26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Menyelesaikan Wabah dengan Segera, Butuh Keseriusan Penguasa

Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd
Praktisi Pendidikan

Indonesia sudah tujuh bulan dilanda wabah Covid-19. Namun, tanda-tanda berkurangnya penularan virus corona belum juga terlihat. Fakta memperlihatkan bahwa penularan virus bernama ilmiah SARS-Cov-2 itu masih terjadi, sehingga jumlah kasus Covid-19 terus bertambah bahkan secara eksponensial sebagaimana diprediksi di masa awal terjadinya wabah. Saat ini, jumlah penambahan pasien Covid-19 di atas 4.000 orang dalam sehari. Data pemerintah hingga 24/09 pukul 12.00 WIB memperlihatkan, ada 4.174 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir (kompas.com, 01/10/2020).

Pada periode 30 September – 1 Oktober 2020, ada penambahan 116 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini berjumlah 10.856 orang. Menurut laman https://covid19.go.id/peta-sebaran, kasus kematian nasional bertambah 877 orang dalam sepekan, 17-23 September. Hingga 23 September saja akumulasi kasus kematian mencapai 2.560 kasus (kompas.com, 24/9/2020).
Sementara itu, dari pihak tenaga kesehatan (nakes), dilansir dari suara.com (4/9/2020), Indonesia berada di jajaran negara dengan angka kematian tenaga kesehatan terbesar di dunia. Hingga akhir September, berdasarkan data dari Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI) terdapat 127 dokter, 9 dokter gigi dan 92 perawat telah meninggal dunia (kompas.com, 29/9/2020).

Terkait kasus kematian yang tembus angka meninggal 10 ribu atau 3,9 persen, sedikit di atas kasus dunia 3,05 persen terlihat pemerintah masih santai. Bahkan Pilkada akan tetap dilaksanakan. Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap berlangsung. Presiden Jokowi, lewat Fadjroel, menyatakan bahwa pemungutan suara Pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang (cnnindonesia.com, 21/09/2020).

Di saat kondisi wabah ini sudah sangat mengkhawatirkan, pemerintah melalui Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 malah membanggakan jumlah kasus sembuh. Memang jumlah kasus sembuh di Indonesia mencapai 191.853 atau 73,2 persen. Namun, rakyat sesungguhnya tidak perlu pencitraan dari pemerintah dengan mengotak-atik infografis tentang kematian covid-19. Bukan waktunya untuk membanggakan jumlah yang sembuh dengan angka-angka. Yang diperlukan oleh rakyat adalah keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam menangani wabah. Jangan sampai ekonomi lebih dipentingkan daripada nyawa manusia. Kebijakan yang dibuat harus mengutamakan keselamatan jiwa.


Sungguh, 10.856 korban meninggal itu tidak boleh dianggap sepele. Mereka adalah rakyat Indonesia, yang harus dilindungi dan dijamin keselamatannya. Dengan melihat korban yang terus berjatuhan, seharusnya pemerintah bisa belajar dari kasus di Malaysia. Malaysia mengalami lonjakan kasus harian tertinggi corona (Covid-19) sejak Juni 2020 yang terjadi pasca-pemilu daerah yang dilakukan di Sabah. Otoritas melaporkan ada 260 kasus baru pada Kamis (1/10/2020). Sebanyak 118 berada di Kalimantan, dimana negara bagian Sabah berada (cnbcindonesia.com, 2/10/2020).

Lalu bagaimana nasib Indonesia bila Pilkada ini tetap dilaksanakan?
Penambahan jumlah Covid-19 yang terus meningkat telah mendapat sorotan dari Kepala Departemen Epidemiologi FKM UI, Tri Yunis Miko Wahyono. Miko menyesalkan penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah. Ia memperkirakan bahwa jumlah kasus Covid-19 akan terus bertambah. Miko pun menegaskan bahwa jika tidak ada langkah tegas dalam penanganan Covid-19, maka Indonesia tidak akan pernah sampai pada puncak pandemi Covid-19. Lebih dari itu, Miko berpendapat pemerintah hanya bisa menghentikan laju pandemi Covid-19 setelah ditemukannya vaksin Covid-19. Dengan demikian, Miko berharap pemerintah tak buru-buru melakukan new normal atau kenormalan baru di zona merah sebelum adanya vaksin Covid-19 yang saat ini masih tahap uji klinis (pikiran-rakyat, 2/8/2020).

Pada bulan Mei, rakyat pun menyuarakan kekesalannya melalui google trend dengan adanya hashtag #indonesiaterserah yang kemudian menjadi trending topic di Twitter sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap penanganan COVID-19 (inet.detik.com, 16/5/2020).

Sikap pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi khususnya para kapitalis telah menjadi watak asli sistem kapitalisme liberalisme dan ini menjadi penyebab buruknya penanganan wabah.

Sistem kapitalisme hanya bertumpu pada capaian materialistik. Negara dalam sistem kapitalisme hanya berfungsi sebagai regulator, bukan pengurus (riayah). Kapitalisme tidak dirancang untuk membuat keputusan berdasarkan etika, tapi benar-benar didasarkan pada peningkatan hasil ekonomi. Dr. John Ashton, Presiden Fakultas Kesehatan Masyarakat Inggris, dengan tepat mengidentifikasi hal ini, “Kita juga harus mengatasi skandal keengganan industri farmasi berinvestasi dalam penelitian untuk menghasilkan obat dan vaksin, sesuatu yang tidak mau mereka lakukan karena jumlahnya, menurut mereka, sangat kecil dan tidak sepadan dengan investasi. Ini menunjukkan kebangkrutan moral perilaku kapitalisme yang kosong akan kerangka etika dan sosial.”
Seperti semua industri dalam kapitalisme, ekonomi pasar bebas telah memungkinkan industri farmasi untuk menjalankan kekuasaan, kekuatan politik, dan pengaruh sosial terhadap pemerintah suatu negara, jaringan pelayanan kesehatan, para dokter, dan rumah sakit menentukan jenis perawatan apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan seperti untuk virus corona. Pada akhirnya, semua berorientasi pada ekonomi.

Dalam sejarah Islam, wabah pertama yang terkonfirmasi terjadi pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun diceritakan sangat sedih karena sahabat-sahabatnya seperti Abu Ubaidah, Muadz bin Jabal, dan Suhail bin Amr meninggal dunia akibat wabah tersebut. Solusi yang diambil oleh Khalifah Umar adalah penguncian wilayah (lockdown syar’i) untuk mencegah resiko yang lebih besar.

Konsep lockdown syar’i ini tidak mengenal sekat-sekat negara bangsa dan egois kedaerahan yang diharamkan Islam. Nabi Shalallahu ‘alaihi Wasallam bersabda “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu.” (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini menjelaskan larangan memasuki wilayah wabah, agar tidak tertular. Begitu juga yang sudah di dalam, tidak boleh keluar. Agar tidak menularkan kepada yang lain, kecuali keluar dari wilayah untuk berobat. Saat itu wilayah wabahnya adalah Amawasash, dekat Palestina, wilayah Syam, Umar pun menaati syariat dengan melaksanakan prinsip hadis ini dengan membatalkan kepergiannya ke lokasi wabah.

Keputusan negara Islam untuk lockdown syar’i, akan diikuti oleh rakyat karena ketaatan mereka kepada pemimpin, terlebih mereka yakin bahwa negara tak akan abai. Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang memastikan perekonomian negara tetap stabil. Ini karena sistem ekonomi Islam adalah sistem yang antiriba, moneter berbasis emas dan perak yang stabil nilainya, dan menempatkan izin Allah Ta’ala sebagai basis penentu kepemilikan serta basis dalam pengelolaan dan pengembangan harta.

Dengan penerapan sistem ekonomi seperti ini, negara akan memiliki dana dalam menghadapi wabah sehingga mampu mengerahkan seluruh yang dibutuhkan seperti fasilitas kesehatan, logistik, dan jaminan keamanan. Negara juga akan mendorong berbagai riset untuk menciptakan teknologi, obat,vaksin, atau apa pun yang dibutuhkan umat, sebagai bentuk khidmat negara kepada mereka. Sehingga fungsi pengurus dan penjaga umat akan betul-betul tertunaikan secara maksimal.

Ibrah dari upaya Umar bin Khattab dalam mencukupi kebutuhan pangan bagi rakyatnya merupakan tanggungjawab kepemimpinan seorang Khalifah. Umar pun menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Di sisi lain, tingkat imunitas masyarakat juga harus ditingkatkan dengan ketersedian pasokan makanan bagi masyarakat. Terakhir, pemerintah harus menjamin rasa aman kepada masyarakat dalam situasi Covid-19 dengan tidak membuat hal-hal yang menimbulkan kepanikan.

Inilah pembeda antara negara demokrasi dan negara Islam dalam menangani wabah. Berdasarkan hal tersebut, sistem Islamlah satu-satunya harapan kita. Saatnya bagi umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai sistem alternatif untuk diterapkan.

Dengan kata lain, solusi total dan tuntasnya adalah dengan kembali ke ketaatan kepada Allah SWT; kembali pada sistem dan hukum Islam dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh.
Allah Ta’ala berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, …” (QS. AL-Anfal ayat 24)

Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author