23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

RUU Cipta Kerja, Bukti Wakil Rakyat Tidak Pro Rakyat

Oleh: Yani Rusliani | Pendidik Generasi

Memasuki awal bulan Oktober 2020, para wakil rakyat yang duduk di DPR RI mengesahkan RUU yang kembali menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat yaitu disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dikutip dari ayobandung.com (02/10/2020), ribuan buruh Jawa Barat turun ke jalan. Mereka beraksi di depan Gedung Sate Bandung. Melakukan aksi menyuarakan protes dan penolakan terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Salah satunya dengan disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR RI. Berbagai serikat buruh telah menyuarakan akan melakukan aksi mogok kerja nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 mendatang.

Kenekatan pemerintah untuk tetap mengesahkan RUU tersebut di tengah gelombang kecaman masyarakat, tak bisa lepas dari keuntungan yang bakal diperoleh dari korporasi. Dengan disahkannya RUU ini, tentu saja yang paling merasakan langsung dampak penerapan RUU ini adalah buruh. Maka tak ayal gelombang reaksi para buruh tidak bisa dielakkan lagi.
Banyak pasal yang merugikan mereka, seperti pesangon tanpa kepastian, perluasan status kontrak dan outsourcing, semakin mudah bagi perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta aturan pengupahan berdasarkan jam kerja sehingga hilang jaminan kesehatan dan pensiun.

Disahkannya RUU ini semakin memperjelas bahwa aspirasi tidak berlaku meski mayoritas rakyat menolak, RUU ini tetap disahkan. Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya wakil rakyat itu mewakili siapa? Apakah suara rakyat hanya dibutuhkan pada saat pemilu saja? Setelah menang mereka acuh tak acuh bahkan suara rakyat tak di dengar lagi.

Persoalan ketenagakerjaan tidak mungkin bisa lepas dari kebijakan negara dalam bidang politik ekonomi. Politik ekonomi Islam diterapkan khilafah melalui berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok setiap individu masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan pokok dalam pandangan Islam mencakup kebutuhan terhadap pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan. Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok setiap warga negara baik muslim maupun non muslim. Khilafah akan menciptakan lapangan kerja sebagai sarana bagi setiap kepala keluarga untuk bekerja.

Dengan dilaksanakannya politik ekonomi Islam, beberapa masalah pokok ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh terselesaikan. Sehingga permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok bukanlah masalah yang harus dikhawatirkan pekerja.

Wallahu’alam bi shawab.