27/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Buruh Sekarat dengan UU Omnibus Law

Oleh: Imas Sunengsih,SE
Aktivis Muslimah Sukabumi

Akhirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) resmi disahkan pada Senin(5/10) malam. Padahal kalangan buruh, mahasiswa hingga masyarakat menolak keras pengesahan UU Omnibus Law.

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sebagai pemimpin sidang, pada pukul 17.55, meminta persetujuan dalam forum paripurna. Dengan begitu agenda persetujuan RUU Ciptaker untuk menjadi UU Ciptaker telah berakhir. Aziz menskors sidang untuk swafoto para menteri yang hadir. Saat menentukan keputusan tersebut, terdapat 257 anggota DPR RI yang bolos atau tidak hadir. Padahal jumlah anggota dewan di DPR 575 orang dan rapat ini juga di buka melalui saluran teleconference (tirto.id,5/10/20).

Dari fakta di atas membuktikan bahwa sistem kapitalis gagal menyelesaikan masalah buruh.
Masalah perburuhan yang terjadi di negeri ini sebenarnya dipicu oleh dasar yang digunakan oleh sistem kapitalisme yaitu kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja dan living cost terendah yang dijadikan sebagai standar penentuan gaji buruh.

UU ini, bukan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, atau bukan berorientasi kepada buruh, melainkan berorientasi pada investor (penjajah) aseng maupun asing.

Pemerintah dan DPR mereka tak lebih dari agen penjajah. Mereka, mencari recehan dari investor dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Mereka tak segan -segan mengorbankan rakyat demi menyenangkan para kapitalis yaitu aseng dan asing.

Dalam Islam tidak ada konsep kebebasan kepemilikan seperti dalam sistem kapitalis saat ini, di mana manusia bebas memiliki apapun dengan sebab apapun, tanpa melihat halal dan haram. Dalam Islam justru faktor halal dan haram yang menentukan status kepemilikan seseorang, apakah boleh atau tidak. Untuk memiliki sesuatu tentu caranya harus terikat dengan cara yang ditentukan oleh syariah Islam.

Dalam Islam menentukan standar gaji buruh ditentukan berdasarkan manfaat tenaga yang diberikan oleh buruh, bukan living cost terendah. Dengan demikian, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para majikan. Buruh akan mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat. Jika terjadi sengketa antara buruh dan majikan dalam menentukan upah, maka pakar yang akan menentukan upah sepadan. Pakar ini dipilih oleh kedua belah pihak. Jika keduanya tidak menemukan kata sepakat, maka negaralah yang memilihkan pakar untuk mereka dan negara akan memaksa kedua belah pihak untuk mengikuti keputusan pakar tersebut.

Dalam sistem Islam penguasa bertanggung jawab penuh terhadap kondisi rakyatnya tak terkecuali masalah perburuhan. Pemenuhan kebutuhan pokok dan penyediaan lapangan kerja secara merata.

Negara tidak perlu menentukan UMR, bahkan penetapan ini tidak boleh, karena upah merupakan kompensasi jasa yang di terima seseorang berdasarkan tenaga yang di curahkan. Konsep dan solusi Islam mampu menyelesaikan masalah perburuhan dan sudah teruji ketika di terapkan oleh negara khilafah.

…setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari, Muslim)

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author