25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Pengesahan UU Ciptaker, Untuk Siapa?

Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd

Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna ini, sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka soal RUU Cipta Kerja. Hanya dua yang tetap menyatakan menolak, yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Hasilnya, RUU Cipta Kerja pun tetap disahkan menjadi UU karena mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah sepakat. Pembahasan RUU Ciptaker dilaksanakan dalam 64 kali rapat, termasuk saat masa reses (kompas.com, 6/10/2020). Pemerintah dan DPR bersikukuh, UU Cipta Kerja akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi. Sehingga akan melahirkan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi nasional (finance.detik.com, 5/10/2020).
Namun, pengesahan UU Ciptaker langsung mendapat reaksi keras dari masyarakat. Buruh pun satu suara yakni menolak dengan tegas. Tercatat Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengaku sangat kecewa atas disahkannya omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU. Begitu pula Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan pihaknya dan para serikat buruh akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober dalam rangka menolak UU Cipta Kerja. Kurang lebih 2 juta buruh akan bergabung dalam aksi mogok tersebut.


Sebaliknya, kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani. Menurut Shinta, UU Cipta Kerja dapat menjawab permasalahan di dunia usaha, terutama terkait aturan yang tumpang tindih dan perizinan.
Penolakan terhadap disahkannya UU Ciptaker ini dinilai wajar oleh ekonom Universitas Sriwijaya (Unsri), Yan Sulistio. Pengamat Unsri ini mengatakan, banyak pasal di undang-undang Cipta Kerja lebih berpihak kepada perusahaan. Undang-undang ini jauh dari keberpihakan kepada pekerja (buruh), sehingga sangat wajar jika pekerja menolak dan turun ke jalan. Apalagi, penetapan UU tersebut dilakukan pada situasi pandemi virus corona atau covid 19. Dimana, masih banyak pekerja yang terdampak oleh kondisi ekonomi saat ini.
Beliau menyoroti beberapa pasal krusial yang dihilangkan dari undang-undang sebelumnya, salah satunya tentang penetapan upah. Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan klausul upah berdasarkan kebutuhan pekerja dan tingkat inflasi di kabupaten atau kota. Dengan klausul itu, artinya pekerja yang berada di perkotaan akan mendapatkan upah yang hampir sama dengan di kabupaten.
Selain itu, kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sekaligus pesangon sangat tidak memihak pekerja. Nilai pesangon yang lebih rendah dibandingkan perhitungan pada undang-undang sebelumnya, semakin memberikan kesewenangan kepada perusahaan melakukan PHK kepada pekerjanya. Pasal lainnya yang krusial ialah penghilangan sejumlah hak cuti dari pekerja. Sehingga para pekerja terus diperas tenaganya demi keuntungan perusahaan. Kesewenang-wenangan perusahaan semakin terjadi, like dan dislike pengusaha pada pekerja akan menjadi alasan pemutusan hubungan kerja (suarasumsel.id, 6/10/2020).
Dalam kesempatan berbeda, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito pernah membahas sistem upah pekerja yang dihitung per jam yakni bagi pekerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Sistem upah pekerja seperti ini dengan sendirinya akan menghilangkan hak pensiun, hak mendapat jaminan kesehatan, dan lain-lain. Inilah yang diharapkan pemerintah dapat memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia.
Namun, Margarito mengingatkan bahwa cara ini yang harus dikenali. “Cara mereka (baca: pemerintah) berpikir adalah cara kapitalis, mengkadali. Selalu mereka menggunakan hukum untuk mengakumulasi secara vertikal seluruh sumber daya ekonomi ke tangan mereka dengan serangan law,” katanya. Menurutnya, pemerintah yang mengatur pekerjaan berdasarkan hitungan jam kerja, dipastikan akan berdampak pada hilangnya sejumlah kewajiban pengusaha yang selama ini diberikan kepada buruh (finance.pikiran-rakyat.com, 16/2/2020).
Melihat adanya penolakan dari berbagai kalangan, muncul pertanyaan, untuk siapa sesungguhnya UU Ciptaker ini disahkan?
Sebelumnya, perlu kita ketahui tentang pengertian omnibus law. Dikutip dari CNBC Indonesia, menurut Audrey O Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Ini merupakan metode menggabungkan beberapa aturan yang substansinya berbeda, menjadi peraturan besar yang berfungsi sebagai umbrella act, diiringi pencabutan beberapa aturan tertentu. Adapun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yakni:

Penyederhanaan Perizinan
Persyaratan Investasi
Ketenagakerjaan
Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
Kemudahan Berusaha
Dukungan Riset dan Inovasi
Administrasi Pemerintahan
Pengenaan Sanksi
Pengadaan Lahan
Investasi dan Proyek Pemerintah
Kawasan Ekonomi.
Harus diakui regulasi di Indonesia memang terlalu banyak dan tumpang tindih sehingga dinilai menghambat akses pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-4 pada tahun 2017 mencatat regulasi yang tidak terkendali, sehingga mengeluarkan Rekomendasi Jember berupa perampingan dan harmonisasi regulasi antara Pusat dan Daerah.
Dalam sistem kapitalistik, amat tak biasa deregulasi terjadi berbasis kepentingan rakyat. Biasanya, kepentingan para pebisnis kakaplah yang melatarbelakangi deregulasi. Omnibus law menjadi pilihan karena pebisnis tak akan sabar menempuh jalur konvensional untuk merevisi undang-undang satu per satu yang bakal makan waktu lebih dari 50 tahun.
Itulah karakter demokrasi. Legislasi hukum biasa direkayasa sesuai kepentingan penguasa yang dikendalikan pengusaha. Realitas itu dimungkinkan sebagaimana pernyataan pakar Hukum Tata Negara, Jimmy Z. Usfunan, bahwa omnibus law bisa menjadi salah satu jalan keluar bila ada persoalan konflik di antara stakeholder (penyelenggara) pemerintahan, tentu saja stakeholder yang diperhitungkan hanyalah kaum oligarki, elite kecil yang biasa berkolusi dalam menentukan kebijakan.
Terkait UU Ciptaker, UU ini dipandang hanya menguntungkan pengusaha. Apalagi UU ini hanya menetapkan sanksi administratif untuk pengusaha yang melanggar hak-hak buruh. Dalam drafnya, pemerintah merevisi 51 pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di antaranya soal pemutusan hubungan kerja, pengurangan pesangon, pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, penetapan jam kerja, rekrutmen tenaga asing, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan, hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK), termasuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.
Keberpihakan UU ini kepada para pengusaha makin nyata dengan pembentukan satgas yang didominasi oleh para pengusaha. Nyatanya, pengusaha lokal pun menyampaikan keberatan atas UU Ciptaker ini, karena jenis usaha yang dapat dimasuki investor asing kian melebar. Beberapa pihak ragu bila derasnya investasi akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan pengusaha kecil di daerah.
Hal itu makin menguatkan kesimpulan bahwa pihak yang difasilitasi untuk melakukan investasi adalah para pengusaha besar. Apalagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri mencatat, Indonesia berhasil menyerap investasi senilai Rp. 809,6 triliun sepanjang 2019. Namun investasi sebesar itu hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 1.033.835 orang.
Sedikitnya serapan tenaga kerja dalam negeri ini makin menunjukkan bahwa UU ini dibuat untuk memberikan kemudahan investasi para kapital asing, terutama di era Revolusi Industri 4.0 yang meniscayakan otomatisasi. Kemungkinan ini sesungguhnya adalah suatu hal yang wajar jika mengingat sistem kapitalismelah yang diterapkan di Indonesia. Para kapitalis inilah yang sesungguhnya berkuasa, yang menjadikan pemerintahan sebagai alat untuk mempertahankan bahkan mengembangkan kekayaannya.
Tak bisa dimungkiri bila UU omnibus law disusun untuk melanggengkan oligarki. Para pemilik modal dapat terus menjaga kekayaannya, sedangkan rakyat justru hidup celaka. Wajar jika pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti berkomentar bila UU Ciptaker berpotensi menciptakan kroni-kroni baru di pemerintahan Jokowi seperti yang terjadi pada era Soeharto.
Keleluasaan membuat undang-undang sesuai kepentingan elite tertentu, seperti para pengusaha, tentu tidak dikenal dalam Islam. Islam menetapkan bahwa pembuatan undang-undang adalah untuk memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan hukum syara’. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat individu per individu. Islam juga menetapkan Negara berdaulat penuh dan tidak tunduk kepada kepentingan pihak tertentu, para kapitalis lokal ataupun yang dikendalikan oleh kekuatan asing.
Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan.
Sedangkan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” (ri’ayatu asy syu-uun) dan kemaslahatan hidup terpenting.
Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, miskin atau kaya. Seluruh biaya yang diperlukan ditanggung oleh baitul mal, tidak diserahkan pada pengusaha.
Bila pemenuhan kebutuhan hidup diselesaikan, maka persoalan ketenagakerjaan juga dapat diselesaikan dengan tuntas. Permasalahan antara buruh dan pengusaha, dapat diselesaikan sendiri sesuai dengan ketentuan hukum syari’at.
Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan keduanya. Solusinya mesti menguntungkan kedua belah pihak melalui hukum ijarotul ajir (kontrak kerja) yang menjauhkan kedua pihak dari penzaliman satu sama lain.
Demikianlah, pandangan dan solusi yang ditawarkan Islam bukanlah solusi tambal sulam, melainkan solusi yang fundamental dan komprehensif terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sudah saatnya umat berpaling pada Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan, karena itulah jaminan kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh manusia.
“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al An’am: 115).
Wallahu’alam Bishshawab

About Post Author