26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Rakyat Butuh Bukti Bukan Sekadar Janji

Oleh : Sartinah
Relawan Media

Pemilihan kepala daerah sudah di depan mata. Meski pandemi masih menjadi momok di tengah masyarakat, tetapi tak memengaruhi pelaksanaan pilkada yang telah memasuki masa kampanye. Pun, yang tengah terjadi di Konsel, Sulawesi Tenggara.

Calon Bupati Konawe Selatan (Konsel) Sarunuddin Dangga, memulai kampanye pertamanya di Lapangan Sepak Bola Desa Motaha, Kecamatan Angata, Kabupaten Konsel, Senin (28/9/2020).

Di hadapan Pendukungnya, Surunuddin Dangga mengaku masih banyak kekurangan selama menjabat lima tahun ini. Mulai dari tenaga guru yang bergerak di dunia pendidikan, hingga tenaga kesehatan khususnya di Kecamatan Angata. Untuk itu, jika dirinya masih diberi amanah oleh rakyat Konsel pasangan Surunuddin-Rasyud (SUARA) akan memenuhi kekurangan di bidang pendidikan. (inikatasultra.com, 29/9/2020)

Menurutnya lagi, selain bidang pendidikan, dia juga akan membenahi sektor kesehatan dengan merekrut pegawai kesehatan di masing-masing desa yang nantinya akan bertugas di Puskesmas Angata. Karena itu dia mengajak kepada seluruh warga Angata untuk memenangkan dirinya pada pilkada tahun ini.

Kampanye memang menjadi agenda rutin lima tahunan menjelang pilkada atau pilpres dengan tujuan mendapat dukungan pemilih sekaligus membeberkan janji-janji manis kepada rakyat untuk diimplementasikan lima tahun ke depan.

Sayangnya, setelah duduk di kursi kekuasaan, janji manis para kandidat calon penguasa tak selalu berbuah manis. Bahkan sering membuat hati rakyat teriris. Bagaimana tidak, nyaris di setiap hajatan lima tahunan, baik pilkada maupun pilpres, kata “kesejahteraan rakyat” menjadi menu yang selalu diobral murah.

Namun, berulang kali janji manis telah diucapkan, sebanyak itu pula rakyat dikecewakan. Para penguasa terpilih tak lagi konsisten memenuhi janjinya, malah tak jarang mereka rela mengorbankan kemaslahatan rakyatnya. Lihatlah berapa banyak kebijakan yang dibuat melalui tangan-tangan mereka yang berbuah pahit terhadap nasib rakyat.

Rakyat hanya dijadikan batu loncatan dan diburu suaranya saat menjelang pemilu. Namun saat pengesahan undang-undang, rakyat tak pernah dilibatkan. Hal ini kian membuktikan bahwa filosofi demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” hanyalah ilusi yang nihil dalam aplikasinya.

Demokrasi hanya menyandarkan pada suara mayoritas dan pendapat manusia yang penuh dengan kepentingan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat pun sangat jauh dari kemaslahatan rakyat. Sebagaimana yang kini menjadi kontroversi di masyarakat, yakni pengesahan UU Cipta kerja yang jelas-jelas mengebiri hak-hak rakyat dan berpotensi menggiring rakyat pada kemiskinan akut. Meski ditolak, tetapi tak menyurutkan niat mereka yang bergelar wakil rakyat untuk tetap mengesahkannya.

Belum lagi, munculnya para penguasa yang antikritik. Padahal saat kampanye mereka antusias menjadi pendengar keluh kesah rakyatnya. Terbukti dengan diabaikannya aspirasi rakyat terhadap berbagai undang-undang yang tidak pro rakyat. Suara rakyat tak lagi didengar, bahkan tak jarang diancam bui hanya demi memperjuangkan aspirasinya. Bila sudah begini, janji manis saat kampanye tinggallah janji yang tidak harus ditepati.

Padahal, pemimpin sejatinya dipilih untuk menjadi pelayan umat dan mengurus seluruh urusan rakyat. Pemimpin juga berfungsi sebagai junnah bagi rakyatnya dari berbagai ancaman. Janji-janji para pemimpin seharusnya bukan sekadar pemanis di bibir, apalagi jika hal itu menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.

Namun, kepemimpinan seperti ini hanya lahir dari sistem rancangan Ilahi yang jauh dari kepentingan, yakni sistem Islam. Sebagai agama yang paripurna, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari perkara kecil hingga urusan yang paling besar. Pun, dari rahimnya lahir para penguasa-penguasa yang amanah dan benar-benar berfungsi sebagai junnah.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw.: “Sesungguhnya al-Imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Para pemimpin dipilih untuk mengurus kemaslahatan rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. di akhirat kelak terkait pengurusan terhadap rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari)

Dengan bekal ketakwaannya, para penguasa Islam akan senantiasa menepati janjinya dan tidak akan membuat kebijakan yang melenceng dari syariat Islam, apalagi menzalimi rakyat. Sebagaimana dalam kepemimpinan khalifah Umar bin Khathtab dalam meriayah rakyatnya.

Sang khalifah adalah karakter pemimpin yang tegas terhadap para pejabatnya, tetapi lemah lembut terhadap rakyatnya. Bahkan, Umar menerima kritik dari seorang wanita terkait penetapan mahar, hingga khalifah pun membatalkan kebijakan tersebut. Karakter pemimpin seperti ini mustahil ditemui dalam sistem demokrasi, dimana kekuasaan akan terus berkelindan dengan berbagai kepentingan.
Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author