06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Sahnya UU Cipta Kerja, Sahnya rakyat miskin Secara Sistemik

Oleh: Maulida Nafeesa M.Si (Pemerhati Sosial Ekonomi)

Omnibus law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan DPR dalam sidang paripurna senin (5/10/2020) hingga malam dini hari. Hanya dua fraksi parta yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja yaitu Partai Demokrat dan PKS.
“Bahkan masa reses (istirahat) tetap melakukan rapat, baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR,” ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agus.

RUU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja namun menguntungkan investor dan sektor formal. Sejumlah sorotan terkait Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yaitu: Pertama penghapusan upah minimum, Kedua jam lembur lebih lama, Ketiga kontrak seumur hidup dan rentan PHK, Keempat pemotongan waktu istirahat, dan Kelima mempermudah perekrutan TKA (Kompas.com)

Di media sosial twitter tagar #TolakOmnibusLaw menjadi trending nomor 1 di Indonesia dengan 1.04 juta tweet pada senin malam (5/10/2020). Disusul dengan kicauan #DPRRIKhianatiRakyat hingga 1,8 juta, #JegalSampaiBatal 2,14 juta tweet. Para penguasa kebijakan di DPR dipilih demi mewakili rakyat akan tetapi sebaliknya DPR mengkhianati rakyat dengan tidak mendengar suara dan aspirasi rakyat.

Pemerintah menyatakan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja untuk menyelamatkan nasional negara. Pemerintah khawatir dalam menghadapi resesi ekonomi (kemerosotan ekonomi) di tahun 2021. Krisis ekonomi memang sudah dirasakan ditahun ini dari menaiknya angka pengganguran, banyak pengusaha gulung tikar, bertambahnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja/PHK, dan pemutusan hubungan ekonomi dengan luar negeri akibat wabah corona. Hal ini telah membuat pemerintah untuk bergerak cepat agar dana investor bisa masuk ke dalam kas negara dalam memutar ekonomi sektor riil dan non riil.

Omong kosong jika demokrasi dan nilai pancasila telah memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Nyatanya sila ke-4 dan ke-5 hanyalah sekedar ilusi. Banyak UU yang disahkan pemerintah sesuai pesanan asing dan investor. Penguasa lebih mementingkan keuntungan ekonomi pribadi dan investor dibanding kondisi ekonomi masyarakat. Mengkritik segala kebijakan pemerintah adalah kewajiban masyarakat karena berurusan dengan tanggung jawab negara dalam mensejahterakan masyarakat.

Rasulullah SAW menegaskan, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pemimpin negara yang berkuasa atas manusia adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki/suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wanita/istri adalah pemimpin terhadap keluarga suaminya dan anak suaminya dan ia akan ditanya tentang mereka. Budak seseorang adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan kekuatan ekonomi Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat namun UU Cipta Kerja memberikan karpet merah bagi investor atau penjajah negeri. Seolah Indonesia mengucapkan “Selamat datang para kolonialisme untuk bebas memilih SDA yang diinginkan seperti barang mewah dalam lemari etalase toko”.

Allah memang sudah mengatur dan menjamin rizki setiap hambanya sebab rizki bagian dari qodho Allah. Namun ini bukan hanya masalah rizki tetapi ada sistem yang dzalim yang membuat rakyat miskin secara sistemik (terstruktur) padahal SDA negara ini sangat berlimpah.

Pada faktanya dapat disaksikan bersama bahwa sikap pemerintah, DPR dan Partai politik merupakan agen penjajah yang mengorbankan kepentingan rakyat dan bersuara mewakili kepentingan investor. Bahkan mereka rela rapat hingga larut malam, demi kepuasan para investor.

Inilah kondisi negeri Indonesia yang masih terjajah. Karena faktanya negeri ini berada dibawah ketiak penjajah. Negeri ini berada dalam cengkeraman ideologi kapitalisme melalui sistem politik Demokrasi.

About Post Author