23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Demo Buruh, Ritual Tahunan

Oleh: Durothul Jannah | Ibu Rumah Tangga

Dikutip dari ayobandung.com, pada 2 Oktober 2019 siang, ribuan buruh Jawa Barat turun ke jalan melakukan aksi demo buruh tolak kenaikan iuran BPJS dan pengesahan Omnibus Law. Mereka beraksi di depan Gedung Sate, Bandung, menyuarakan protes dan penolakan terhadap beberapa kebijakan pemerintah.

Massa buruh dari Bandung dan berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul di kompleks Monumen Perjuangan (Monju) sebelum berjalan kaki ke Gedung Sate. Ada juga beberapa elemen masyarakat bawah lain yang ikut bergabung dalam aksi.

Ada tiga tuntutan utama yang diserukan ribuan buruh yang bergabung dalam Aliansi Buruh Jabar (ABJ) tersebut, yakni menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, serta menuntut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Sistem Pengupahan. Selain tiga tuntutan skala nasional tersebut, ribuan buruh di Jawa Barat juga menyerukan beberapa sikap terkait permasalahan buruh di tingkat regional. Mereka meminta penghapusan penerapan sistem magang dan upah murah di pabrik dan perusahaan yang telah merugikan kesejahteraan buruh. Massa buruh juga menyinggung kebijakan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Jawa Barat. Ada ketimpangan antar daerah yang mencolok.

“Kami meminta kepada Gubernur Jawa Barat agar benar-benar dalam menetapkan upah minimun kota/kabupaten,” ujar seorang orator di atas mobil komando dengan pengeras suara.

Jika kita perhatikan memang demo buruh ini bukan yang pertama kali, bahkan salah satu alasan adanya hari buruh nasional adalah dilatarbelakangi adanya demo buruh tersebut. Dan ini akhirnya menjadi ritual tahunan yang menjadi momen untuk para buruh memperingatinya dalam rangka mengevaluasi apa saja yang terjadi pada para buruh.

Praktik perburuhan saat ini memang cenderung menguntungkan para pengusaha atas jasa para buruh, misal mekanisme status buruh kontrak, magang dan dari segi upah minimum di kota/kabupaten ini cenderung mendzalimi para buruh. Bahkan ada di sebuah Perguruan Tinggi Negeri bagi rekanan penyedia jasa karyawannya yang mengeluhkan karena termasuk karyawan kontrak harus ujian setiap tahun, membuat berkas kembali, dll.

Perburuhan dalam Islam hukumnya mubah (boleh). Praktik perburuhan ini disebut ijarah yaitu akad atas suatu jasa dengan adanya imbalan tertentu. Sudah barang tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus diperhatikan yaitu:
Pertama, adanya dua pihak yang berakad (buruh dan perusahaan).

Kedua, adanya ijab kabul di antara keduanya.

Ketiga, adanya kesepakatan upah dari kedua belah pihak.

Keempat, adanya jasa/manfaat tertentu dari pihak buruh. Tentunya jasa yang diperbolehkan adalah jasa yang halal dalam pandangan Allah Swt.

Disini semua pihak harus berlandaskan pada syarat dan ketentuan yang berlaku diatas, sehingga pihak-pihak terkait akan sama-sama sejahtera.

Kesejahteraan ini pun difasilitasi oleh negara sebagai pelindung rakyat. Yang dimaksud rakyat disini adalah rakyat sebagai buruh maupun sebagai pengusaha. Negara bertugas meregulasi ketenagakerjaan,tapi tidak boleh terkesan memihak pengusaha atau investor dengan alasan apapun karena kewajiban negara melindungi rakyat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. yang artinya:
“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”.
(HR al-Bukhari)

Wallahua’lam bishawab.