30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan Siapa? Khilafah Solusi Tuntasnya.

Oleh: Sri Ramadhani
Member Amk

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin (5/10). Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.
Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. (www.kompas.com)

Para pengusaha justru menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan pada Senin (5/10). Mereka juga memberikan apresiasi kepada pemerintah dan anggota dewan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani berharap UU Cipta kerja ini dapat mendorong perekonomian dan investasi, melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja. (www.cnnindonesia.com 5/10/2020)

Ditengah pandemi saat ini, semestinya pemerintah fokus pada penyelesaian masalah kesehatan akibat Covid-19 dan masalah-masalah yang terkait dengannya, seperti gelombang PHK yang masih mengintai karena resesi ekonomi. Lantas mengapa pemerintah begitu getol untuk cepat-cepat mengesahkan UU cipta kerja tersebut? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan ?
Kenekatan pemerintah untuk tetap mengesahkan UU tersebut di tengah gelombang kecaman masyarakat, tak bisa lepas dari keuntungan yang bakal diperoleh korporasi (perusahaan) baik lokal maupun asing.

Dari fakta di atas kita bisa melihat bagaimana antusiasme para pengusaha (kapitalis) menyambut pengesahan UU ciptaker tersebut. Tentu kita hal tersebut semakin menimbulkan tanda tanya besar bukan? UU ini dibuat seolah-olah berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Padahal, UU ini sejatinya berorientasi pada investasi. Lapangan kerja hanya akses sampingan saja, bukan tujuan utama. Investasi juga bukan merupakan ungkapan yang jujur, karena sejatinya yang dimaksud investasi adalah eksploitasi sumber ekonomi baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, untuk kepentingan kaum kapitalis.

UU ini, bukan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, atau bukan berorientasi kepada buruh, melainkan berorientasi pada investor (penjajah) aseng maupun asing.

Pemerintah dan DPR mereka tak lebih dari agen penjajah. Mereka, mencari recehan dari investor dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Mereka layaknya demang di zaman Belanda, yang memeras keringat pribumi demi mengabdi kepada kompeni.

Pemerintah, DPR dan partai bersuara mewakili kepentingan investor, bukan mewakili rakyat. Itulah kondisi negeri ini, masih terjajah. Faktanya negeri ini berada dibawah ketiak penjajah. Negeri ini berada dalam cengkeraman ideologi kapitalisme melalui sistem politik demokrasi. Tidak ada yang namanya dari rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat. Melainkan, dari rakyat, untuk pemerintah, kepada pemilik modal (kapitalis).

Sungguh miris dan zalimnya sistem ini dalam menguasai dunia.
Tentu yang paling merasakan langsung dampak penerapan UU ini adalah para buruh. Banyak point-point yang diusungkan UU ini yang merugikan mereka seperti pesangon tanpa kepastian, perluasan status kontrak dan outsourcing, semakin mudahnya perusahaan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK), serta aturan pengupahan berdasarkan jam kerja, hingga hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun.
Permasalahan yang akan ditimbulkan setelah pengesahan UU ini ialah pengusaha akan memasukkan komponen kenaikan upah ke dalam biaya produksi sehingga mengakibatkan harga jual barang naik. Akibatnya, akan terjadi inflasi, daya beli masyarakat makin rendah, dan pada gilirannya buruh kesulitan memenuhi kebutuhan. Jadi persoalan pokoknya adalah upaya pemenuhan kebutuhan hidup serta upaya meningkatkan kesejahteraan hidup.
Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab negara.

Namun, negari ini menerapkan sistem kapitalisme-demokrasi yang tidak akan mungkin bisa memberi kesejahteraan merata pada rakyat melainkan hanya untuk memuaskan dan menguntungkan kalangan elite atau para pemilik modal saja. Jadi, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Sebab, menurut kapitalisme, negara yang “baik” yaitu membatasi perannya hanya sebagai regulator, di saat yang sama  menyerahkan pengurusan hajat publik termasuk buruh kepada swasta. Kemudian negara memindahkan beban jaminan sejahtera buruh kepada pengusaha, bukan menjadi tanggung jawab negara.

Oleh karena itu, agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas, persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat harusnya juga menjadi fokus perhatian dengan mencari solusi yang fundamental dan efektif.

Khilafah sebagai Solusi.

Islam adalah sebuah ideologi (mabda’) yang keberadannya Allah turunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan dan mengatasi berbagai persoalan hidup manusia. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, Islam mewajibkan negara menjalankan ekonomi negaranya dengan sistem politik ekonomi Islam.
Politik ekonomi Islam diterapkan oleh khilafah melalui berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai kemampuan yang dimiliki.
Kebutuhan pokok (primer) dalam pandangan Islam mencakup kebutuhan terhadap barang-barang tertentu berupa pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (muslim dan nonmuslim) secara menyeluruh, baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa.

Khilafah akan menciptakan lapangan kerja, memberi akses kepemilikan lahan bagi individu yang mampu mengolahnya melalui ihyaul mawat (menghidupkan tanah mati), menciptakan iklim kondusif bagi wirausaha, dan sebagainya, sebagai sarana bagi setiap kepala keluarga untuk bekerja. Hukum syariat tersebut mampu mencegah individu-individu masyarakat yang sedang dililit kebutuhan untuk berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan menghinakan diri (meminta-minta).

Semua itu sebagai kewajiban negara dan bagian dari tugasnya sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat, menjadikan rakyat mengaksesnya dengan murah bahkan gratis. Sehingga rakyat –apa pun pekerjaannya akan dijamin pemenuhan pendidikan anak-anaknya, kesehatan keluarga, transportasi aman-nyaman, serta energi untuk keperluan rumah tangganya.

Dengan dilaksanakan politik ekonomi Islam tersebut, beberapa permasalahan pokok ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan buruh terselesaikan. Permasalahan tunjangan sosial berupa pendidikan dan kesehatan juga bukanlah masalah yang harus dikhawatirkan lagi oleh pekerja.

Demikianlah cara khilafah mengurus masyarakat dengan baik. Sebab, dalam Islam seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan hukum-hukum Allah Swt. Ibn umar ra .berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda :
“…setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari, Muslim)

Semoga Allah segera datangkan kemenangan Islam dengan tegaknya khilafah, agar umat Islam dapat merasakan hidup bersama pemimpin yang soleh dan amanah yang menerapkan syariatNya secara menyeluruh.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author