23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Jangan Biarkan Perlawanan Kami Sia-sia Belaka

Tiba-tiba, dunia jagad maya bergetar hebat, ribuan postingan aksi #CabutOmnibuslaw #BatalkanOmnibuslaw berseliweran di setiap beranda media sosial. Bahkan, tanda pagar yang berhubungan dengan RUU Omnibus Law bergema ke seantero jagat raya. Rakyat turun ke jalan. Menuntut dicabutnya sebuah undang-undang sapu jagat itu, yang nantinya bisa menyengsarakan orang banyak. Tidak hanya kaum buruh, petani, dan nelayan, bahkan mahasiswa, pelajar dan warga masyarakat lainnya. Akan tetapi, juga akan berdampak negatif ke semua lini sektor kehidupan sosial kemasyarakatan, dan sendi-sendi tatanan masyarakat.

5 Oktober 2020, merupakan waktu yang tak akan mungkin terlupakan bagi kaum buruh dan kaum pekerja lainnya. Karena disaat itu, sebelum pengesahan pada tanggal 5 Oktober 2020 PPMI Telah bergerak duluan maju berhadapan dengan aparat yang menghalangi aksi PPMI ke DPR RI di depan gedung DPR RI dengan alasan PSBB Jakarta, karena sejak dari awal PPMI telah mengendus ada rencana jahat anggota DPR RI di senayan untuk mengatur jadwal sidang yang sudah dijadwalkan oleh Bamus Tgl 8 Oktober 2020 tiba-tiba diubah menjadi Tanggal 5 Oktober 2020 tengah malam, ketukan palu pengesahan RUU Cipta Kerja di tengah malam begitu menyakitkan terdengar hanya PKS dan Partai Demokrat yang menolak. Partai – Partai lainnya yang sudah terbeli oleh kaum pemodal itu seperti kejar setoran aja, mereka Terburu-buru, Tergesa-gesa, seakan-akan dipaksakan, memanfaatkan situasi PSBB Jakarta dan tentu saja ada begitu banyak kepentingan, yang sedang dipertaruhkan oleh anggota dewan yang katanya terhormat itu. Padahal, sebuah aturan, sebuah kebijakan haruslah mampu menjadi pelindung bagi kaum yang lemah, bukan malah makin melemahkan. Jika ada sebuah perundang-undangan yang merugikan suatu golongan, ada baiknya dibatalkan saja perundang-undangan tersebut.

Pernyataan Sikap Penolakan dan Perlawanan DPP PPMI serta Pengurus DPW/DPC/PPA PPMI Se Indonesia serta Konfederasi/Federasi Serikat Pekerja lainnya Terhadap UU Omnibus Law, tersebar luas di media sosial bahkan sampai ke mancanegara yang mengajak seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan elemen lainnya untuk konsisten melakukan penolakan UU Omnibuslaw tersebut dengan Aksi- Aksi nyata di lapangan.

6 Oktober 2020, gayung bersambut buruh/pekerja yang tidak terima atas keputusan DPR RI itu sejak pagi sudah beratus-ratus buruh menyampaikan informasi melalui kanal media sosial yang mereka miliki. Mogok kerja secara serentak, dimulai Selasa pagi itu. Bus-bus jemputan buruh, sudah mulai menepi dan menurunkan seluruh penumpangnya. Ribuan motor sudah terparkir di bahu-bahu jalan protokol. mereka sudah Siap dipotong upah, siap mendapatkan sanksi, bahkan mereka pun sudah siap dengan resiko PHK. Bahkan, ancaman itu diperparah dengan issue wabah virus Covid 19 dan situasi PSBB Jakarta, yang entah mengapa gaungnya hilang ditelan Undang-undang Cipta Kerja tapi tidak menghalangi buruh melakukan aksi-aksi penolakan bersama mahasiswa sambil menduduki dan menguasai serta menyegel kantor DPRD sebagai Mosi Tidak Percaya Rakyat kepada Legislatif dan Pemerintah.

7 Oktober 2020, aksi-aksi menuntut dicabutnya RUU Cipta Kerja semakin massive terjadi di seluruh Indonesia Bentrokan antara buruh, mahasiswa, pelajar dengan pihak aparat keamanan tak terelakan. Korban berjatuhan, sumpah serapah dikeluarkan. Caci maki terlontar, seakan-akan sosok Omnibus Law berada didepan mereka, untuk terus dihujam dan terkapar. Pergerakan terus menyebar, tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Gerakan mahasiswa dan pelajar pecah diseluruh negeri. Buruh-buruh pun keluar pabrik, menggelar berbagai aksi. Teatrikal, poster hingga memenuhi media sosial dengan berbagai postingan yang membuat gerah penguasa. Korban terus berjatuhan, tapi tidak menyurutkan perjuangan. Bahkan, api perjuangan terus menjalar, dan membakar semangat setiap dada orang-orang yang dirugikan oleh anggota dewan.

8 Oktober 2020, kemarahan rakyat semakin memuncak. Pergerakan bertambah massive, ketika buruh-buruh kembali keluar pabrik dan turun ke jalan. Menjemput kawan-kawan buruh yang tersandera kegalauan dan kebimbangan. Kawasan – Kawasan Industri lumpuh total, Buruh Keluar pabrik dengan ancaman PHK, atau turun ke jalan dan menumbangkan kedzaliman. Buruh, Mahasiswa dan “anak STM” kembali menjadi sasaran amukan pihak aparat keamanan terlebih yang mengikuti Aksi Penolakan Omnibuslaw di Istana Negara Jakarta, yang disayangkan hanya PPMI dan KASBI yang hadir di Jakarta sisanya fokus melakukan aksi di daerah dengan berbagai alasan tidak mampu melakukan aksi di depan Istana Negara. Pukulan dan tendangan, pentungan dan hardikan jadi pemandangan. Berdarah-darah dan penuh air mata, ketika rakyat meminta keadilan. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan keadaan pejabat yang bergelimang kemudahan. Karena nyawa taruhannya ketika rakyat meminta keadilan, tapi jika kalian menginginkan kemudahan, jadilah anggota dewan.

Api perlawanan berkobar dimana-mana, karena Api perlawanan rakyat akan terus membara. Anggota dewan pun hanya senyum dan tertawa bahkan menyatakan jika sudah tidak percaya DPR RI tidak usah dipilih lagi menjadi anggota dewan di Pileg 2024 nanti, karena kocek sudah tebal dan siap melanglang buana. Rakyat ditinggal dengan sandang yang compang-camping dengan luka yang menganga. Anggota dewan memegang gelas kristal, menyantap hidangan mewah di restoran ternama.

Wahai pemimpin gerakan, siapa pun Anda. Jangan biarkan UU Omnibuslaw ini di bawa ke Mahkamah Konstitusi, Jangan biarkan api revolusi ini padam begitu saja. Jangan biarkan UU Omnibuslaw ini dibawa ke MK. Jangan biarkan perlawanan dan perjuangan ini sia-sia belaka. Jangan biarkan rakyat dikangkangi oligarki dan keserakahan dan ketamakan hasil korupsi yang semakin merajalela. Kami buruh, kami mahasiswa, kami pelajar, kami petani, kami nelayan, kami warga biasa, dan kami bisa siapa saja. Hanya berharap, jangan biarkan perjuangan kami sia-sia belaka. Teruslah bergerak wahai Mahasiswa dan Kaum Buruh BATALKAN OMNIBUSLAW. (NA)

Bandung, 11 Oktober 2020
Nina Abubakar