25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Aksi Menolak UU Omnibuslaw Terpaksa Dilakukan Buruh, Mahasiswa dan Elemen Pergerakan

Hanya orang tolol yang mengaku-ngaku telah membaca dengan cermat naskah busuk Omnibuslaw yang dibuat asal-asalan itu.

Apalagi pongah menganggap mahasiswa yang ikut demo kemarin, Kamis 8 Oktober 2020 di depan Istana Merdeka Jakarta itu nggak tahu apa-apa tentang RUU Cilaka itu. Sebab generasi milineal jaman now jauh lebih cerdas. Mereka cukup membaca saja resumenya dari apa yang sudah digeledah habis oleh para pakar perburuhan mengensi kesimpulan dari telaah yang lebih cermat dari para pakar perburuhan bahwa Omnibuslaw itu hanya mau menjual Indonesia kepada pemilik modal dengan harga murah dan mengorbankan kaum buruh sebagai anak asli bangsa Indonesia yang seharusnya mereka lindungi sesuai amanah Konstitusi.

Itulah sebabnya ada yang bilang Omnibuslaw akan menjadikan kaum buruh Indonesia secara resmi jadi jongos di negerinya sendiri.

Lalu media sosial pun dituding ikut memperkeruh suasa gaduh, meski yang memulainya justru para buzzer influencer yang dibayar dengan duit rakyat juga seperti yang dilakukan para artis murahan sebulan lalu ketika ikut mengkampanyekan Omnibuslaw.

Media sosial bagi warga bangsa Indonesia telah diterima dan dipahami sebagai media perlawanan dari arus informasi yang hendak dikuasai secara sepihak oleh pemerintah yang seharus berpihak pada rakyat.

Sama halnya dengan wakil rakyat yang justru tidak konsisten menyuarakan kepentingan rakyat. Mereka justru menganggap rakyat sebagai penghambat atau bahkan musuh yang mesti dipecundangi secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi seperti saat membahas RUU “Celaka” itu di saat pandemi mengganas dan kaum buruh serta serikat buruh lengah.

Sejak awal merancang dan membahas draf Omnibuslaw toh terbukti dibuat secara serampangan, sehingga ada pasal khusus untuk presiden bisa membuat keputusan maupun pembatalan secara sepihak, sehingga kekuasaannya berada di atas langit ketujuh. Kekuasaan Presiden nyaris absah berada di atas undang-undang.

Begitukah, salah ketik kata mereka ketika tertangkap basah. Begitulah model dan cara untuk menutupi kemunafikan.

Belum lagi perselingkuhan terhadap buruh yang dijanjikan dengan mulutnya yang judes itu, namun tidak sesuai dengan janji dan kenyataan yang terjadi kemudian.

Pengakuan salah seorang Presiden Konfederasi dari Serikat Buruh, cukup menelanjangi kemunafikan Kemenaker maupun Baleg DPR RI yang tak bermalu dan tidak bermutu itu. Karena tidak ada satu pun aspirasi kaum buruh yang diminta itu mau mereka terima, sehingga konfederasi organisasi buruh ini merasa perlu mengklarifikasi secara terbuka pengunduran diri dari Tim Tripartit pembahasan RUU “Celaka” itu karena Tim Tripartit yang dibentuk pun cuma ecek-ecek. Setidaknya pada tanggal 14 – 16 Oktober 2020 yang akan datang mereka pun akan melakukan aksi secara besar-besaran seperti yang sudah dimotori oleh Serikat PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) pada tanggal 5 Oktober 2020 atau bisa lebih heboh dari aksi bersama KSBSI dan kaum aktivis serta pergerakan dan mahasiswa yang sangat fenomenal berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2020. Sehingga berbagai kerusuhan di sejumlah tempat dan daerah mulai hendak ditudingkan pada KSBSI.

Begitulah cara kerja para buzzer dan influencer melalui media sosial yang selalu dituding dengan tuduhan buruk. Penebar hoax dan sebagainya untuk mengintimidasi pengguna medsos melakukan perlawanan budaya melalui media alternatif, karena media maenstrem sudah dikontrak mati oleh penguasa dan para pengusaha yang punya duit.

Menko Ekuin Airlangga Hartarto (Ketum Golkar) pun sebagai pialang Omnibuslaw ikut menebar hoax dengan mengatakan sudah mengetahui siapa penyandang dana dari aksi buruh pada 8 Oktober 2020. Dan kalau bukan psiwar, mengapa pihak yang dituduh itu tidak segera ditangkap atau diperiksa ?

Jadi begitulah hoax kelas MENKO yang juga tidak kurang banyak cuma omong kosongnya. Sebab Airlangga bisa dipastikan tidak akan bisa membuktikan bualannya itu.

Prilaku buruk seperti model klaim Airlangga Hartarto ini sudah menjadi pola para penguasa untuk menyerang atau sekedar menggertak kaum pergerakan yang turun ke jalan yang riuh menyuarakan jerit hati nuraninya yang dikhianati oleh para wakilnya di parlemen dan Hasil Pilpres 2019 lalu, karena para wakil rakyat yang khianat itu lebih asyik berbisnis bersama pengusaha.

Itulah sebabnya aksi kaum buruh terpaksa dilakukan. Karena DPR RI yang harus dan wajib mendengar dan meneruskan aspirasi serta jerit pilu ketakutan dari ancaman Omnibuslaw itu, tidak mereka gubris.

Aksi buruh dan kaum pergerakan lainnya pun acap mendapat pengakuan dan pembenaran dari hampir semua aparat bahwa aksi dan unjuk rasa itu adalah hak, kata mereka pula. Tapi nada ucapannya pun nyaris selalu dibarengi dengan insinuasi atau semacam ancaman terselubung, jika anarkis akan kami tindak tegas. Persis seperti yang diucapkan banyak aparat.

Nada serupa ini pun sempat berulangkali diucapkan Menko Polhukam Machfud MD melalui Televisi pemerintah tadi pagi, sehubungan aksi buruh bersama mahasiswa dan elemen pergerakan lain pada hari Kamis 8 Oktober 2020.

Sungguh sulit saya pahami bagaimana mungkin mereka yang sudah bersumpah dan berjanji hendak mensejahterakan dan berjanji hendak menenteramkan hati rakyat itu bisa ingkar atau bahkan khianat pada rakyat. Padahal, jika diendus, tubuh mereka pun sudah banyak Uban dan Bau Tanah.

Jakarta, 9 Oktober 2020
Jacob Ereste

About Post Author