23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Syariat Islam Mampu menjadi Solusi Permasalahan Pendidikan

Oleh: Khatimah

Ibu Rumah Tangga dan Member AMK

Pandemi masih belum beranjak pergi. Wabah Covid-19 yang tak kunjung usai menyisakan masalah yang seolah datang tak berkesudahan. Kehidupan yang telah rumit, dirasa semakin sulit dan menyesakkan. Tingginya penyebaran wabah memaksa segala sesuatu harus dilakukan di rumah termasuk sekolah. Aktivitas pendidikan harus dijalani secara online. Namun hal ini menyisakan permasalahan baru, karena masyarakat dihadapkan pada keharusan menyediakan kuota belajar untuk anak-anak mereka. Di tengah situasi sulit seperti sekarang tentu hal ini dirasa kian menghimpit. Untuk itu pemerintah mengadakan program bagi kuota gratis untuk memudahkan belajar online.

Subsidi pulsa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) senilai total Rp7,2 triliun untuk siswa, mahasiswa, guru dan dosen dinilai belum cukup untuk pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sebab, masih banyak siswa yang ternyata tidak memiliki perangkat smartphone untuk pembelajaran online. Terhitung per hari Jumat (18/9) nomor yang terdaftar baru 21 juta siswa, dari total target 45 juta penerimaan. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengungkapkan “Setengah dari peserta itu memang tidak bisa mengikuti PJJ karena tidak setor nomor telepon atau mungkin gak punya gawai.” Ujar Huda saat ditemui di sela Sosialisai Empat Pilar MPR di Pondok Pesantren Al-Jawami, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/9/2020).

Dengan adanya anggaran kuota gratis tersebut untuk pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tentunya memberikan angin segar bagi para pelajar. Mewabahnya Covid-19 tak memungkinkan mereka untuk belajar tatap muka, namun itu dilakukan untuk memutus mata rantai Covid-19 agar tak meluas.

Selama PJJ kuota internet menjadi suatu kebutuhan, namun sayangnya kuota gratis tersebut tidak semua bisa dinikmati oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan masih banyak dari sebagian siswa yang tidak memiliki smartphone, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya ditambah dengan wabah Covid yang tak kunjung usai, membuat perekonomian semakin terpuruk.

Di sinilah seharusnya peran pemerintah hadir, untuk memperhatikan agar pemberian itu bisa merata. Karena seperti yang diketahui bersama tidak semua masyarakat negeri ini hidup berkecukupan. Nyatanya masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jangankan untuk membeli HP, sekadar untuk makan sehari-hari saja kesulitan. Terlebih dalam kondisi wabah seperti ini, lapangan pekerjaan sulit didapat

Untuk melaksanakan program kuota gratis ini seharusnya ada kerjasama antara pemerintah dengan pihak perusahaan komunikasi agar tercapai anggaran yang merata kepada para siswa dan masyarakat. Namun sayangnya, kerjasama yang diharapkan urung dilaksanakan, karena yang ada bukannya hubungan saling tolong menolong, melainkan sebuah kerjasama untuk meraup keuntungan. Beginilah wajah nyata sistem demokrasi kapitalis yang hanya mengutamakan keuntungan materi semata.

Dibutuhkan sebuah sistem yang tepat untuk memecahkan problematika kehidupan, terutama dalam pendidikan. Dan sebagai orang yang beriman terhadap Rabbnya, tentunya segala penyelesaian masalah tersebut wajib dikembalikan pada Al-Qur’an dan as-sunnah. Karena aturan Islamlah yang mampu memberikan solusi secara keseluruhan. Sebagaimana Firman Allah Swt. yang artinya:

…Dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu masalah maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan hari akhir. Yang demikian itu adalah adalah lebih baik dan akibatnya pun juga lebih baik.” (QS. An-Nisa[4]: 59)

Dalam Islam, pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, baik muslim ataupun non muslim. Semua sama tak ada yang dibedakan karena pendidikan adalah kebutuhan utama. Maka saat sistem Islam berjaya selama kurang lebih 13 abad, biaya pendidikan gratis dengan ilmu yang berkualitas pada zaman itu. Apapun kesulitan yang dihadapi negara pada saat itu, rakyat tidak boleh terbebani, meskipun dalam situasi pandemi.

Sebagai mukmin harus bisa memahami bahwa aturan yang ditetapkan dalam Islam itu tidak akan bisa diterapkan secara sempurna dalam sistem negara seperti saat ini. Butuh seorang pemimpin yang bersungguh-sungguh dalam menerapkan aturan Islam tanpa terkecuali, pemimpin tersebut adalah seorang khalifah yang akan menjadi pemimpin dalam sebuah sistem pemerintahan Islam.

Dalam kepemimpinannya, seorang khalifah akan menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan rakyatnya. Mulai dari pendidikan, infrastruktur hingga telekomunikasi di setiap wilayah dengan merata tanpa membedakan antara kota dan desa, dataran rendah maupun dataran tinggi.

Tentunya semua itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan semua sudah diatur dalam sistem pemerintahan Islam. Dimana dana itu diambil dari sumber daya alamnya dan pos baitul maal tanpa mengandalkan pajak.
Karena seorang khalifah sangat tahu peranannya untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Yang semua itu akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Rabb-nya. Hal ini akan menjadikan setiap individu senantiasa terikat dengan syariat yang berlandaskan Al-Qur’an dan al-hadits Sehingga tidak akan ada lagi kesempatan untuk berlaku curang antar masyarakat.

Sudah saatnya kaum muslim bersatu untuk menyambut kebangkitan Islam. Dengan bersama-sama berjuang memahamkan terhadap umat akan pentingnya sistem pemerintahan Islam diterapkan. Hal ini dilakukan agar kemuliaan dan ketinggian Islam dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Dengan demikian, saat syariat Islam diterapkan keluhan, kesulitan serta berbagai masalah yang dihadapi umat dari mulai pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan hukum akan segera teratasi.

Wallahu a’lam bishshawab.