04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Omnibus Law, Solusi Sekuler Kapitalistik yang Zalim dan Busuk


Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt
Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK

Di tengah segudang permasalahan buntut dari pandemi yang belum usai, jagat Nusantara digemparkan dengan kabar buruk berupa disahkannya satu Undang-Undang zalim dan demikian tak berpihak pada rakyat.

Sebagaimana dikutip dari BBCNews bahwa Senin, 5 Oktober 2020 RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi diketuk palu di gedung DPR. Hal ini memantik aksi berupa demo nasional 6-8 Oktober baik di ibukota hingga di daerah-daerah. Demonstrasi besar-besaran ini dilakukan sebagai bentuk protes keras akan ketidak adilan yang dirasakan oleh rakyat. Dilakukan oleh banyak elemen rakyat, mulai para buruh, tokoh masyarakat, pelajar dan mahasiswa, hingga masyarakat umum lainnya.

Omnibus Law: Ambisi Pemerintah, Kezaliman atas Rakyat

Pemerintah mengklaim bahwa pengesahan Undang-Undang yang dikenal sebagai UU Sapu Jagat ini adalah untuk memberi regulasi bagi terciptanya kondusivitas kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ditakar dengan baiknya kekuatan ekonomi makro negeri. Hal ini salah satunya tampak dari ambisi pemerintah ketika merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia.

Kondusivitas investasi dipandang sebagai satu jalan yang dapat memuluskannya. Sementara dalam tataran fakta tumpang tindih dan ketidak harmonisan regulasi sektoral dipandang kerap menjadi hambatan utama dalam menciptakan iklim investasi bagi para investor. Atas dasar itu sejak awal masa jabatan Presidennya yang ke-2 pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo dalam salah satu pidato resminya mengungkapkan, “Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing Undang-Undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu Undang-Undang yang sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang, bahkan puluhan Undang-Undang ….”

Padahal, investasi yang digadang-gadang akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat, kenyataanya hanya angan. Pembukaan lahan pekerjaan dengan derasnya investasi sungguh hanya serupa janji yang tak kunjung ada bukti. Ketua Umum Apindo, Hariadi Sukamdani mengungkapkan adanya tren penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja di beberapa tahun belakangan. Pada 2010 setiap Rp1 triliun investasi yang masuk mampu menyerap sekitar 5.014 pekerja. Sedangkan pada 2019, setiap Rp1 triliun investasi hanya mampu menyerap 1.200 tenaga kerja saja. (katadata.co.id, 12/6/2020)

Tentu rakyat menolak dan menjerit mendapati pemerintah demikian tega merancang bahkan dengan cepat mengesahkan Undang-Undang tersebut. UU ini dipandang hanya menguntungkan pihak korporat. Terlebih ketika UU ini hanya menetapkan sanksi administratif bagi pengusaha yang melanggar hak-hak buruh. Dalam drafnya, pemerintah merevisi 51 pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jaminan kepastian hukum atas kaum buruh semakin hilang oleh aturan tersebut. Di antaranya terkait PHK, pengurangan pesangon, pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, penetapan jam kerja, rekrutmen tenaga asing, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan, hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK), juga mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Demokrasi Kapitalis Biang Permasalahan

Adanya jurang antara apa yang dipandang baik oleh pemerintah dan rakyat tentu wajib dipertanyakan. Bukankah ketika diangkat menjadi penguasa itu mereka didaulat untuk menjalankan amanah dalam mengurus semua urusan dan kebutuhan rakyat?

Adapun ibu bapak dewan yang duduk di badan legislatif itu adalah wakil rakyat yang sudah semestinya menyuarakan setiap aspirasi rakyat?

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Maka wajar ketika rakyat pun protes terkait hal ini.

Dalam sistem demokrasi Rakyat semestinya yang berdaulat. Maka ketika tidak diberikan ruang untuk didengar asiprasinya, rakyat pun merasa frustrasi sehingga memilih untuk menyuarakannya melalui parlemen jalanan. Mekanisme berupa judicial review di Mahkamah Agung, sudah tak dipercaya mampu memberi keadilan. Arang hitam berupa banyaknya kasus yang diputuskan jauh dari asas keadilan telah mencoreng muka lembaga tertinggi bidang hukum di Indonesia itu.

Dalam hal regulasi maupun deregulasi. Dengan nafas yang katanya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, diharapkan mampu untuk membawa aspirasi masyarakat agar dapat tersampaikan pada penguasa untuk bisa diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Ketika tidak didapat kata sepakat, cara votinglah yang paling lazim diambil untuk mencapai mufakat. Namun faktanya pada mekanisme ini sangat memungkinkan munculnya ruang untuk deal-deal kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sementara karena sistem yang sedang melingkupi adalah kapitalisme maka tak heran baik buruk itu disandarkan pada pencapaian materi. Akhirnya para pemegang kapitallah yang justru di atas angin. Tak mengherankan dalam pasal demi pasal Undang-Undang Omnibus Law pun sangat kuat aroma kepentingan korporat dibanding kepentingan rakyat.

Ditambah dengan prinsip sekularistik yang mengakar di negeri ini. Telah menguatkan kecenderungan para pengambil kebijakan lebih mengedepankan nafsu meraih keuntungan duniawi dibanding bertanggung jawab terhadap amanah yang sedang mereka emban. Rasa takut akan adanya perhitungan di yaumil akhir telah lama pupus tergantikan oleh sifat hubuddunya. Agama hanya diberi porsi mengatur urusan ibadah mahdhah, sementara urusan dunia dikembalikan pada kecerdasan akal yang serba terbatas.

Diperparah dengan fakta lingkaran oligarki yang sangat kuat, menjadikan pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elit politik di pusaran kekuasaan. Berkolaborasi dengan bisikan-bisikan sang pemilik modal yang telah demikian berjasa dalam suksesi kepemimpinan di sistem demokrasi yang terkenal berbiaya mahal. Semua berpadu menghasilkan benang kusut permasalahan yang sulit utuk diurai.

Islam Solusi Hakiki

Karut marut tersebab cacat bawaan demokrasi itu sangat berbanding terbalik dengan pandangan Islam. Ia dibangun berdasarkan standar akidah yang berasal dari Sang Pencipta. Bahwa standar baik buruk, terpuji tecela, amanah atau zalim, semua diserahkan pada pandangan syara. Tak diberi ruang sedikit pun bagi hawa nafsu untuk turut dalam perkara ini.

Adapun Islam dalam memandang terkait pengaturan urusan rakyat, maka itu menjadi tanggung jawab penguasa. Terkait kesejahteraan, sandang, pangan, papan. Bahkan keterjangkauan akan kebutuhan komunal masyarakat berupa kesehatan, pendidikan dan keamanan. Semua merupakan tugas dan tanggung jawab penguasa. Dimana kelak di hadapan Allah akan dimintakan pertanggungjawabannya atas pengurusan terhadap satu per satu individu yang ada di bawah kekuasaannya.

Mekanisme pertanggungjawaban ini dilakukan dengan jalan langsung dan tidak langsung. Untuk hajat individu maka penguasa dalam hal ini negara berperan secara tidak langsung. Dengan jalan memberi kemudahan terhadap para individu lelaki untuk mendapat akses pada pekerjaan. Lapangan kerja dibuka selebarnya untuk bisa menjadi jalan bagi para pencari nafkah agar mampu memenuhi semua kebutuhan asasi dari keluarga yang ada di bawah tanggung jawabnya. Maka dalam hal ini kecukupan akan hajat individu dapat terselesaikan.

Sementara hajat komunal, maka pemerintah berperan secara langsung. Wajib menjadi penyelenggara atas semua kebutuhan yang berkaitan dengan hal tersebut. Keterjangkauan akan kesehatan, pendidikan, keamanan, juga pada akses-akses umum lainnya menjadi tugas negara juga. Fasilitas berupa sarana fisik dan non fisik dari aspek ini dibangun, diberikan secara cuma-cuma bagi rakyat atau jikapun memungut biaya namun dipastikan dengan besaran yang tidak memberatkan dan dapat dijangkau oleh siapapun.

Biaya yang dibutuhkan untuk keterjaminan dan penyelenggaraan hak-hak publik itu diambil dari pos-pos dana pemasukan negara (almilkiyah daulah) dan harta umum (almilkiyah ‘ammah). Dimana pengelolaannya dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah bernama Baitulmal. Di bawah pengawasan langsung dari penguasa tertinggi dari negara yang memberlakukan syariat Islam. Tentu luasnya nikmat Allah berupa harta kekayaan alam akan benar-benar dapat dinikmati oleh semua masyarakat sebagai khalifatu fil ardhi. Bukan hanya disesap oleh kalangan borjuis seperti yang lazim terjadi di alam kapitalis sekuler saat ini.

Begitupun dengan prinsip kapitalis sekuler lainnya yang nyata bathil dan busuk. Berupa pandangan bahwa kesejahteraan rakyat dalam hal ini para buruh diserahkan kepada pengusaha yang pada kenyataannya mereka pun merupakan warga negara yang sudah semestinya mendapat hak yang sama dalam hal pengurusan terkait urusannya.

Adapun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan hak pekerja dan pengusaha dalam sebuah akad pekerjaan, maka Islam memiliki pandangan khas yang demikian indah. Hal ini termasuk kategori akad ijarah (kontrak kerja) antara penguaha dan pekerja. Kontrak kerja dilakukan berdasarkan prinsip saling ridha dan menguntungkan kedua pihak. Tak diperkenankan satu sama lain saling menzalami.

Pengusaha dalam hal ini mendapat keuntungan berupa jasa dari para pekerja. Begitupun pekerja mendapat keuntungan berupa upah yang layak dari pengusaha tempat mereka bekerja.

Dengan spirit yang disandarkan pada akidah Islam menjadikan masing-masing akan memiliki semangat dan tanggung jawab ketika menjalankan perannya. Semua sadar bahwa keterlaksanaan dari perannya akan berkonsekuensi ridha Allah yang selama ini menjadi tujuan mereka. Juga sebaliknya mereka akan diganjar dosa dan kebencian dari-Nya jika tak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda,

“Allah Swt. Berfirman, ‘Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada Khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yag menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedang orang itu tidak memberikan upahnya.’.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Dari semua itu, betapa rindunya akan penerapan syariat Islam yang menyeluruh bisa diterapkan oleh negara. Sehingga semua problematika kehidupan termasuk di antaranya kisruh terkait urusan kesejahteraan di tengah masyarakat dapat terselesaikan secara tuntas. Omnibus Law dan regulasi zalim serta busuk khas kapitalis lainnya tak semestinya diterapkan di tengah masyarakat. Kita hanya membutuhkan satu formulasi sistem pemerintahan yang mau memberlakukan keseluruhan dari aturan Sang Pencipta. Dimana sudah pasti kebenarannya dan terjamin keadilannya.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab.

About Post Author