23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

KURIKULUM DARURAT, SOLUSIKAH?


Nira Syamil


Memasuki bulan kedelapan pandemi dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi dilema antara menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan membuka sekolah secara fisik. Pembukaan sekolah secara fisik mengandung konsekwensi kerumunan para pelajar baik di sekolah maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang sekolah. Hal ini dikhawatirkan meningkatkan penyebaran virus penyebab Covid-19. Sementara menerapkan pembelajaran jarak jauh dirasa tidak efektif. Tak hanya karena metode ini belum dikuasai oleh pelaku pendidikan namun juga minimnya fasilitas menjadi masalah besar yang mengancam keberhasilan metode PJJ.
Menyikapi fakta ini Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyatakan perlunya kurikulum darurat yang memungkinkan guru dan siswa melaksanakan pembelajaran tanpa dibebani untuk memenuhi standar seperti dalam kondisi normal. (jabarexpres.com, 21 September 2020)
Selain masalah beban kurikulum, Syaiful Huda juga menyoroti penyediaan akses internet melalui pembagian kuota gratis. Menurutnya belum semua siswa Indonesia terlayani program ini. Sayangnya keprihatinan ini belum melahirkan solusi.
Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (19), dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berkenaan dengan isi dan bahan pelajaran sejatinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.  Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.
Dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan kementerian telah menyusun pedoman pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus, bahkan sebelum istilah kurikulum kondisi khusus ini digulirkan. Pembelajaran jarak jauh yang menjadi pilihan utama dalam masa pandemi diatur dapat berupa pembelajaran daring (online) atau luring (offline). Keberadaan sarana dan fasilitas pada siswa menjadi kriteria utama untuk memilih moda daring atau luring. Disadari bahwa keberhasilan pembelajaran jarak jauh sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru menyusun modul atau bahan belajar mandiri. Di samping itu pembelajaran jarak jauh menuntut kedewasaan, kemandirian dan tanggung jawab pelajar.
Berbagai permasalahan selama pembelajaran jarak jauh telah diungkap banyak pihak. Siswa yang tertekan dengan beban belajar, orang tua yang merasa tak mampu mengambil alih peran guru hingga penyediaan fasilitas yang menuntut pengorbanan materi tak sedikit hanya sebagian saja dari permasalahan. Ketercapaian kurikulum adalah masalah lain yang mengintai menjelang akhir semester tahun pelajaran ini. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh diyakini mengurangi efektifitas pendidikan yang kemudian berimbas pada capaian kompetensi siswa. Hal-hal di atas menjadi pertimbangan dalam memutuskan pengurangan beban kurikulum.
Akan tetapi pendidikan tak hanya menyangkut kurikulum dalam dokumen semata. Dalam pelaksanaannya diperlukan sarana prasarana, personal, pengelolaan, pembiayaan, sistem pendidikan dan bahkan ekosistem kehidupan yang mendukung tujuan kurikulum. Mengubah kurikulum saja tanpa memperhatikan dukungan faktor-faktor lain yang berpengaruh tentu tidak bisa diharapkan menjadikan pendidikan berhasil mencapai tujuannya. Pekerjaan rumah yang belum tuntas adalah menyelenggarakan sistem pendidikan yang benar mulai dari asas, strategi hingga implementasinya baik dalam kondisi normal maupun kondisi khusus pandemi.
Pentingnya menyelenggarakan pendidikan secara benar didasari pemikiran bahwa gerbong utama lahirnya generasi unggul adalah pendidikan. Terlebih pendidikan adalah salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat. Kebutuhan primer bagi tiap individu adalah sandang, pangan, dan papan. Ketiganya merupakan basic needs bagi setiap individu. Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, kesehatan, dan pendidikan.
Pemenuhan kebutuhan primer ini di tengah-tengah masyarakat merupakan kewajiban negara. Maka berkenaan dengan pendidikan negara berkewajiban mendorong manusia untuk menuntut ilmu, melakukan tadabbur, ijtihad, dan berbagai perkara yang bisa mengembangkan potensi akal manusia. Kebijakan negara seyogyanya secara sistemis mendesain sistem pendidikan dengan seluruh supporting system-nya. Bukan hanya dari sisi kurikulum dan anggaran, namun juga terkait media, riset, tenaga kerja, industri, sampai pada tataran politik luar negeri. 
Negara yang benar-benar menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah investasi masa depan adalah daulah Islam. Orientasi pendidikan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari paradigma Islam. Pendidikan dalam Islam merupakan upaya sistematis untuk merealisasikan misi penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah Allah di muka bumi. Berbasis pemahaman menuntut ilmu adalah kewajiban yang dinyatakan dalam nash, negara menyelenggarakan sistem yang memfasilitasi umat menunaikan kewajiban ini. Dalam Islam, pendidikan berorientasi dunia dan akhirat. Pada aspek dunia, pendidikan membekali sain teknologi, keterampilan, dan semua hal yang dibutuhkan agar berdaya guna di tengah masyarakat. Ilmunya digunakan untuk sebesar-besar kemaslahatan umat. Dalam aspek akhirat, pendidikan membekali manusia agar tumbuh menjadi generasi yang memiliki kepribadian mulia, cakap dalam ilmu agama juga mendorong para lulusan bermental pemimpin peradaban.
Daulah Islam dalam catatan sejarah telah menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Daulah Islam juga menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.
Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara Islam juga memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara. Salah satu lembaga pendidikan adalah Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi. Seluruh pembiayaan pendidikan ditanggung oleh baytul maal (kas negara).


Tak hanya menyediakan sarana pendidikan, tenaga pengajar dan kurikulum -yang secara langsung berada dalam sistem pendidikan-, daulah Islam juga memastikan media, sistem pergaulan, sistem ekonomi dan sistem politik mendukung penyelenggaraan pendidikan. Media dikendalikan agar tidak menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Pengendalian ini ditujukan untuk memastikan hanya konten mendidik yang menyentuh umat terutama pelajar. Sitem hukum Islam diterapkan bagi siapapun pelanggar dan memperkuat penanaman karakter takwa dan berintegritas. Demikian juga aspek kehidupan lain diatur sehingga terjadi sinergi mewujudkan manusia bertakwa, berilmu dan berahlak mulia. Walhasil tak hanya perubahan kurikulum saja yang diperlukan untuk mengatasi masalah pendidikan di masa pandemi namun juga perubahan asas, tujuan dan strategi pendidikan. Tentu saja sistem pendidikan Islam hanya akan sempurna terlaksana jika sistem politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya serta seluruh aspek hidup lainnya juga bersumber dari Islam. Inilah gambaran “udkhulu fiissilmi kaaffah” yang diperintahkan Allah dalam firmanNya.
Wallahu’alam