekerja Outsourcing diberlakukan seumur hidup, maka jaminan pensiun bagi mereka dipastikan hilang.
Demikian rangkuman hasil pembahasan Tk 1 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Baleg DPR RI pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, jelas bung Herry Presiden FSPASI

Bertempat di Markas Komando Pusat DPP PPMI Jln. Jatinegara Barat III No.68F – Kampung Melayu Jakarta Timur, Presiden PPMI menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang DPP PPMI menolak keras RUU Omnibuslaw ditetapkan menjadi UU antara lain :
1. Bahwa RUU Omnibuslaw dalam proses pembuatannya sarat kepoentingan Pemodal dan dipenuhi dengan kecurangan yang melanggar Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Bahwa RUU bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, RUU Omnibuslaw terlalu berpihak kepada kaum pemodal.
3. Bahwa RUU Omnibuslaw dapat dikategorikan sebagai produk perundang-undangan yang mengancam kedaulatan ekonomi Negara dan kelangsungan Hidup rakyat Indonesia sebagai pemilik dan pewaris Negara Kesatuan republic Indonesia
4. Bahwa RUU Omnibuslaw ini juga merugikan kepentingan Kaum Petani, Nelayan dan Umat Islam didalam cluster-cluster lainnya.

Maka atas dasar tersebut di atas kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh serikat pekerja atau serikat buruh se Indonesia dan ormas-ormas yang menolak RUU Omnibuslaw ini untuk segera bereaksi dengan melakukan aksi-aksi penolakan RUU omnibuslaw ini menjadi UU dari tanggal 5 – 8 Oktober 2020 karena Hal ini kami lakukan dalam rangka menjalankan amanah UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi : “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”, karena dampak daripada RUU Omnibuslaw yang terlalu berpihak kepada Pemodal akan berimbas terhadap perekonomian rakyat dan berakibat dapat mengangus stabilitas pertahanan dan keamanan Negara, Maka untuk itu Kami DPP PPMI dengan Tegas menyatakan DPP PPMI Menolak RUU Omnibuslaw menjadi UU, Tegas Daeng Wahidin Presiden PPMI

Kami berkeyakinan inilah momentum persatuan dan kesatuan kaum pekerja/Buruh di Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya yang dikebiri oleh Pemerintah dan Legislatif, tidak perlu dan takut bahwa unjukrasa sudah dilindungi oleh Undang-Undang No : 9 Tahun I998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, kepada aparat untuk tidak menghalang-halangi rakyat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, apalagi RUU Omnibuslaw ini menyangkut kedaulatan rakyat dan kepentingan anak cucu kita di masa yang akan dating agar mereka tidak menjadi jongos di negeri sendiri, jelas Zulkhair Sekjend DPP PPMI