23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Jiwasraya Disuntik : Resesi Tambah Pelik, Rakyat Tercekik

Oleh : Neneng Sriwidianti
Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK

Islam rahmat seluruh alam
Agung mulia sempurna
Dari Allah pencipta alam
Untuk seluruh manusia
Terapkan Islam…hidup mulia
Tinggalkan Islam…hidup terhina

Selamatkan dengan syariah
Indonesia dan seluruh umat
Selamatkan dengan syariah
Kehidupan menjadi berkah

Selamatkan dengan syariah
Terapkan hukum Quran dan Sunnah
Selamatkan dengan syariah
Tinggalkan hukum jahiliyah

Gambaran nasyid di atas, sangat relevan dan mendesak untuk diterapkan di negeri ini. Kenapa? Karena, di tengah rakyat berjuang menghadapi krisis dan pandemi, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang menyakitkan hati rakyat. Penggelontoran suntikan dana kepada Jiwasraya yang pada hakekatnya adalah kejahatan sistematis dari penguasa. Masihkah kita berharap kepada sistem demokrasi? Padahal, Islam punya solusi yang hakiki untuk menyelesaikan resesi.

Dilansir dari Kompas.com, (2/10/2020). Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hatati, mengkritik langkah DPR RI dan pemerintah menyetujui penyuntikan dana Rp 22 triliun ke PT Asuransi Jiwasraya melalui skema penyertaan modal negara (PMN).

“Ini menurut saya kejahatan yang berjamaah. Walaupun DPR enggak ikut menikmati uang Jiwasraya, tapi DPR menyetujui penyelesaian dari (kasus) Jiwasraya dengan cara-cara yang tidak beradab,” kata Enny kepada Kompas.com, (2/10/2020).

Kritik juga disampaikan oleh Koordinator Komite Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu bahwa, pihaknya menolak suntikan modal untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurutnya, suntikan modal itu berasal dari uang rakyat dan sebaiknya digunakan untuk kepentingan yang mendesak.

“KAMI menolak secara tegas penggunaan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT Jiwasraya,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Kompas.com, (3/10/2020).

Sikap ini menegaskan, bahwa penguasa tidak berpihak kepada rakyat. Di saat rakyat mengalami krisis karena kesalahan fatal yang dilakukan ketika menghadapi pandemi Covid-19, yang mengakibatkan ekonomi RI nyungsep -5,32 %, mereka juga harus menyaksikan ketidakadilan. Dana milik rakyat, yang seharusnya dipakai untuk memenuhi kepentingan rakyat, khususnya menyelesaikan masalah pandemi malah diberikan ke perusahaan yang pailit.

Kebijakan pragmatis ini jelas semakin menzalimi rakyat. Terlebih, sebelumnya pemerintah telah mensahkan UU Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat semakin tercekik. Selain kezaliman terhadap hak rakyat, juga akan memperburuk kondisi fundamental ekonomi saat terjadi resesi. Inilah perampokan terstruktur terhadap dana rakyat.

Resesi seharusnya menjadi momentun mereformasi sistem ekonomi, bukan malah rezim menghidupkan sistem ribawi dengan menyuntikkan dana kepada Jiwasraya yang dikorup elit.

Inilah, buah diterapkan sistem demokrasi yang rusak. Sudah saatnya kita mencampakkan sistem ini sampai ke akar-akarnya. Diganti dengan sistem yang baik yang datang dari Zat yang Maha Mengetahui.

Indonesia membutuhkan sistem ekonomi Islam yang memiliki solusi sistemik untuk menghadapi krisis. Tidak hanya parsial. Tetapi sistem ekonomi Islam kafah untuk membangkitkan ekonomi yang sedang mengalami resesi akut.

Islam selama 13 abad, terbukti berbuah produktivitas, stabilitas, serta distribusi yang adil bagi warga negaranya. Tanpa pernah mengalami defisit APBN akut, tidak pernah mengalami turunnya daya beli simultan, tidak pernah mengalami krisis ekonomi siklik, apalagi resesi dan depresi. Krisis yang berulang bukan problem peradaban Islam. Dalam sistem ekonomi Islam ada langkah-langkah yang dilakukan negara agar terhindar dari krisis :

Pertama, menata pembagian kepemilikan menjadi tiga, yaitu : kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sehingga dengan pembagian ini, tidak ada lagi kekayaan alam yang melimpah dikuasai oleh korporasi.

Kedua, pembangunan dan pengembangan ekonomi harus bertumpu pada pembangunan sektor ekonomi riil dan bukan sektor ekonomi non riil.

Ketiga, pendistribusian harta kekayaan oleh individu, masyarakat, maupun negara.

Keempat, stop kegiatan ribawi.

Kelima, menetapkan keuangan berbasis emas dan perak.

Keenam, pelarangan penimbunan harta (Kanzul mal).

Semua ini hanya bisa diraih, ketika hukum Islam diterapkan secara kafah. Khilafah Islam adalah institusi yang bisa menerapkannya. Oleh karena itu, menegakkan khilafah adalah sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan secepatnya. Agar Indonesia terhindar dari krisis dan Islam rahmatan lil ‘aalamin segera terwujud.

Wallahu a’lam bishshawab